Saatnya HATI NURANI bicara


SKBRI Sudah Almarhum by ratna ariani
December 13, 2008, 9:45 am
Filed under: politik, sosial masyarakat | Tags: , , ,

Apakah negara ini sudah menjamin dan memberikan hak yang sama pada warganegaranya? Masih banyak yang belum tahu bahwa SKBRI sudah tidak berlaku lagi. Tapi karena ketidaktahuan, masih banyak rakyat minoritas dan miskin pula menjadi korban karenanya. (RA)

Kronologi peraturan-peraturan bagi WNI keturunan Tionghoa:
1946 – Indonesia pada tahun 1946 telah jelas mengundangkan bahwa Indonesia menganut azas [[ius soli]. Siapa saja yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, secara otomatis, orang Tionghoa yang ada di Indonesia sejak Proklamasi 1945 adalah WNI suku Tionghoa.
1949 – Belanda mengharuskan Indonesia mendasarkan peraturan kewarganegaraannya ke zaman kolonial bila ingin mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Orang Tionghoa di Indonesia kembali diharuskan memilih ingin jadi WNI atau tidak.
1955 – Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RRC dan Indonesia ditandatangani. Karena ada klaim dari Mao Zedong bahwa RRC menganut azas ius sanguinis, siapa yang lahir membawa marga Tionghoa (keturunan dari laki-laki Tionghoa) maka ia otomatis menjadi warga negara Tiongkok. (Hal ini merupakan alasan politik untuk menggalang dukungan dari kalangan Tionghoa perantauan seperti yang dilakukan oleh ROC Taiwan (nasionalis)). Di KAA Bandung, Zhou Enlai menyatakan bahwa keturunan Tionghoa di Indonesia berutang kesetiaan pada negara leluhur. Mao di satu pihak meluncurkan kebijakan ini, namun di lain pihak merasa keturunan Tionghoa di luar negeri adalah masih memihak kepada ROC yang nasionalis.
1958 – Perjanjian dituangkan dalam UU, menegaskan bahwa orang Tionghoa di Indonesia kembali diperbolehkan memilih kewarganegaraan Tiongkok atau Indonesia. Batas waktu pemilihan sampai pada tahun 1962. Yang memilih menjadi WNI tunggal harus menyatakan diri melepaskan kewarganegaraan Tiongkok.
1969 – Perjanjian Dwi Kewarganegaraan dibatalkan. Yang memegang surat pernyataan Dwi Kewarganegaraan menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan) bila tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.
1978 – Peraturan Menteri Kehakiman mewajibkan SBKRI bagi warga Tionghoa.
1983 – Keputusan Menteri Kehakiman , menegaskan bahwa SBKRI hanya wajib bagi mereka yang mengambil surat pernyataan Dwi Kewarganegaraan lalu menyatakan keinginan menjadi WNI. Jadi bagi WNI tunggal dan keturunannya (yang telah menyatakan menjadi WNI tunggal sebelum tahun 1962 dan yang keturunan mereka, serta semua orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1962) tidak diperlukan SBKRI.
1992 – Keputusan Menteri Kehakiman , menegaskan bahwa anak-anak keturunan dari orang Tionghoa pemegang SBKRI cukup menyertakan SBKRI orang tua sebagai bukti mereka adalah WNI.
1996 – Penyertaan SBKRI tidak diberlakukan lagi atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Di pasal 4 butir 2 berbunyi, “Bagi warga negara Republik Indoensia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran tersebut.”
Sedangkan pasal 5 berbunyi, “Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.”
Namun tidak banyak yang tahu karena kurangnya sosialisasi.
1999 – Keputusan Presiden tahun 1996 itu diperkuat sekali lagi dengan Instruksi Presiden tahun 1999.

Kesimpulan Pribadi:

Berdasarkan UU tahun 1946, orang Tionghoa yang lahir di Indonesia otomatis adalah orang Indonesia dan diberikan kewarganegaraan Indonesia asalkan bisa membuktikan kelahirannya di Indonesia. Belanda mengacaukan peraturan 1946 ini dan kembalilah kewaganegaraan orang Tionghoa di Indonesia dipertanyakan. Namun tidak banyak pengaruhnya karena ketentuannya waktu itu adalah yang tidak ingin menjadi WNI harus membuat pernyataan menolak menjadi WNI. Yang berdiam diri, dianggap WNI.

Keadaan diperburuk oleh tarik-menarik dukungan antara Bijing-Taipei-Jakarta atas status kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia. Perjanjian dwi-kewarganegaraan dibuat karena kedua belah pihak ingin memperjelas garis “kesetiaan” orang Tionghoa. Indonesia menginginkan jangan banyak orang asing di Indonesia, sedangkan Tiongkok
ingin memperjelas reaksi atas tuntutan kesetiaan orang Tionghoa terhadap negara leluhur.

