Filed under: politik | Tags: demokrasi, masyarakat, media, partai, pemilu, politik, publik, rakyat
[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB
Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.
Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.
Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.
Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.
Pelita Harapan (more…)
Filed under: sosial masyarakat | Tags: jamaah, mesjid, perempuan, tarawih
Kisah nyata ini saya dapat dari email seorang kawan yang sebaiknya tidak usah saya sebut namanya. Suatu keprihatinan tersendiri di era keterbukaan, masih ada saja perempuan termarginalkan sampai keurusan beribadah. Bukankah bulan ramadhan adalah bulan yang dikhususkan untuk mawas diri, tapi apakah perempuan dianggap menodai mesjid ? Jangan-jangan kalau di surga ada perempuan, malah para pria gak jadi masuk dong ? Lalu tempat perempuan dimana ya? (RA)
Menjelang puasa banyak umat muslim yang sangat senang, karena akan ada banyak momen dapat bertemu dengan tetangga atau teman – teman lainnya. Karena bulan puasa banyak kesempatan untuk melakukan sholat berjamaah salah satu nya Sholat Tarawih dan Witir pada malam hari. Tidak terkecuali bagi banyak perempuan.
Tapi situasi ini sepertinya tidak berlaku untuk perempuan – perempuan yang tinggal di sekitar Empang 3 Kalibata Jakarta (200 meter dari kantor DPP PKB ). Diwilayah tersebut ada satu mesjid yang berdiri diantara rumah penduduk. Kebetulan saya tinggal (kos) didekat mesjid itu. Awalnya saya tidak menganggap mesjid itu ada sesuatu yang aneh. Karena dari mulai bangunan dan pola – pola tradisinya tidak ada yang sesuatu berbeda dengan yang lainnya. Tapi karena saya tidak pernah masuk ke mesjid tersebut, saya tidak banyak tahu soal kebijakan mesjid tersebut.
Pada saat secara tidak sengaja saya ngobrol dengan ibu – ibu disekitar mesjid itu. Terutama soal kegiatan ibu – ibu selain Ibu rumah tangga. Rupanya ibu – ibu tersebut ada kegiatan pengajian mingguan dari masing – masing RT. So kemudian saya tanya, berarti selama bulan puasa libur bu? salah satu ibu tersebut menjawab dengan tenang iya libur selama ramadhan. Terus kemudian saya bilang kepada ibu – ibu tersebut, supaya bisa lebih fokus ya bu ramadhan untuk bisa sholat tarawih berjamaah.
Kemudian ibu – ibu tersebut, iya memang tapi masalah disini susah mas. Karena perempuan gak boleh masuk mesjid mas.. Sehingga perempuan gak bisa berjamaah tarawih di mesjid. Kemudian saya sampai kaget dan kemudian saya tanya kembali. Takut pendengaran saya salah, apa? Perempuan gak boleh masuk mesjid?? (more…)
Selasa, 02-09-2008 [Tribun Timur]
PENERAPAN suara terbanyak bagi sejumlah partai politik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Ziaurrahman Mustari, dikhawatirkan akan memangkas jumlah perempuan di parlemen. Sebab, dalam kenyataannya, kebanyakan perempuan yang duduk di legislator, entah kabupaten/kota, provinsi, atau pusat, karena diuntungkan oleh nomor urut.
“Coba kita perhatikan anggota DPR atau DPRD dari kalangan perempuan yang ada sekarang, rata-rata suara mereka di bawah suara legislator laki-laki. Kebanyakan mereka terpilih karena diuntungkan oleh nomor urut,” jelas Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Sulsel, Ziaurrachman Mustari.
Sejumlah partai besar, seperti Golkar, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan sebagian beasar partai baru menerapkan sistem proporsional terbuka murni dalam penentuan caleg terpilih. Politisi yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya, akan langsung ditetapkan masuk ke parlemen.
Namun, sejauh ini KPU tetap bersikukuh hanya akan mengakomodir sistem proporsional terbuka terbatas, atau caleg terpilih adalah mereka yang memenuhi 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) dan yang tidak mencapai, selanjutnya ditetapkan sesuai nomor urut.
