Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan yaitu Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Mei 2006. Ratifikasi dua kovenan tersebut, yang merupakan induk dari pernyataan hak asasi manusia internasional merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memperbaiki track record hak asasi manusia yang buruk. Tetapi PR besar masih harus diselesaikan dengan implementasinya. Kalau UU Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan, masih diperlukan adanya jaminan keamanan atau Perlindungan bagi pejuang HAM – Human Rights Defender. Banyaknya kasus orang hilang sering dikaitkan dengan perjuangan HAM, belum lagi tentang lingkungan hidup dan berbagai gerakan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dengan demikian ada fungsi kontrol bagi pemerintah lewat LSM dan juga jaminan kebebasan berpendapat dengan rasa aman bagi para aktivis dan media. Demokrasi yang dewasa tidak membuat kita sulit menerima kritik dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran. [RA]

Suara Pembaruan – Pembela dan pekerja hak asasi manusia (HAM) sering mengalami ancaman, seperti teror lewat telepon, pelarangan berekspresi, intimidasi dan stigmatisasi, hingga yang mematikan. Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, pada September 2004, merupakan contoh paling nyata betapa penuh risikonya kerja seorang pembela HAM.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM (Special Representative of the UN Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders) Hina Jilani, yang berkunjung di Indonesia pada 12-14 Juni 2007, mengatakan, secara kuantitas terjadi penurunan signifikan kasus pelanggaran terhadap pembela HAM. Namun, Walhi dan Imparsial mencatat selama Juli dan Agustus 2008 terjadi penangkapan dan tindak kekerasan terhadap 86 pembela HAM. Modus yang paling sering digunakan adalah mengkriminalisasi perbuatan dan kegiatan pembela HAM.

Pembela atau pekerja HAM adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah dan lingkungannya. Sesuai Deklarasi Pembela HAM PBB (Resolusi PBB tahun 1998 No. 53/144), istilah pembela HAM hanya diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan kegiatan dengan cara-cara damai. Pasal 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13 dari Deklarasi Pembela HAM jelas memberikan perlindungan bagi para pembela HAM.

Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menghormati semua ketentuan Deklarasi Pembela HAM, khususnya Pasal 2, 9, 12, 14, dan 15 yang mencakup: perlindungan, pemajuan dan pelaksanaan seluruh hak asasi manusia; memastikan bahwa semua individu di dalam yuridiksi hukumnya dapat memperoleh seluruh hak-hak sosial, ekonomi, politik dan hak-hak lain, serta kebebasan dalam pelaksanaannya, Kemudian, melaksanakan dan merancang langkah-langkah legislatif, administratif dan lainnya yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan efektif atas HAM dan kebebasan; menyediakan penyelesaian yang efektif bagi individu yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran HAM; melaksanakan penyidikan yang tidak berpihak dan segera terhadap tuduhan pelanggaran HAM. Selanjutnya, mendorong pemahaman masyarakat umum terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; mendorong dan memfasilitasi pengajaran mengenai HAM pada setiap tingkat pada pendidikan formal dan pelatihan profesional.

Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Pembela HAM mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh negara terkait perlindungan bagi para pembela HAM, baik secara individual maupun kelompok. Jadi, jelas berdasarkan Deklarasi Pembela HAM 9 Desember 1998, negara diwajibkan menjamin perlindungan terhadap para pembela HAM.

Inisiatif Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat pernah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan bagi Pekerja Hak Asasi Manusia. Namun, hingga saat ini kelanjutan rancangan tersebut belum terdengar lagi.

Sebetulnya, beberapa hal bisa dilakukan. Pertama, mengajukan draf akademis “perlindungan pembela HAM” sebagai dasar dari suatu draf RUU kepada DPR, yang dibuat oleh aktivis HAM, masyarakat luas, akademisi yang kompeten, yang didasarkan pada pemikiran perlunya UU yang lebih spesifik, mengingat risiko yang diemban pekerja dan pembela HAM sangat tinggi.

Dalam hal ini, inisiatif dari masyarakat sangat diharapkan. Jika mengikuti prosedur di DPR akan memakan waktu yang lama, karena RUU harus terlebih dahulu melalui pimpinan DPR, setelah itu ke Badan Legislasi. Kemudian, naskah RUU masuk ke Badan Musyawarah untuk penentuan komisi yang akan membahas atau pembentukan Panitia Khusus. Dengan demikian, hampir mustahil membahas RUU kalau pimpinan DPR belum menerima RUU dimaksud.

