Frens lan sedulur, thanks ya untuk doa dan dukungannya dalam perjuangan menuju pesta demokrasi nanti. Acara wawanhati dengan caleg katolik di Wisma Mahasiswa Driyarkara hari minggu kemarin dalam menghadapi pertanyaan para panelis memang menegangkan. Walaupun persiapan dilakukan semaksimal mungkin, isu-isu yang dilontarkan para panelis menjadi bahan pembelajaran para caleg untuk nantinya disikapi setelah terpilih. Hasil poling di akhir acara sungguh membuat hati saya bersyukur pada Tuhan karena separuh dari yang hadir memilih saya sedangkan sisanya dibagi ke 5 caleg lainnya.
Kesimpulan romo Sugihartanto Pr sebagai ketua PK4AS di akhir acara menyatakan bahwa hasil poling ini memang tidak merepresentasikan suara umat KAS, tapi paling tidak bisa menjadi masukan bagi para caleg tentang sejauh mana visi dan misinya dapat ditangkap oleh umat katolik terutama dalam menanggapi isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Dalam waktu yang tersisa para caleg masih bisa mengubah strategi komunikasi dan formulasi visi-misinya agar menjadi lebih efektif. Salut untuk PK4AS dan Pemuda Katolik semoga acara pendidikan politik begini juga diikuti Keuskupan lainnya. [RA]
Caleg Perlu Forum Pemaparan Visi-Misi
Peran Aktif Pendidikan Politik
Selasa, 10 Maret 2009 | 13:11 WIB
Semarang, Kompas – Masyarakat menghadapi banyak pilihan calon anggota legislatif dalam pemilu tahun ini. Caleg tidak cukup mengatasi persoalan tidak dikenal masyarakat hanya dengan memasang spanduk dan baliho di jalan. Mereka sangat memerlukan forum sebagai wadah untuk memaparkan visi dan misinya
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung memilih caleg yang sudah mereka kenal sebelumnya,” kata R Sugihartanto Pr, Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS), Minggu (8/3), di Wisma Driyarkara Semarang. Alasannya, masyarakat buta terhadap visi dan misi para caleg.
Di Wisma Driyarkara Semarang, Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Semarang mengadakan Wawanhati Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jateng untuk Daerah Pemilihan Jateng I. Ada enam caleg dari tiga partai yang hadir memaparkan visi dan misi di hadapan tiga panelis. Mereka adalah Ratna Ariani (Partai Hanura), Yosef Ari Wibowo, Supriyanto, dan Chriswinoto (Partai Damai Sejahtera), Yoris Sindhu Sunarjan dan Katarina Surahmi Pujiastuti (Partai Bintang Reformasi).
Keenam caleg berkesempatan menjelaskan inti kampanye mereka. Publik yang hadir dalam acara itu juga terlibat aktif dengan memberikan suara kepada caleg yang mereka nilai punya visi dan misi yang bagus.
“Acara ini tidak mewakili semua masyarakat karena hanya dihadiri umat Katolik dan caleg yang beragama Katolik,” kata Sugihartanto. Namun, melalui acara itu, para pemimpin kelompok agama Katolik yang hadir dapat mengenalkan sosok keenam caleg tersebut dalam forum lain.
Bahkan, Sugihartanto berencana membawa hasil acara ini dalam pertemuan rutin bersama para pastur di Keuskupan Agung Semarang pekan ini. Jadi, umat Katolik lebih memahami kebijakan-kebijakan sosial yang sedang diperjuangkan para caleg.
Peran aktif (more…)
Filed under: artikel, politik | Tags: caleg, DPD, DPR, MK, parpol, perempuan
Suara Merdeka – HARUS diakui Undang-Undang (UU) 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih berpihak kepada perempuan dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya. Keberpihakan itu menyebar di beberapa pasal, yakni
Pasal 8 Ayat 1 Huruf d yang mengatur ketentuan partai peserta pemilu menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.
Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan partai politik (parpol) memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.
Pasal 55 Ayat 2 mengatur daftar bakal calon disusun, untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.
Adapun pada UU Pemilu 12/2003, aturan yang melindungi perempuan di pencalonan hanya satu ayat, yakni Pasal 65 Ayat 1, yang memuat ketentuan bahwa partai peserta pemilu dapat mengajukan calon untuk setiap daerah pemilihan (dapil) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.
