JAKARTA, SELASA -KOMPAS- Berbicara tentang persoalan perempuan, ternyata dari dulu (tahun 1920-an) hingga sekarang ada satu hal yang selalu menjadi sorotan, poligami. Setidaknya, hal itu diamini oleh 3 tokoh perempuan, Ayu Utami (penulis novel), Mariana Amiruddin (Jurnal Perempuan) dan Agung Ayu Ratih (Lingkar Tutur Perempuan).
Ketiganya mengungkapkan pemikirannya tentang perempuan dan kebangkitannasional, dalam peluncuran buku “Sejarah Perempuan Indonesia” karya Cora Vreede-de Steur dan “Prajurit Perempuan Jawa” karya Ann Kumar, di Toko Buku Gramedia, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).
Kalau kita lihat, persoalan perempuan dari dulu sampai sekarang tidak bergerak atau linear. Berkutatnya di persoalan poligami, yang masih menjadi isu sentral dan sensitif. Termasuk dalam buku ini (sambil menunjukkan buku “Sejarah Perempuan Indonesia”. Tahun 1920-an ternyata poligami juga sudah menjadi masalah sensitif,” ujar Ayu Utami.
Padahal, kata Ayu, ketika berbicara tentang perempuan yang sering terlupakan adalah penghancuran gerakan perempuan. Tak ada catatan yang rigid tentang gerakan kaum perempuan di masa lalu. “Padahal, kalau kita lihat apa yang dipikirkan atau dituangkan Budi Utomo (tokoh Kebangkitan Nasional) itu seringkali juga mengutip pemikiran Kartini. Tapi tidak ada yang mengungkap itu,” katanya. (more…)
SUARA PEMBARUAN [JAKARTA] Perempuan Indonesia sebetulnya memiliki kapabilitas untuk berkiprah ke dunia politik dengan menjadi anggota legislatif. Namun, langkah tersebut dihambat sejumlah faktor eksternal, seperti budaya maskulin dalam partai politik, dana, dan keluarga. Kondisi tersebut menyulitkan parpol memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Demikian rangkuman pendapat caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Dita Indah Sari, caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marrisa Haque, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masruchah, aktivis perempuan Sarah Leri Mboeik, Wakil Direktur Demos Indonesia Anton Pradjasto, dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Suprayogo, yang dihimpun SP, Sabtu (9/8 )
Menurut Dita, secara internal perempuan telah siap terjun ke arena politik. Sayangnya, kesiapan itu dihambat oleh faktor eksternal, yakni minimnya ruang yang diberikan parpol dan keluarga yang menghambat. “Banyak sarjana perempuan yang kapabel di bidang politik. Tetapi, langkah mereka dihambat parpol atau keluarga,” katanya.
Sedangkan, Marissa melihat masalah finansial masih menjadi faktor penghambat. “Sudah saatnya perempuan menjadi agen perubahan. Perempuan harus menunjukkan tidak berpolitik, seperti kaum laki-laki yang melakukan korupsi, manipulasi, dan praktik ijazah palsu, untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan harus membawa masyarakat menjauh dari jurang kehancuran,” katanya.
Senada dengannya, Masruchah menyatakan parpol belum mendorong kader perempuan berkiprah di lembaga legislatif, karena memang tidak ada pengkaderan yang baik dari tingkat desa hingga nasional. Akhirnya, parpol mencari caleg dari luar untuk memenuhi kuota perempuan. (more…)
