Waktu : Senin, 16 Desember 2008
Tempat : KONTRAS
Peserta yang hadir : Nuraini (SDI), Rena (Kalyanamitra) , Yati (KONTRAS), Yulistini(SDI) , Sinnal (IKOHI)
Agenda : Konsolidasi Gerakan dan Agenda Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2009
==========================================================================

Hasil Kesepakatan :
1. Berkaca pada pengalaman Suara Ibu Peduli 1998, Forum Ibu Menggugat diharapkan akan menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai kalangan untuk bersuara lantang tentang persoalan ekonomi politik yang juga menjadi persoalan rakyat Indonesia saat ini
2. Forum Ibu Menggugat akan terus mengajak dan melibatkan lebih banyak pihak
3. Forum Ibu Menggugat bertujuan untuk mengajukan agenda politik perempuan menjelang Pemilu 2009
4. Fokus isu adalah KEMISKINAN dan dikaitkan/ dikontekstualkan dengan Pemilu 2009
5. Isu Kemiskinan dipilih karena berdasarkan persoalan dan realitas yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kajian Kalyanamitra tentang pandangan konstituen perempuan tentang politik dan pemilu, mereka mengatakan bahwa 10 tahun reformasi 1998, belum ada perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahkan sampai saat ini, kondisinya malah semakin parah.
6. Beberapa isu utama yang terkait dengan KEMISKINAN dan perlu digali lebih jauh tentang fakta persoalannya dari beberapa narasumber, yaitu :
* Kelangkaan gas –> narasumber : Aviliani –> PJ : Nuraini
* Kenaikan BBM –> narasumber : Aviliani –> PJ : Nuraini
* Kenaikan Sembako –> narasumber : Wardah Hafiz (UPC) –> Rena
* Krisis global dan segala dampaknya (seperti PHK) –> narasumber : Nining (KASBI) –> Sinnal
* Buruh Migran (Kekerasan dan PHK) –> SBMI –> Sinnal
* Pendidikan yang mahal –> Perempuan Mahardhika –> Nuraini
* Kesehatan yang mahal –> WRI (Women Research Institute)/ SRMK –> Rena
* Akses perempuan miskin terhadap perumahan –> Palupi (institute Ecosoc) –> Rena
* Pemenuhan hak korban (terutama perempuan) korban pelanggaran HAM –> Mba Suci –> PJ : Yati
* Hukum yang memiskinkan perempuan –> Asfinawati (LBH Jakarta) –> PJ : Yati
Para narasumber diatas akan dikonfirmasi oleh masing-masing penanggungjawab. Fasilitator yang akan coba dikonfirmasi adalah Ruth Indiah Rahayu (Yuyud)-a kan dihubungioleh Sinnal.
7. Akan diadakan SARASEHAN PEREMPUAN :” WAJAH PEREMPUAN INDONESIA MENYONGSONG PEMILU 2009″
* Output :
1. Catatan Akhir Tahun Bersama 2008
2. Komitmen dan penyikapan bersama terhadap persoalan kemiskinan menjelang Pemilu 2009
* Waktu dan tempat : Senin, 22 Desember 2008, pukul 10.00 – selesai, di KONTRAS
* Peserta : minimal 50 orang, yang terdiri dari berbagai kelompok NGO, caleg, media, ormas/komunitas, pemerintah
* Kebutuhan :
- TOR dan undangan –> PJ : Kalmit (Deadline, 18 Desember 2008)
- Notulen –> PJ : Kalmit
- Konsumsi –> PJ : KONTRAS
- Baliho/Spanduk –> PJ : IKOHI
- Press Release –> PJ : Nuraini (SDI)
* Penyebaran undangan (Deadline, 18 Desember 2008)
- NGO –> Kontras, Kalmit
- Caleg –> Kalmit
- Media –> KONTRAS
- Ormas/Komunitas –> SDI
- Pemerintah (KPP, Depkes, dll) –> Kalmit
8. Pertemuan persiapan Sarasehan Perempuan selanjutnya : Jumat, 19 Desember 2008, pukul 15.00, di KONTRAS

Cp : Rena Herdiyani (Kalmit) 0812 9820147, Yati Andriyani (KontraS) 0815 86664599, Nurani (SDI) 0817 6655800

Satu lagi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan buruh/pekerja dikeluarkan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Meskipun SKB empat menteri itu berjudul “Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global”, isi utamanya sebenarnya mengatur masalah penetapan upah minimum. SKB empat menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan.

Dalam pasal tiga SKB tersebut dijelaskan bahwa gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal itu bertentangan dengan pasal 88 a(4) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasar kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pengaturan upah minimum sudah secara tegas diatur dalam Permenaker No 1/1999 jo Kepmenakertrans No 226/2000 tentang Upah Minimum. Penghitungan kebutuhan hidup layak juga sudah diatur secara terperinci di dalam Permenakertrans No 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dengan demikian, pasal 3 SKB ini bertentangan pula dengan Permenakertrans yang mengatur upah minimum tersebut. Bagaimana mungkin kenaikan upah minimum tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi nasional saat ini jauh di bawah angka inflasi, apalagi angka kebutuhan hidup layak.

Bandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 2008 yang kemungkinan hanya sekitar enam persen. Sedangkan angka inflasi 2008 berkisar 12 persen. Itu berarti upah buruh akan senantiasa digerogoti oleh angka inflasi tersebut.

Upah buruh yang naik di bawah angka inflasi itu berarti upah riil buruh turun. Bisa dibayangkan betapa semakin menderitanya kehidupan buruh, di mana upah riilnya semakin lama semakin berkurang. Upah buruh saat ini saja masih jauh dari kehidupan yang layak, apalagi jika dilegalkan untuk berkurang nilai riilnya.