Kedua, mengatur pasal perlindungan pembela HAM di dalam suatu UU HAM. Hal ini telah beberapa kali diungkapkan pakar. Jadi, merevisi UU HAM dan tidak perlu mengaturnya dalam satu UU tersendiri. Pemerintah dan DPR cukup menambahkan satu pasal yang merumuskan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan kekerasan, intimidasi, ancaman, atau pembunuhan kepada pembela HAM.

Instrumen lain dengan memanfaatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pembela HAM (Ifdhal Kasim, 2008). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, LPSK bisa memberikan perlindungan kepada para pembela HAM. Kehidupan pembela HAM, selama ini, memang masih penuh risiko, meskipun Undang-Undang Dasar kita menjamin perlindungan terhadap semua warga negara.

Indonesia telah menjadi negara pihak pada beberapa instrumen utama HAM. Tantangan sebenarnya terletak pada upaya pelaksanaannya agar semua hak yang terkandung di dalam instrumen tersebut dapat dipenuhi dan dinikmati oleh setiap warga negara.

Negara mempunyai kewajiban memfasilitasi individu dan kelompok pembela HAM agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal untuk menegakkan dan melindungi HAM. Dengan demikian, citra pemerintah pun terangkat. Jangan sampai kasus-kasus, seperti pembunuhan Munir, terjadi lagi. [Nukila Evanty- Pengamat masalah hak asasi manusia]

Terbukanya reformasi di bidang politik membuka peluang berdirinya parpol-parpol baru. Entah sampai kapanpun hakuntuk berdemokrasi tidak akan bisa dibatasi.Yang bisa dibangun adalah sistem seleksi yang menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas para politis didalamnya. Jumlah parpol yang lolos verifikasi bukannya semakin sedikit justru bertambah banyak. Bukannya karena banyak wajah baru, tapi sebenarnya stock (pemain) lama dengan bungkus (parpol) baru. Beberapa parpol baru merupakan pecahan yang dibentuk dari para mantan fungsionaris parpol besar yang ada. Mantan fungsionaris Demokrat membentuk Barisan Nasional dan PDP. Golkar juga tak kalah digerogoti Hanura karena sang mantan capres Golkar membentuk gerbong sendiri. PDIP pun ditinggalkan kader-kader penting dan mendirikan PDP. PMB mengklaim menguasai massa PAN dan menganggap PKS adalah tandingannya. PKB pun sempat terbelah dua.

Apa yang terjadi disini adalah proses pematangan demokrasi, yang akhirnya menuju seleksi alam untuk mencapai keseimbangan antara parpol satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya; karena satu sama lain bisa saling melakukan introspeksi. Disisi lain  fenomena ini juga tanda kemunduran karena konflik internal partai tidak bisa diselesaikan dan justru memilih untuk memisahkan diri. Untuk mengurus kader saja masih belum sinkron dengan elit partai, apalagi mengurus kabinet untuk menggembalakan rakyat yang 200 juta dan sangat plural. Rasanya di dunia ini tidak ada yang sekompleks Indonesia,baik dari penduduk, letak geografis, serta bahasa dan tingkat pengetahuannya.

Walhasil konflik yang tak terselesaikan seperti api dalam sekam karena pelan tapi pasti muncul barisan sakit hati. Mekanisme penentuan caleg, baik untuk pemilihan dapil dan pemberian no urut yang tidak transparan, membuat kekecewaan besar para kadernya yang telah membuktikan karyanya bertahun-tahun. Kelihatannya dari parpol hasil PEMILU 2004 hanya PKS yang minim internal konflik dalam hal pencalegan. Parpol baru belum terdengar karena masih ‘promosi mencari nama’, masih balita belum habis satu putaran pemilu.

Contohnya demi etika, tidak saya sebut nama, seorang aleg yang dikenal baik, terlempar ke dapil lain dengan no urut 5. Sudah pindah dapil eh no urut pun melorot. Ada lagi aleg yang masih ditempatkan di dapil yang sama, tapi karena ada ‘titipan’ dari orang dalam, maka ia turun tergeser ke nomor yang lebih besar, yang memberi kemungkinan kecil untuk terpilih kembali. Orang muda yang menjadi kader bertahun-tahundan sangat berpotensi, hanya masuk nomor 3. Itupun karena perempuan, kalau laki-laki mungkin diberi no 4.

Padahal hal ini merupakan resiko besar bagi parpol untukmemindah aleg yang berprestrasi baik ke dapil lain. Berkurangnya suara adalah salah satu akibatnya, selain surutnya motivasi aleg tersebut untuk kembali maju berlaga. Untuk apa mendapatkan nomor 1 tapi dipindah ke dapil yang tidak dikenal? Padahal sang caleg sudah membina hubungan dengan konstituen selama sekian tahun.

Di satu sisi parpol juga perlu menggunakan peta strategi dapil mana saja yang akan dimenangkan dan perolehan suara yang diperkirakan. Contoh pelaksanaan Pilkada gubernur, bupati dsb merupakan fakta terakhir tentang kekuatan akar rumput parpol. Walaupun tidak sepenuhnya bisa diandalkan karena adanya  dengan parpol lainnya. Lagipula pada saat Pilkada, para swing votter (pemilih yang belum menentukan pilihan) memilih figur, bukan parpol.

Maka bagi para caleg yang pindah dapil dan tak berkuasa menolak fatwa DPP, mereka harus keluar dari zona nyamannya untuk berusaha dari nol lagi untukmemahami dan mengenal konstituennya. Ini pekerjaan mahal sekali, karena sang caleg di dapil baru harus punya strategi khusus untukmenarik suara minimal 70 ribu (untuk di P jawa) dalam waktu kurang dari 5 bulan. Hanya artis yang bisa melakukannya dalam sekian kali manggung untuk ngamen di dapilnya. Silahkan ambil kalkulator dan hitung berapa batas anggaran yang sanggup dikeluarkan untuk sosialisasi, tatap muka dan inisiatif lainnya. Itu diluar biaya rutin seperti rapat tim sukses, berbagai pertemuan intern parpol serta biaya transport dan akomodasi ke dapil ybs.

Investasi yang selama ini dikeluarkan untuk membangun hubungan dengan konstituen seperti menguap dalam sekejap. Belum tentu para konstituen mau dengan mudah berpindah ke lain hati dengan datangnya caleg ‘titipan’ DPP sebagai penggantinya. Jadi kita tunggulah hasil DPT nanti, apakah para caleg masih berketetapan kuat dan punya amunisi cukup untuk maju menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) dan bertarung selama lima bulan di medan yang baru.

[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB

Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.

Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.

Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.

Pelita Harapan

Namun, benarkah demokrasi di Indonesia telah mengalami kejumudan—beku, statis, suram, dan tanpa harapan? Pencermatan dalam perspektif lain tampaknya tidak demikian. Beberapa perkembangan dapat dijadikan pelita untuk menuntun melewati lorong gelap menuju sebuah harapan kehidupan demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

Pertama, upaya membangun konstruksi ketatanegaraan dengan menata lembaga-lembaga negara agar dapat saling kontrol—sehingga tidak ada superbody—sudah mulai berfungsi dan bergerak menuju ke arah bekerjanya mekanisme checks and balances. Pergerakan ke arah itu antara lain dalam bentuk pengajuan revisi oleh masyarakat terhadap berbagai undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi relatif telah berfungsi sebagai institusi dan sarana rakyat mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, ideologi partai politik cenderung semakin inklusif (”ke tengah”). Partai-partai nasionalis mulai membuka akses terhadap kelompok keagamaan, misalnya PDI-P dengan membentuk sayap organisasi bernama Baitul Muslimin Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera mulai mewacanakan kemungkinan menjadi partai terbuka serta menjaring calon pemimpin lintas ikatan-ikatan primordial. Partai Kebangkitan Bangsa bahkan mempunyai pengurus dan calon anggota legislatif non-Muslim.

Dalam perspektif ini, budaya multikultur yang berkembang dalam masyarakat telah secara sehat masuk dalam domain politik. Terpilihnya ”Ahok” Purnama sebagai Bupati Belitung Timur di salah satu basis Partai Bulan Bintang (PBB) membuktikan bahwa tingkat toleransi dan nilai pluralitas telah berkembang dalam masyarakat.

Ketiga, rakyat mulai biasa memilih para pemimpinnya, antara lain lewat pemilihan kepala daerah yang dalam tiga tahun telah ratusan kali dilakukan tanpa gejolak sosial yang berarti. Itu berarti rakyat mulai biasa mengoreksi kesalahan sendiri.

Kalaupun pilihannya keliru, hal itu diperbaiki dengan mekanisme demokratik tanpa harus menggunakan peluru dan kekerasan.