Orba berkuasa, perjanjian dwi-kewarganegaraan dimentahkan. Hubungan antara Indonesia-RRC anjlok ke titik nadir karena kecurigaan tanpa alasan Indonesia atas peranan RRC dalam G30S. Otomatis, orang yang memegang surat dwi-kewarganegaraan tidak diakui sebagai WNI dan menjadi stateless. Banyak yang menjalani naturalisasi. Orang2 inilah yang harus mempunyai SBKRI, termasuklah itu papa mama saya.

Peraturan Menkeh tahun 1978 mewajibkan SBKRI bagi orang Tionghoa atas alasan politis. Namun dimentahkan oleh Keputusan Menkeh 1983 yang mewajibkan kembali SBKRI hanya kepada orang2 yang dulu memegang surat
pernyataan dwi-kewarganegaraan. Jadi, orang2 Tionghoa yang lahir setelah tahun 1962 dari orang Tionghoa yang memegang WNI tunggal, sebenarnya otomatis telah menjadi WNI dan tidak butuh SBKRI.

Keputusan Menkeh 1992, anak2 dari pemegang SBKRI tidak usah memiliki SBKRI lagi karena SBKRI orang tua sudah cukup membuktikan ke-WNI-an mereka. Namun pada prakteknya, banyak juga yang membuat SBKRI sendiri
karena tekanan oknum ataupun atas kehendak sendiri karena SBKRI orang tua sulit dioper2 di antara anak2 apalagi kalau keluarga besar.

Keppres 1996 mementahkan Peraturan Menkeh 1978 dan setelahnya tentang perlunya menyertakan SBKRI.

Inpres 1999 memperkuat Keppres 1996.

Namun, pada tahun 2003, saya masih mendapat email yang bunyinya SBKRI masih diperlukan disertai dengan kalimat2 yang menakut2-i kalau tidak memiliki SBKRI. Ini kalau bagi orang Tionghoa yang tidak melek hukum,
pasti sudah terkencing2 dan cepat meminta bantuan oknum Tionghoa yang menjadi biro jasa pembuatan SBKRI itu. Pada dasarnya dari sini dapat kita lihat betapa banyaknya oknum Tionghoa sendiri juga berusaha melanggengkan budaya SBKRI karena kebetulan mereka adalah biro jasa pembuatan SBKRI sejak lama.

So, mengharapkan oknum2 itu akan sadar? Lebih baik mulai dari diri sendiri untuk mulai melawan dan mempertanyakan keabsahan menyertakan  SBKRI bila ada oknum yang meminta SBKRI lagi kepada kita. Saya sendiri
tidak punya SBKRI sampai sekarang. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi apalagi dari sesepuh yang hidup di zaman tersebut dan menjadi saksi sejarah.

Rinto Jiang

Untuk lebih jelasnya, silahkan baca tulisan seorang kawan, Rinto Jiang


2 Comments so far
Leave a comment

Aneh bin ajaib memang dengan oknum – oknum pemerintah yang melanggar Undang Undang pusat ( ingat akhirat pak ) atau mungkin waktu kuliah kewarganegaraan dan Etika tidak hadir … mohon ditindak tegas saja pak oknum tersebut sesuai dengan aturan pusat … salut untuk WAGUB dan Tribun …. Merdeka

Comment by ferrywong

negara ini kan negara lucu.peraturan dikeluarkan tapi yg bisa diinjak diinjak juga.
saya sudah tau peraturan baru th 2006 dimana dikatakan SKBRI SUDAH TIDAK BERLAKU..sebagai penghapusan diskriminasi.tapi waktu th 2008 saya ke kantor imigrasi saya diminta skbri..saya udah urus th 1993 tapi nga keluar2..yg diberikan surat keterangan..lalu di kantor imigrasi padang saat itu saya diminta menyetujui pembuatan LEGALISASI KEWARGANEGARAAN bukan skbri..yg th 1993 tidak ia akui..krn hanya berupa kwitansi..lalu saya diminta bayar 50rb hehehe..bahwa menyatakan saya bukan org asing..
saya debat dg org disana..sampe ia mengeluarkan buku peraturan yg beratnya 3 kilo.
katanya ini peraturan direncanakan th 2006 tapi blom disahkan..
seenaknya aja tuh orang.
tadi 22 jun 2010 saya kembali ke kantor imigrasi..diminta lagi skbri..sy nga kasih lagi..saya bilang..lho kan th 2006 udah dibilang nga pake skbri…akhirnya org yg mengumpul data hanya bilang.”pak ntar kalo wawancara bapak yg jawab ya” ..
entah krn tidak tau mereka ato mereka yg pura2 tidak tau.
ref link:

http://www.depkumham.go.id

http://www.imigrasi.go.id

http://www.kpk.go.id

liat penyatan penghapusan skbri di depkumham
liat pernyataan pembuatan pasport di imigrasi.go.id TIDAK MINTA SKBRI. tapi pejabat daerah sering memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat.

HARUS BERANI BERKATA “PAK ANDA SALAH LHO..PERATURAN DARI MANA INI..” MARI JADILAH WARGA YG MELEK HUKUM AGAR TIDAK ADA PENINDASAN DAN PEMERASAN. BILA MASIH BANDEL LAPORIN KE KPK.

Comment by johanes sulaiman




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: