Barang baru digulirkan kembali kehadapan masyarakat Indonesia, khususnya buruh. Undang-undang N0. 40/2007 tentang Perseroan terbatas Bab V Pasal 74 berisi tanggung Jawab Sosial dan lingkungan lebih familiar disebut CSR – Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan). Kita lihat ayat satu dan dua.

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Merupakan kewajiban sosial bagi perusahaan di dalam peran sertanya mewujudkan pembangunan sosial di Indonesia. CSR pada dasarnya adalah kewajiban/tanggungj awab negara, yang selama ini diperankan oleh Depsos. Karena memang amanat undang-undang untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya adalah tanggungjawab negara, yaitu bahwa “setiap warga negara berhak atas : penghidupan dan kehidupan yang layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi permasalahan sosial yang muncul pada saat ini di negeri kaya raya tercinta ini merupakan tanggungjawab negara.

Maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan swasta dan BUMN, kalau dilihat lagi sebenarnya sangat menguntungkan perusahaan. Alasannya adalah, bahwa pertama bagi perusahaan yang menjalankan CSR, melalui yayasan yang dibentuknya, besarnya biaya yang dikeluarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, sebagai insentif bagi perusahaan. Dari sisi ini perusahaan tidak mengeluarkan biaya akan diperhitungkan sebagai pajak.

Kedua, pelaksanaan CSR, bagi perusahaan merupakan salah satu media promosi yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan akan dimuat oleh media sehingga akan meningkatkan dan membangun citra positif perusahaan yang ujung-ujungnya bisa memperlancar marketing sehingga membantu perusahaan sebagai iklan tidak langsung. Selain itu, juga mampu menutupi praktek-praktek pihak perusahaan yang selama ini cenderung melawan hukum, baik itu berkenaan dengan hak-hak dasar para buruhnya, maupun berkaitan dengan permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul atas keberadaan perusahaan di suatu tempat.

Dalam penganggaran untuk CSR, bagaimana mungkin mengalokasikan anggaran itu dengan fair sementara pengusaha di negeri ini masih menerapkan double, triple accounting yang dalam prakteknya juga difasilitasi oleh petugas pajak dan akuntan publik.

Sementara itu, labor standard atau standar perburuhan, biasanya menunjuk pada batas terendah yang boleh terjadi kaitannya dengan buruh mengenai kesejahteraan buruh, saran kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan kebebasan berserikat, termasuk di dalamnya hak berunding secara setara di hadapan perusahaan, dan ekspresi pihak managemen dan majikan berkait dengan pengakuan akan eksistensi buruh dalam hubungan kerja.

Labor standard biasanya sudah diatur di dalam norma-norma hubungan industrial, yang biasa disebut sebagai hak normatif buruh, atau kewajiban minimal perusahaan terhadap buruhnya. Norma kerja bisa berupa aturan-aturan yang berkait erat dengan para buruhnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan republik Indonesia, badan-badan dunia, seperti ILO maupun Code of Conduct yang dikeluarkan oleh perusahaan pemegang merk.

Sementara itu, pada persoalan labor standard, sebenarnya pemerintah yang berkewajiban secara hukum untuk menjamin terlaksananya. Karena pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas dan kapasitas di dalam menjamin terlaksananya segala bentuk peraturan yang ada dan berlaku sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Praktek secara menyimpang pada hak-hak buruh oleh perusahaan selama ini, sebenarnya letak pokok permasalahannya ada pada pemerintah. Mengapa sampai saat ini ketidaktaatan terhadap hukum oleh para pengusaha selalu ditolerir oleh pemerintah? Malah saat ini pemerintahan menggulirkan CSR, yang seolah-olah membebani perusahaan. Padahal, dengan CSR pihak perusahaan akan semakin berkelit untuk melaksanakan labor standard.