Sayangnya sama seperti pada Pemilu 2004 tidak ada sanksi keras bagi yang melanggar. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ada partai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 55 UU 10/2008 hanya sebatas mengumumkan partai yang bersangkutan di media massa. Sanksi itu tentu tidak punya efek jera, apalagi dibuktikan pada Pemilu 2004 pemilih belum menjadikan pelanggaran tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengalihkan pilihannya. Belum Berubah KPU pada 31 Oktober 2008 telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus mengumumkan partai-partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. (more…)
Filed under: artikel, politik | Tags: bohong, caleg, legislatif, masyarakat, politisi
Oleh: Djoko Susilo *[Jawa Pos] Meski pemilu masih tiga bulan lagi, para caleg (calon legislator) sudah berlomba memasang poster, spanduk, baliho, dan banner di mana-mana. Kota pun menjadi semrawut dan kotor karena kampanye tidak resmi para calon politikus itu.
Yang luput dari para pengamatan masyarakat, sesungguhnya perlombaan pemasangan peraga kampanye itu adalah awal perlombaan kebohongan calon politisi. Semuanya menunjukkan bahwa dirinya “siap mengabdi bagi ibu pertiwi” atau kepentingan masyarakat luas. Tidak ada yang menyatakan mereka berminat menjadi caleg karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan rakyat. Selain itu, jika sudah duduk sebagai anggota dewan, mereka malas bekerja sebagaimana sebagian kolega saya sekarang ini.
Kebohongan calon anggota legislatif ini seakan-akan mengepung warga Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Ada banner besar ?di sebuah sudut jalan di Surabaya Timur dengan tulisan besar “saatnya mengabdi untuk negeri”. Ada lagi caleg yang menuliskan semua janji kampanyenya di baliho yang dipasang besar-besaran di sebuah jalan di Surabaya Selatan. Yang juga menonjol, ada caleg yang memasang janjinya “berbuat untuk memberi manfaat” di sejumlah tempat. Padahal, manfaat yang akan didapat untuk rakyat jika dia duduk di DPR tidak jelas benar.
Bahkan, yang lebih tidak masuk akal ialah janji seorang caleg yang akan memberikan “100 % gaji untuk rakyat”.
Terus terang, saya berani mengatakan bahwa semua janji yang disampaikan itu bohong belaka. Mayoritas rakyat sebenarnya juga tidak akan percaya.
Manipulasi dan Pembodohan (more…)
Saya menemukan blog pendidikan politik independen, netral lintas parpol, yang sangat baik digunakan sebagai rekomendasi. Akhirnya saya sempat juga bertemu dengan pemiliknya, bang Indra, anak muda idealis, yang sungguh punya komitmen tinggi bagi pendidikan politik publik. Terus terang sebagai caleg, saya sendiri banyak menerima tawaran pembuatan blog, bahkan EO yang menawarkan jadi campaign manager, tentunya tidak free. Tapi blognya bang Indra ini justru unik, karena tidak bisa di ‘beli’ dan sangat ketat dalam menjaring caleg untuk ditayangkan di blog nya. Sementara itu artikel-artikelnya sungguh bermanfaat, bahkan beberapa artikelnya dibajak website berbayar lainnya yang katanya PROFESIONAL, tapi kenyataannya tidak punya integritas dengan tidak mencantumkan sumbernya. Hiks… (RA)
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran secara langsung. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah ada atau terdapat caleg pro rakyat? Atau hanya sekedar klaim saja; mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
OK&V adalah simbol atau kode terhadap caleg yang baik (OK) dan (&) benar (V). Sebuah upaya pribadi (ijrsh) menghimpun persuasi pemilih untuk memenangkan caleg yang pro rakyat. Siapa caleg pro rakyat dimaksud dalam blog ini ?
Simpel saja!. Personal yang tidak punya track record menyakiti hati rakyat, bahkan bagus bila sudah punya investasi atau sumbangsih diri terhadap rakyat. Kategori yang saya pakai adalah bahwa personal yang jujur, ber-visi, ber-inspirasi pro rakyat serta punya kapasitas diri (kompetensi) mewujudkan visi dan inspirasi dimaksud adalah caleg pro rakyat (OK&V).
Kepada personal/pribadi yang demikianlah maka profilnya dimuat diberbagai blog ijrsh secara gratis. Berangkat dari asas Independen & Kepercayaan, demikian saya percaya saja kiriman data mereka atau teman/tim mereka lewat email untuk dimuat profilnya dalam blog ini. Dan data saya posting permanen sebagai bentuk publikasi kontrak politik ter-ekspos kepada publik.
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran langsung kepada saya. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah mereka ini pro rakyat? Atau hanya nekat saja mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
Untuk mengetahui siapa saja caleg pro rakyat, silahkan meneruskannya di blog pendidikan politik independen Gerakan Moral Nasional disini.
Filed under: politik | Tags: caleg, golput, MK, parpol, perempuan, saksi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan anggota legislatif untuk Pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. [DETIKCOM]
Keputusan ini merupakan kado Natal terindah bagi para peserta Pemilu, khususnya para caleg ber nomor 2 dst. Hal ini langsung mematahkan pemeo tentang “Nomor jadi” yaitu nomor urut “1″. Disinyalir tidak terhitung kucuran dana dikeluarkan para caleg untuk mendapatkan no 1, yang tentunya tergantung dari mekanisme parpol setempat. Makin besar parpolnya wajar kalau setorannya juga besar.
Maka dengan keputusan MK ini, para caleg no 1 dalam DCT saat ini merupakan korban pertama yang paling keras menangis dan hanya bisa pasrah. Dengan demikian parpol yang terlanjur pasang harga untuk nomor ‘jadi’ pasti menuai protes para caleg ini. Ditambah lagi KPU pun langsung berjanji menjalankan keputusan MK ini. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk para caleg no 1 tetap harus berjuang sama kerasnya dengan caleg lain untuk mendapatkan suara terbanyak.
Inilah wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya, di tahun 2009 nanti rakyat mendapatkan wakilnya berdasarkan pilihan mereka, apakah mau pilih ‘kucing’ betina atau jantan, karungnya sudah pakai karung plastik tembus pandang. (more…)
Sangat bagus kalau ada banyak perempuan menduduki posisi utama dalam institusi negara maupun di luar institusi tsb., tetapi kalau cuma kwantitas yang diutamakan, mungkin sekali tidak alan banyak membawa faedah untuk perbaikan kwalitas hidup anggota masyarakat. Jadi yang dibutuhkan ialah banyak dan lebih banyak lagi perempuan atau wanita terkemuka yang berada digaris depan pembela kepentingan perempuan. Kurang lebih 50% penduduk Indonesia adalah wanita, dan wanita adalah pendidik pertama tiap anak, kalau penidiknya hebat kwalitasnya maka kemungkinan perbaikan kwalitas kehidupan masyarakat, antara lain yaitu sejahtera, damai dan aman akan lebih mudah dicapai dan difaedahkan.
Caleg pria pun ada juga yang baik dan membela kepentingan kelompok perempuan, walau tidak banyak jumlahnya. Sedangkan di satu tempat ada juga aleg wanita yang sama seperti yang pria, kental dengan kolusi dan nepotisme dengan pengusaha untuk melakukan penggusuran lahan PKL demi berdirinya suatu pertokoan.Golput atau non-Golput adalah penilaian pribadi. Yang penting sebelum menentukan Golput carilah dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang caleg perempuan di daerah pemilihan anda, baik caleg DPRD kota, DPRD maupun DPR dan DPD; bagaimana kehidupan mereka sebelum dan setelah masuk ke legislatif . (RA)
Suara Pembaruan [JAKARTA] Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta Swasono mengimbau kaum perempuan untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Putri proklamator, Muhammad Hatta itu juga mengajak perempuan untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) perempuan, sebab mereka yang akan memperjuangkan dan membela kepentingan kaum perempuan di Indonesia.
“Kaum perempuan jangan golput (golongan putih, Red). Perempuan sebaiknya memilih caleg perempuan, karena mereka pasti membela kepentingan perempuan,” ujarnya kepada SP di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (15/12).
Menurutnya, kalau perempuan tidak cukup terwakili di parlemen, mereka tidak bisa mengawasi aturan yang bias gender serta tidak mengetahui apa yang harus diberdayakan dari perempuan. Hal itu, lanjutnya, mengakibatkan selama 63 tahun perempuan Indonesia tertinggal dibanding kaum pria.