Keempat, betapa pun buruknya persepsi masyarakat terhadap parpol, lembaga perwakilan, dan birokrasi, tetap selalu ada unsur-unsur dalam lembaga tersebut yang masih mau mendengarkan suara hati nuraninya. Kasus pengakuan Agus Condro, anggota DPR dari PDI-P, merupakan salah satu contoh yang pantas dikemukakan.

Kelima, kebebasan media massa telah menjadikan perpolitikan Indonesia dalam gelas kaca yang transparan sehingga selalu dapat diikuti, dicermati, dan dikontrol oleh publik. Ibaratnya, tiada tempat persembunyian bagi mereka yang melakukan ”perselingkuhan politik”. Media massa dengan kelebihan dan kekurangannya dapat mengungkapkan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik serta membangun opini yang menjadi kekuatan penekan.

Beberapa hal yang diutarakan itu barulah tahap sangat awal bekerjanya mesin demokrasi. Dinamika tersebut dapat memberikan sinar terang dalam hiruk-pikuk proses demokrasi dewasa ini.

Namun, membangun peradaban demokrasi berarti memenangi pertarungan abadi antara mereka yang menginginkan kekuasaan untuk kemaslahatan umat dan mereka yang memburu kekuasaan untuk melampiaskan dahaga keangkaramurkaan.

Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat ini, sebaiknya semua komponen bangsa, terutama mereka yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat duduk dalam lembaga terhormat, lebih tafakur dan mempergunakan kesempatan emas ini untuk memperbaiki perilaku.

Pergunakanlah kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat untuk membuat kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan kaum miskin dan marjinal.

Banyak pertanyaan dilontarkan sepanjang tahun 2008 ini mengenai kadar nasionalisme di generasi yang ada, baik mereka yang berusia 40an tahun sampai yang muda. Apakah semangat reformasi 10 tahun lalu masih relevan dan masih perlu diperjuangakan? Sudah sejauh mana keberhasilannya? Bagaimana juga tingkat nasionalisme yang ada sekarang bila dibandingkan dengan gerakan Kebangkitan Nasional yang lahir seratus tahun lalu? Apakah cukup berhenti sebatas seremonial saja? Kelompok pengamat kebudayaan banyak yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menderita amnesia beberapa tahun ini. Kita mudah sekali lupa dengan berbagai masalah dan tidak pernah selesai sampai tuntas. Bisa juga tidak mau ingat yang susah-sedih, lebih baik lupakan saja. Atau sengaja bikin orang lain lupa dengan mengganti berita2 di ‘head line’ media cetak dan elektronik setiap harinya.

Akhirnya kita melihat kemajuan teknologi dalam seratus tahun ini khususnya peranan media sebagai sarana komunikasi sangat menentukan dalam menanamkan dan mengembalikan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak, audio visual, internet dan telekomunikasi perlu dimanfaatkan dan juga diingatkan peran para praktisi didalamnya agar tidak terjebak pada pola kapitalisme.

Kita bisa saja tidak seuju atau tidak puas dengan kinerja aparat pemerintahan, entah itu di tingkat pusat maupun daerah. Tapi kita harus memisahkannya dengan tetap mencintai tanah air ini. Kalau bukan kita bangsa Indonesia yang peduli, tidak mungkin bangsa lain peduli kecuali memang ada maksud politis atau ekonomi dibelakangnya. Kita harus lebih berani memberi kesempatan mereka yang memang mampu memperbaiki kondisi negara ini.

Jangan apatis dan akhirnya hanya memikirkan diri sendiri dan membunuh kepedulian berbangsa dan bernegara. Jangan juga apolitis karena sebagai warga negara ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Ada memang orang-orang yang memilih meninggalkan negeri ini dengan berbagai alasan tertentu, yang jelas masih lebih banyak yang memilih tinggal dan berbakti bagi negeri ini. Berharap bahwa akan ada suatu perbaikan, dan itu hanya bisa bila kita juga berperan didalamnya. Mati hidupnya bangsa ini ada di tangan kita, tangan rakyat. Bukan tangan penguasa atau pemerintah.

Maka marilah melatih memberanikan diri menyuarakan pendapat, berani untuk berbeda pendapat, berani mengambil sikap demi terbangunnya nasionalisme berbangsa dan bertanah air yang pernah ada. Demokrasi bangsa ini praktis masih begitu muda, sejak reformasi 1998. Maka mari ambil bagian dalam budaya demokrasi yang sehat dan gunakan media cetak dan elektronik secara maksimal dan bertanggungjawab. Dirgahayu Indonesia.