CSR bisa dikatakan sebagai suatu produk yang ditelorkan dan akan menjadi bumerang jika tidak ada kontrol dari masyarakat setempat dan Buruh. Karena dalam prakteknya program CSR bisa dikatakan semakin memperjelas persekongkolan pengusaha dan Pemerintah. Pemerintah semakin tidak punya wajah dan tidak punya kekuatan dalam mengayomi rakyatnya.

Maka CSR sebenarnya tidak perlu ada apabila pemerintah kompeten menjalankan tanggungjawabnya. Apa sih masalahnya? Toh pajak ada, tinggal dioptimalkan pengelolaannya. Tanggulangi kebocorannya. Berantas mafia pajak. Kita tahu, kebocoran pajak sampai saat ini sangat besar. Belum lagi eksplorasi alam yang di air, darat dan udara dilakukan terus menerus. Jadi kalau ada defisit anggaran selama ini, sehingga hak-hak rakyat tidak dijamin termasuk di dalamnya labor standard, bukan karena sumber dana kita kurang, tetapi memang kebocoran anggaran sangat besar karena perilaku aparat yang korup.

Perilaku korup aparat inilah yang membuat semua lini permasalahan di negeri ini lahir. Oleh karena itulah maka berbagai permasalahan yang ada ini harus diperbaiki dari aparat pemerintahan. Jangan sampai ketidakmampuan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas, lalu melimpahkan kepada pihak lain. Seperti CSR ini yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas adalah karena ketidakmampuan pemerintah membangun kemampuan sosial warganya.

Sementara itu labor standard, hanya menjadi dokumen resmi negara tanpa ada upaya menjalankannya. Buktinya adalah maraknya pelanggaran normatif buruh tidak kunjung ditangani. Malah ada kesan sengaja didiamkan. Lebih-lebih setelah ada CSR, pemerintah akan semakin segan (kalau tidak bisa dibilang takut) menindak pengusaha yang nakal, baik itu melanggar labor standard maupun merusak lingkungan.

Kemiskinan masyarakat buruh tidak akan beranjak dari kubangannya kalau hanya dijawab dengan CSR, terlebih lagi CSR bukan hanya untuk buruh, tapi untuk masyarakat luas. Buruh yang dalam posisi kekurangan masih diajak untuk berbagi dengan masyarakat luas, Lebih rasional saat ini jikalau pemerintah menjamin terlaksananya labor standard di setiap perusahaan yang beroperasi di negeri ini.

Oleh : Setyo Mulyo -Aktivis Perburuhan, bekerja di Pastoral Perburuhan Keuskupan Bandung

Menjadi orang miskin memang paling pusing. Tidak punya banyak pilihan. Kesulitan hidup sehari-hari bisa membuat orang stress berkepanjangan terlebih bagi perempuan miskin. Tugas perempuan sebagai ibu dalam keluarga seperti mahluk bertangan seribu.

Ia harus membesarkan anak-anak, mengurusnya dari bayi hingga menjadi anak yang mandiri. Ia harus memperhatikan apa yang mereka makan,minum dan pakai. Ia memperhatikan siapa kawan mereka dan bahasa yang digunakan anak-anak. Ia juga yangmengajarkan anak-anak sembahyang dan berdoa. Ia juga harus pusing mikirin apa yang harus dimasak dan dimakan seminggu ini. Ibu juga yang paling pusing kalau ada anak sakit, sebabnya apa, mau dibawa kemana, obatnya apa. Nanti kalau gak sembuh gimana? Ibu lah yang paling senewen kalau anaknya ulangan dan dapat nilai jelek. Ibu juga harus memperhatikan kebutuhan suami, apa yang diperlukan agar suamijuga terurus pakaian dan makanannya. Apalagi kalau banyak pantangan waaah… tobat deh. Makanya seorang ibu tidakboleh sakit, kalau gak maka motor penggerak dalam keluarga akan membuat lesu darah semua orang.

Orang bisa mendadak miskin karena bencana alam, karena struktur dan birokrasi. Perempuan miskin dipaksa menjadi kepala rumah tangga seperti kisah Azizah dan Hendun Disamping melakukan pekerjaan rumah tangga yang ajubilah tidak ada habisnya,mereka juga harus memikirkan bagaimana hidup mereka hari itu. Maka orang miskin tidak boleh sakit,nanti tidakbisa bekerja; karena rata-rata mereka bekerja dengan bayaran/upah harian. Orang miskin susah untuk sekolah, karena untuk hidup saja susah. Sekolah adalah barang mewah untuk mereka. Maka kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin adalah mimpi yang tidak tahu kapan bisa diraih. Pendidikan bagi anak-anak yang seharusnya mampu membawa mereka keluar dari kemiskinan justru dijauhi dengan alasan anak-anakharus membantu orang tua meringankan biaya hidup.

Dalam tekanan hidup demikian hebat,jusru perempuan lah yang mampu membuat terobosan dalam menghadapi kemiskinan.Banyak program pemberdayaan ekonomi seperti yang diadakan Grameen Bank, Lembaga Bina Swadaya dan World Vision,juga dalam berbagai program CSR dan LSM lainnya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sangat tinggi. Para perempuan ini berusaha mencari cara untuk memperbaiki kehidupankeluarganya.Ada uang tambahan sedikit mereka putar otak untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Ada uang lebih mereka pakai untuk membeli makanan,kemudian untuk pendidikan dan akhirnya untuk kesehatan. Tidak pernah terpikir untuk membiayai usaha mempercantik dirinya sendiri. Hal ini berbeda dengan perilaku beberapa orang yang dalam kemiskinan tapi tidak berkehendak untuk maju, uang lebih yang ada seperti BLT,malah digunakan untukmembeli rokok atau membeli pulsa. Halah? Biar miskin asal gaya?

Akhirnya dengan perjuangan kaum perempuan miskin ini,pelan tapi pasti mereka bisa menatap kebelakang dengan senyum dan bisa bersyukur: Dulu saya dan keluarga sangat miskin, sekarang gak terlalu miskin lah. Dulu saya miskin gak bisa makan setiap hari, tapi sekarang semua makan cukup 3 x sehari. Dulu saya tidakbisa bayar sekolah dan sering nunggak, sekarang tidak terlambat bayaran lagi. Mungkin dimata orang  lain mereka masih miskin, tapi mereka punya harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih layak sebagai manusia.

Jadi kembali keputusan untuk keluar dari kemiskinan harus ada ditangan orang miskin itu juga, bukan pada para donatur atau para relawan yang selalu siap sedia membantu mereka. Walau fasilitas dan pendukung ada, apakah mereka mau mengambil kesempatan itu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Atau hanya menyerah pada nasib dan menerima takdir, dan cukup menadahkan tangan menunggu bantuan datang?

Kita bisa berdebat dalam definisi kemiskinan, bahkan sebab musabab dan angka data jumlah rakyat miskin bisa diseminarkan. Tetapi yang penting dan menjadi bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita perbuat, baik secara pribadi maupun secara komunal dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya. Termasuk didalamnya untuk memberikan pendampingan bagi para perempuan agar keluar dari kemiskinan. Tetapi perlu diingat bahwa motivasi sangat perlu ditumbuhkan sehingga perempuan pra sejahtera ini terus memiliki semangat juang. Jangan kita membiasakan ‘memberi’ tanpa menumbuhkan motivasi bagi mereka. Dengan demikian secara tidak sadar kita mengerdilkan kemampuan  para perempuan miskin untuk berusaha. Percayalah bahwa mereka bisa berjuang juga.

Membaca kisah Amri (foto dari Kompas ) di Hari Anak Nasional, kita seharusnya malu dan harus memeriksa diri sendiri. Di kota Jakarta yang nomor 2 paling tinggi biaya hidupnya di Asean, masih menyimpan ratusan ribu anak-anak terlantar. Sudah sejauh manakah kita ambil bagian dalam memberikan hak dasar kepada anak, terutama kepada anak-anakdisekitar kita, yang bukan anak kita sendiri.