Oleh karena itu, dia berharap pada masa mendatang semua partai memiliki keterwakilan perempuan di parlemen. Dari sisi kualitas, kaum perempuan sudah cukup memadai untuk terjun ke panggung politik. Apalagi, partai politik tentu telah membekali caleg mereka yang bakal masuk ke parlemen. Kantor Menneg PP pun terus menyosialisasikan dan memberdayakan caleg perempuan.
“Kita jangan berpikir bahwa caleg perempuan itu tidak berkualitas. Kaum pria pun banyak yang tidak berkualitas. Namun, setelah masuk ke parlemen, mereka mau belajar dan memperbaiki diri. Kaum perempuan pun pasti bisa,” ujarnya. Meutia juga mengimbau pemilih perempuan untuk rajin mendengar langsung kampanye para caleg agar tahu kualitas mereka. Namun, Menneg PP mengatakan, orang yang golput bukan musuh negara, karena bisa saja mereka masih bingung untuk menentukan pilihan politik. (more…)
Sebagai seorang anak sulung dan perempuan, saat saya masih kecil sering membanding-banding kan nama diantara teman-teman SD. Saat itu sekolah kami perempuan semuanya. Banyak teman menggunakan nama keluarga, tentunya nama ayahnya di belakang namanya. Kedengaran keren betul buat saya. Saya sempat ngiri juga, namaku kok gak dikasih embel-embel nama bapak ya? Apa bapak malu punya anak aku ya, karena waktu itu adikku 5 laki-laki semua. Jangan-jangan… aku bukan anak bapak. Halaaah… namanya juga pikiran anak-anak.
Tapi sungguh, pikiran ini sempat saya ambil serius bahkan minta bukti akte kelahiran ke ibu saya, hanya untuk membuktikan saya anak sah bapak-ibu. Bapak cuma mengatakan, ada atau tidak ada nama bapak, kamu tetap anak kami. Just be yourself, jadilah dirimu sendiri. Saya manggut-manggut tapi gak mengerti, cuma legaaa… ternyata aku anak sah kok. Ih sensi bener ya?
Hal menarik terjadi juga saat sudah menikah, banyak teman berganti nama dengan memasang nama suaminya. Duh, kayaknya gagah bener melihatnya ya. Ny Bambang Purnomo (contoh lho). Iya lah mungkin bagi mereka penting banget memberi tanda “sudah menikah” ya. Saya sendiri bukannya gak bangga dengan suami, tapi rasanya gak perlu amat merubah nama di KTP or kartu nama dengan nama suami. I am what I am laah..
Begitu para ibu ini mengantar anak-anak kesekolah, maka nama para ibu menghilang tiba-tiba. Gak penting lagi karena berubah jadi mama Sekar, mama Adi, mama Joni, pokoknya mamanya anak-anak di sekolah deh. Sehingga kalau ketemu saat terima raport pun kita gak inget (juga gak tahu) siapa nama sebenarnya para ibu-ibu ini.
Rupanya tradisi mengganti nama perempuan dengan menambah nama keluarga (fam), lalu ganti dengan suami, tidak hanya di budaya timur. Di negara barat pun demikian, saat mudanya Sarah John, begitu menikah berubah jadi Mrs James. Hilang lah nama si perempuan. Gak penting ? (more…)
Fenomena keempat yang kita dapat pelajari dengan terbitnya DCS (Daftar Caleg Sementara) yang tinggal berlaku tiga hari ini adalah mencuatnya sentimen antara pusat dan daerah, bisa terjadi dalam internal parpol bisa juga terjadi antara parpol dan konstituen setempat.
KPU telah menerbitkan DCS di websitenya dan juga surat kabar, sayangnya tidak dilengkapi informasi lebih lanjut tentang foto dan domisili. Iseng-iseng cek domisili beberapa caleg dengan googling, ternyata mereka kebanyakan caleg asal Jakarta dan beberapa juga pernah mencalegkan diri di parpol lain pada Pemilu sebelumnya. Lalu bagaimana dengan DCS yang diterbitkan KPU Provinsi? Di Jakarta sampai tgl 8 Oktober belum juga muncul, lalu bagaimana di daerah-daerah lainnya sementara waktu terus bergulir. Tidak heran kalau Panwaslu akan mempidanakan KPU karena kelalaian dan minimnya akses informasi terhadap masyarakat.