“Kita menegakkan UU bukan aturan atau kesepakatan setiap partai,” kata Ketua KPU Prof Hafiz Anzari, menegaskan penolakannya atas kebijakan parpol menggunakan sistem suara terbanyak.
Dia mengaku khawatir keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD akan berkurang jika akibat kebijakan sejumlah partai besar menerapkan suara terbanyak.
Pasalnya, lanjut Ziaurrachman, politisi perempuan kebanyakan kalah mobilisasi dari kaum laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih kurang solid memilih sesamanya.
Caleg Partai Kedaulatan untuk DPRD Sulsel nomor urut I di daerah pemilihan (DP) I, Ramzah Thabraman, mengatakan, partainya sepakat tidak ikut-ikutan menerapkan suara terbanyak.
“Kami taat hukum. Kalau ada pimpinan partai yang juga pejabat negara menerapkan suara terbanyak, berarti ia tidak menghormati undang-undang, ” katanya.
Pengusaha tersebut mempertanyakan kebijakan Partai Golkar yang tiba-tiba beralih ke suara terbanyak.
“Semua orang tahu, bahwa undang-undang pemilu gagal menerapkan suara terbanyak akibat penolakan Golkar saat rapat pengesahan undang-undang tersebut. Lha, kenapa sekarang tiba-tiba ikut-ikut menerapkannya, ” ujar Ramzah.
Manakala kesulitan sudah menggigit dan menjepit rasa, demi perut seluruh keluarga, seorang perempuan bisa bertindak apapun. Yang penting dapur ngebul, anak-anak dan suami tidak kelaparan. Prosedur pun belakangan yang penting mereka harus dapatkan demi keluarga tercinta. Kemana ya bapak-bapaknya? (RA)
PADALARANG, (GALAMEDIA).-
Ratusan ibu rumah tangga warga Desa Kertajaya, Kec. Padalarang, dan Desa Margajaya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Senin (1/9) sekitar pukul 11.00 WIB, mendatangi Depot Padalarang PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III Cabang Bandung. Dengan menjinjing jeriken kosong, mereka menuntut adanya operasi pasar (OP) minyak tanah di sekitar tempat tinggalnya.
Aksi yang dilakukan para ibu ini dilakukan secara spontan. Pasalnya, tidak ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sehingga aksi demo tersebut tanpa pengawalan petugas keamanan.
Begitu memasuki halaman parkir Depot Padalarang, secara serentak ibu-ibu yang di antaranya ada yang menggendong bayi bergerak ke arah pintu gerbang utama tempat pengisian bahan bakar. Namun tepat di depan pintu gerbang dicegat petugas keamanan.
Gagal menerobos pintu gerbang utama, para demonstran akhirnya memilih duduk di depan pintu gerbang. Berbagai cemoohan dan keluhan diteriakkan para ibu. Akibatnya, truk tangki tertahan di lapangan parkir.
Salah seorang demonstran, Mintarsih (58), warga RT 04/RW 12 Desa Kertajaya, Kec. Padalarang mengatakan, aksi demo yang dilakukan ibu-ibu tanpa ada perencanaan. Langkah demo terpaksa dilakukan, karena minyak tanah dan gas tidak ada.
“Sudah minyak tanah tidak ada, gas pun sulit didapat. Padahal sekarang ini hari pertama puasa, saya butuh bahan bakar untuk masak sahur dan buka puasa,” kata Mintarsih.
Kekesalan juga ditunjukan Nasiti (65), warga Kp. Caringin RT 01/RW 03 Desa Margajaya, Kec. Ngamprah. Harga minyak tanah berkisar Rp 8.000/liter sampai Rp 8.500/liter, sementara LPG ukuran 3 kilogram Rp 14.000/tabung sampai Rp 15.000/tabung.
“Minyak tanah sulit didapat, kalaupun ada bisa sampai Rp 8.500/liter. Begitu pun dengan gas, jarang sekali ada,” keluh Nasiti sambil menenteng dua buah jeriken kosong.
Para demonstran ini meminta pimpinan Depot Padalarang PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III Cabang Bandung, untuk bersedia dialog. Setelah hampir 20 menit melakukan orasi di depan pintu gerbang utama, akhirnya pihak manajemen Pertamina keluar untuk menemui demonstran. (more…)