Saya mencoba utak atik iseng menghitung persiapan caleg di pesta demokrasi tahun depan. Kalau ada 560 kursi DPR yang diperebutkan 34 parpol, dan aturan UU Pemilu no 10/2008 mengharuskan setiap parpol memiliki 120 % caleg; maka tiap parpol harus menyerahkan 672 nama dimana 30 % nya atau 224 orang adalah perempuan. Jadi total akan ada 22,848 orang dengan 7,616 perempuan ikut bertarung memperebutkan 560 kursi. Kasarnya perbandingannya adalah satu kursi diperebutkan 40 orang, baik antara sesama caleg satu partai atau partai lainnya. Perbandingan ini bisa lebih besar bila di dapil (daerah pemilihan) nya termasuk yang ‘gemuk’ dan menjanjikan bakal suara dan kursi perolehan.

Sudah pasti para caleg perempuan juga harus mempersiapkan amunisi, baik untuk sosialisasi program, membuat selebaran, kaos dan topi, menyelenggarakan berbagai pertemuan dan seminar. Itu semua butuh uang kan? Oke lah kita serahkan mekanisme penentuan nomor urut di masing-masing parpol, tentunya masing-masing ada aturan mainnya. Yang jelas masa kampanye kali ini gak main-main… 9 bulan bo ! Maka harus dipastikan strategi dan amunisi harus benar2 diperhitungkan. Anggap sejuta rupiah sebulan, bulatkan deh Rp 10 juta total, hhmm… bisa dapat apa ya?

Makin kecil nomor urut maka makin besar usaha untuk ‘mengamankan’ PW (Posisi Wuenak) tersebut. Disisi lain yang tidak dapat nomor kecil juga berusaha untuk mendapatkan suara di atas 30 % BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Nah rasanya hitungan saya 10 juta diatas tadi pasti gak akan dilirik, itu cuma cukup untuk biaya transport bensin para pemasang spanduk dan bagi-bagi brosur. Kalau misalnya 10 juta perbulan, maka terpaksa Rp 100 juta dicadangkan untuk 10 bulan, itu pun cuma cukup untuk beberapa kali tayang masuk majalah. Masuk televisi? wah gaktau deh berapa besar lagi biayanya tuuh…

Jeleknya kalau rata-rata caleg punya simpanan amunisi 100 juta maka ada 2,284.800 juta atau lebih dari 2 Triliun dihabiskan untuk mengejar kursi DPR tadi. Eh angka ini belum selesai lho; masih ada ribuan kursi DPRD dan DPRD I yang belum selesai dihitung. Bisa dibayangkan berapa triliun dihabiskan para caleg untuk bertarung di pemilu 2009. Belum lagi yang akan maju ke pemilihan presidennya … Jadi gak bener juga kalau Indonesia dibilang negara miskin, buktinya untuk peta demokrasi saja celengan para caleg bisa triliunan keluar dari simpanan.

Padahal disis lain dengan berjalannya waktu konstituen pun juga tambah ‘pintar’. Saya pernah bertemu seorang ibu sederhana di desa sekitar Salatiga. Bisa dikatakan ia buruh batik biasa, SD pun tidak lulus, tapi ia mampu menjadi penggerak motor ekonomi para ibu disekitarnya dengan bantuan sebuah LSM. Ia menjadi wanita buruh teladan yang diundang untuk mendapat penghargaan dari ILO di bangkok. Ia bercerita bahwa sepulangnya dari bangkok ia didekati beberapa calon lurah yang akan maju pemilihan. Ia tahu bahwa mereka memanfaatkan ‘ketokohan’nya diantara para wanita didesa. Tapi ia juga tahu bagaimana memanfaatkan ‘ketokohan’nya tersebut. Maka saat ditanya oleh para calon lurah apa yang diperlukan, maka disebutkannya segala keperluan masyarakat seperti perbaikan jalan desa, penyediaan posyandu, perbaikan saluran listrik dsb. Saya tanya ibu dukung yang mana, kan semua calon yang menolong masyarakat? Dengan ringan dia menjawab: ya itu terserah masing-masing lah, bebas aja tha??

Haha… bisa dibayangkan, lebih dari 10 T terbuang hanya akan dimanfaatkan konstituen. Mereka tahu yang butuh suara adalah 34 parpol, maka semua usulan dan sumbangan akan diterima. Yang untung adalah bisnis percetakan dan konveksi seperti jas, kaos, spanduk dsb. Tapi pada akhirnya rakyat semakin cerdas hak memilih ada di setiap pribadi, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibeli. Oh mahalnya demokrasi..