Timbulnya konflik penolakan caleg ‘titipan’ pusat oleh pengurus parpol di daerah terjadi akibat tidak transparansinya proses pencalegan. Masing-masing parpol memiliki AD/ART sendiri tapi umumnya masing-masing tingkatkepengurusan memiliki tim BAPILDA (Badan Pemenangan PILKADA) dan BAPILU (Badan Pemenangan Pemilu). Tim ini bertugas untuk rekrutmen, seleksi dan sosialisasi para kandidat; mereka membuat alat untuk memberikan nilai atau rating bagi para kandidat. Inilah dia yang jadi masalah, jarang ada yang tahu apa isi alat ukur tersebut ataupun siapa dapat nilai berapa. Tim Bapilu di tingkat pusat menentukan kandidat untuk tingkat DPR dengan menerima masukan dari daerah. Tapi tim Bapilu di tingkat pusat tidak akan mencampuri pencalegan di tingkat provinsi dan kota, karena hal ini menjadi kewenangan DPD di tingkat provinsi. (more…)
Ceritanya panjang kalau ditanya, mengapa perempuan harus diberi ‘previlege’ atau keistimewaan dalam jalur sistem kepartaian. Memang dari sononya perempuan tidak selalu dapat nomor satu atau setara dengan yang pria. Banyak cerita dan kisah tentang keputusan saat melahirkan, bayi perempuan lebih sering digugurkan kalau tidak dikucilkan karena membuat malu keluarga yang mengharapkan bayi laki-laki. Bila tidak ada biaya maka anak perempuan tidak harus kesekolah, toh nanti ke dapur juga. Perempuan tidak perlu bekerja karena mengurus anak dan dapur, padahal mahal sekali biaya hidup di kota besar kalau hanya mengandalkan single income. Tingginya jumlah kematian bayi terjadi akibat rendahnya gizi ibu hamil. Dari data BKKBN 2004, ada 15,700 ibu meninggal selam proses kehamilan atau kelhiran. Dengan kata lain setiap 35 menit seorang ibu hamil meninggal di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan lemahnya proteksi perempuan untuk tetap survive
Disisi belahan dunia lain, pengalaman demokrasi menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara keterwakilan perempuan dalam legislatif terhadap jiwa produk undang-undang yang dihasilkannya. Hal ini juga terjadi di pihak eksekutif dan yudikatif: ada sentuhan feminin dan sapaan kepada mereka yang tergolong lemah dan tersingkir; khususnya dalam hal perundangan di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan dunia wirausaha. Banyak negara yang memiliki jaminan sosial tinggi dan GDB (Gross Domestic Bruto) tinggi dan korupsi kecil, ternyata memiliki prosentasi wanita cukup tinggi di jajaran pengambil keputusan seperti di negara-negara skandinavia. (more…)
SUARA PEMBARUAN [JAKARTA] Perempuan Indonesia sebetulnya memiliki kapabilitas untuk berkiprah ke dunia politik dengan menjadi anggota legislatif. Namun, langkah tersebut dihambat sejumlah faktor eksternal, seperti budaya maskulin dalam partai politik, dana, dan keluarga. Kondisi tersebut menyulitkan parpol memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Demikian rangkuman pendapat caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Dita Indah Sari, caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marrisa Haque, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masruchah, aktivis perempuan Sarah Leri Mboeik, Wakil Direktur Demos Indonesia Anton Pradjasto, dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Suprayogo, yang dihimpun SP, Sabtu (9/8 )
Menurut Dita, secara internal perempuan telah siap terjun ke arena politik. Sayangnya, kesiapan itu dihambat oleh faktor eksternal, yakni minimnya ruang yang diberikan parpol dan keluarga yang menghambat. “Banyak sarjana perempuan yang kapabel di bidang politik. Tetapi, langkah mereka dihambat parpol atau keluarga,” katanya.
Sedangkan, Marissa melihat masalah finansial masih menjadi faktor penghambat. “Sudah saatnya perempuan menjadi agen perubahan. Perempuan harus menunjukkan tidak berpolitik, seperti kaum laki-laki yang melakukan korupsi, manipulasi, dan praktik ijazah palsu, untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan harus membawa masyarakat menjauh dari jurang kehancuran,” katanya.
Senada dengannya, Masruchah menyatakan parpol belum mendorong kader perempuan berkiprah di lembaga legislatif, karena memang tidak ada pengkaderan yang baik dari tingkat desa hingga nasional. Akhirnya, parpol mencari caleg dari luar untuk memenuhi kuota perempuan. (more…)