Tidak banyak anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan gizi cukup, apalagi pendidikan yang sejalan dan bermutu bagi usia mereka. Kalau saja setiap keluarga yang mampu mengadopsi atau mengambil bagian dalam program anak asuh yang ada disekitar kita,maka bisa dibayangkan bisa ada ribuan anak yang tertolong. Jangan kita berhenti pada ’sedih dan marah’ membaca artikel ini, tapi tidakbertindak apa-apa. Besok pasti lupa, karena headline di koran akan berganti lagi. Mungkin dengan liputan pesta pernikahan yang bermilyard-milyard itu. Satu tindakan dan langkah kecil tapi yang dilakukan oleh banyak orang tentu akan membawa efekpelipatgandaan yang luar biasa. Apalagi kalau didukung program CSR (Corporate Social Responsibility) yang terpadu, wah rasanya beban berat terasa ringan dijinjing.

Lalu dimana peran pemerintah ? Bukankah disetiap agama kita harus menyantuni para fakir miskin, para janda dan orang cacad ? Kenapa pengemis banyak sekali di Ibu Kota, tapi di kota lain di ASEAN seperti Manila dan Bangkok gak sebanyak di Jakarta ? Gak usah jauh-jauh deh, di Bali gak ada anak-anak pengemis di jalanan. Kenapa? Karena budaya dan perda dipegang teguh oleh pemerintah setempat. Budaya malu dipegang di negara-negara berkembang tadi. Tidak ada orang yang akan memberikan uang sedekah bagi peminta-minta, budaya kerja ditumbuhkan. Lebih baik memberi imbalan bagi mereka yang mau berusaha untukkeluar dari kemiskinannya daripada sekedar meminta-minta. Perda larangan mengemis pun ditegakkan dan diikuti, ada polisi budaya juga yang memastikan tidak ada warga yang membandel dan nekad mengemis di bali.

Kalau mau bicara fair, seharusnya dalam kontrak politik antara para kandidat pilkada, ditantang untuk membuat komitmen berapa besar mereka bisa menjamin tercapainya kesejahteraan sosial. Membuat kontrak politik pun tidak hanya soal korupsi; kalau gak ketangkap KPK ya mana rakyat tahu ? Kontrak politik bisa dibuat dalam bentuk : jaminan dalam 5 tahun tidak akan ada anak yang putus sekolah karena tidak bisa membayar uang sekolah. Jaminan dalam 5 tahun mampu menekan anak kurang gizi menjadi separuhnya. Jaminan bahwa tidak ada anak akan meninggal karena tidak tertampung/ditolak di rumah sakit. Kalau tidak tercapai, jangan pilih lagi. Media perlu memonitor setiap kontrak politik yang dibuat sehingga rakyat tinggal menagih janji kan?

Komisi Perlindungan Anak bisa membuat banyak parameter demi terjaminnya hak anak oleh para orang tua dan juga menjadi bagian pemerintah dalam penentuan anggarannya. Undang-undang kita tidak kurang banyak kok. Yang kurang kan pelaksanaannya. Banyak orang pandai membuat undang-undang, tapi tidak banyak yang siap melaksankannya. Dengan gerakan bersama antara masyarakat , peranan pemerintah dan pengusaha maka untuk selanjutnya kita dengan bangga bisa merayakan Hari Anak Nasional. Bukan perayaan seremonial tapi sebagai suatu komitmen yang terus menerus dijaga demi terjaminnya generasi masa depan bangsa Indonesia: karena mereka anak-anak yang terlantar dan miskin adalah anak-anak kita juga.

Anak tetap lah anak, mau dia ada di rumah gedongan, di gang-gang sempit ataupun di jalanan. Keinginan bermain, menggoda teman, berkejar-kejaran dan bahkan bermain hujan adalah kesukaan anak-anak. Hanya saja untuk anak-anak tertentu hak mendasar inipun sulit dipuaskan, bahkan diusia dini mereka dimasukkan sebagai alat ekonomi pencari uang. Sedih juga melihat liputan di Metro TV, anak-anak indramayu dibawah 10 tahun diijinkan menggelandang di Jakarta, agar bisa mendapat makanan lebih baik dari pada dikampungnya. Mereka tidak mau sekolah, tangannya capek dipakai menulis terus katanya. Mending dijalanan malah dapat duit. Memang lumayan untuk ukuran mereka, bisa bayar ’sewa kontrakan’, main game dan beli rokok !

Kemarin saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional di Tennis In Door Senayan, saya merasakan aura sukacita luar biasa. Saya datang kesana gak sengaja, hanya karena kawan aktivis berhalangan, maka saya diminta mewakili Gempita-Gerakan Iman Peduli Jakarta. Tengok kiri kanan yang duduk di VIP ternyata saya sendiri yang tidak pakai pakaian dinas. Halah? Acara nya sih sebentar, cuma sejam tapi meriah banget. Bukan karena ada Bang Foke dan Mpok Tati disana. Bukan karena panggung yang wah dan Project Pop yang ‘gw banget’ (Heran…..udah pada berumur, tetap aja kelakuannya bisa diterima anak-anak SD sampai SMA. Salut untuk alumni UNPAR… halah..narsisnya jadi d

Tapi menurut saya inilah ‘panggung’ yang sungguh-sungguh menjadi pesta bagi anak-anak yang tidak pernah memimpikan dipestakan dan mengisi acara pesta buat mereka sendiri. Ada ratusan anak ikut terlibat dalam berbagai tarian kreasi disetiap lagu-lagu project Pop, menari dengan senyum ceria serta berkostum colourful. Ternyata mereka bukan dari sekolah-sekolah papan atas, bukan juga dari sanggar sekolah tari, mereka adalah anak-anak usia SD-SMA pinggiran dari keluarga pra sejahtera yang merupakan binaan Yayasan Putra Bahagia (YPB). Anak-anak yang tinggalnya di gang sempit ini tidak pernah bermimpi bisa menari di panggung gemebyar mengiringi artis sekaliber Project Pop. Udah gitu foto bareng Bang Foke lagi. Penontonpun adalah siswa siswi keluarga prasejahtera yang diberi kesempatan menikmati acara teman2nya dan Project Pop, datang bersama para guru dan dijemput dengan bus ber AC…. For free!

Pesta di Hari Anak Nasional ini hanyalah salah satu karya persembahan YPB, yang didirikan PEMDA DKI sejak tahun 1952 bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, berkreasi, menambah wawasan dan biasanya kurang percaya diri. Jadi siapapun gubernurnya, program ini jalan terus. Selain program pengembangan diri seperti summer campnya sekolah di amrik, anak-anak juga dikenalkan rasa cinta lingkungan hidup. Maka mereka pun dilibatkan dalam Lomba Kreativitas Lingkungan Hidup.

Saya percaya kalau anak diperlakukan sebagai subyek, bukan sebagai obyek, maka mereka akan berkembang menjadi pribadi yang bertanggungjawab. Saya sempat membaca diary anak-anak alumni YPB, mbrebes mili juga membayangkan sukacita mereka menikmati program pelatihan YPB. Mereka belajar bekerja sama, mengenali diri, mengenali bahaya alam tapi juga menikmati indahnya alam. Masa ada yang baru sekali itu naik bus AC dan melihat yang namanya ‘kebun teh’ waktu lewat Puncak ! Pengalaman yang menyentuh hati biasanya bertahan lama dalam hidup manusia. Mereka merasa disapa dan diperhatikan layaknya seorang manusia. Biar miskin tapi mereka tidak takut lagi bermimpi.

Walaupun hanya bisa menampung seribu anak setiap tahunnya, rasanya gak berarti dibanding lebih dari 150 ribu anak dari keluarga miskin, karya ini patut diacungi jempol. Salut untuk Pemda DKI dan semoga semakin banyak perusahaan mau bergabung lewat program CSR (Corporate Social Responsibility) melalui YPB. Semoga kegiatan pemberdayaan anak ini juga diikuti pemda lainnya.