Sebenarnya, tanpa dilegalkan pun mengenai penurunan upah riil buruh tersebut, nilai riil upah minimum yang selama ini terjadi sudah terus-menerus turun. Sebagai perbandingan, pada 1997 upah minimum buruh (di Surabaya) sebesar 250 ribu rupiah, sedangkan gaji PNS terendah adalah 150 ribu rupiah.

Ini artinya bahwa upah buruh hampir dua kali lipat dari gaji PNS pada saat itu. Pada 2008 terjadi sebaliknya, upah minimum buruh sebesar 805 ribu, sedangkan gaji PNS golongan terendah telah mencapai 1,6 juta rupiah. Jadi, sekarang gaji PNS terendah adalah hampir dua kali upah minimum buruh.

Demikian pula makna upah dari segi upah riil yang diterima buruh. Pada 1997, upah minimum buruh mampu untuk membeli 350 kg beras (dengan harga beras 700 rupiah per kilogram pada tahun itu), sedangkan upah minimum buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan harga beras Rp5.000 per kg di tahun ini). Ini bermakna, upah riil buruh terjun bebas berkurang hampir 50 persen

Argumentasi pemerintah bahwa upah seharusnya dirundingkan bersama antara pengusaha dengan buruh tanpa campur tangan dari pemerintah merupakan kemunduran kebijakan. Secara filosofi, masuknya pemerintah dalam hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar yang memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha.

Dalam konteks perburuhan di Indonesia, proteksi terhadap buruh merupakan kewajiban pemerintah untuk menghindari eksploitasi pengusaha terhadap buruh, di mana buruh dalam kondisi tidak berdaya karena keterbatasan- keterbatasan buruh.

Sementara itu, jika upah minimum diserahkan pada pasar tenaga kerja, bencana liberalisasi hubungan industrial akan menjadi kenyataan di republik ini. Liberalisasi hubungan industrial pasti akan membawa buruh pada kondisi yang makin tidak berdaya menghadapi kapitalisasi pengusaha.

Buruh tidak memiliki banyak pilihan ketika disodorkan kepadanya sebuah angka upah yang jauh dari layak. Sebab, buruh memang membutuhkan sesuap nasi untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Pilihan pahit bagi buruh ialah menerima upah yang tidak layak untuk dimakan daripada tidak sama sekali yang akan mengakibatkan kelaparan.

Krisis Global

Argumentasi lain dari pemerintah mengenai “asbabunnuzul” SKB empat menteri tersebut adalah mengantisipasi krisis global merupakan argumentasi klasik yang selalu dikampanyekan ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru di bidang perburuhan.

Logika pemerintah ini berarti bahwa krisis global tidak boleh menumbangkan sektor usaha, tetapi boleh menghabisi kehidupan kaum buruh. Bukan hanya sekali ini buruh dijadikan tumbal demi investasi, melainkan sudah sangat sering. Ketika kondisi sektor usaha suram akibat salah urus negara dan salah urus perusahaan oleh pengusaha, yang di jadikan kambing hitam dan dikorbankan kali pertama adalah buruh.

Sementara itu, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk SKB tidak dikenal nomenklaturnya di dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seandainya substansi yang diatur dalam kebijakan pemerintah tersebut melintasi banyak bidang, seharusnya kebijakan itu ditarik ke peraturan yang lebih atas, yakni dalam bentuk peraturan presiden. Mengapa dalam hal ini presiden tidak berani mengambil kebijakan itu dan hanya memasang menteri-menterinya untuk mengeluarkan kebijakan tersebut? Sungguh sebuah kebijakan yang penuh tangan-tangan tersembunyi (invisible hand) dan menyengsarakan kaum buruh. [Batampos]

Oleh: Dr M. Hadi Shubhan – Dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Unair dan Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH Unai.

Dear All, Ini ada email dari tetangga sebelah………..
Ada langkah lain yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa kita:

1. Yang mempunyai deposito bertahanlah dengan deposito anda. Jangan ambil uang anda dari bank. Jika anda ikut ikutan mencairkan dana anda maka akan terjadi bank rush, dan krisis keuangan akan semakin parah.

2. Yang memiliki saham dan turunannya, jangan menjual saham dan derivasinya. Jika anda ikut ikutan menjual saham dan turunannya, maka harga saham akan semakin ambruk, dan krisis akan sungguh terjadi semakin parah

3. Jangan ikut ikutan memborong dolar. Jika anda ikut ikutan memborong dolar, maka harga dolar akan semakin tinggi dan rupiah semakin terpuruk. Harga barang impor akan semakin mahal, dan inflasi dalam negeri akan semakin menggila.
\
4. Jangan panik. Jika anda tidak panik, maka krisis akan cepat berlalu. Perekonomian akan cepat pulih. Harga saham akan cepat rebound. Dolar akan cepat menyesuaikan diri pada kurs yang rasional. Cadangan devisa kita cukup kuat. Jika anda panik dan ikut ikutan menarik deposito, menjual saham, dan memborong dolar, maka anda ikut memberikan kontribusi pada semakin dalamnya krisis di Indonesia.

Tetapi tentu ini merupakan pilihan bebas. Tidak ada yang dapat melarang anda. Hati nurani yang bicara. Pilihan yang sulit bagi yang berduit, tetapi silahkan memilih.

]]> http://tulisanperempuan.wordpress.com/2008/10/11/juntrungan-krisis-subprime-di-amerika-serikat-kalau-langit-masih-kurang-tinggi/feed/ 2 nana http://tulisanperempuan.wordpress.com/2008/08/04/grameen-bank-bank-ramah-perempuan-miskin/ http://tulisanperempuan.wordpress.com/2008/08/04/grameen-bank-bank-ramah-perempuan-miskin/#comments Mon, 04 Aug 2008 22:36:49 +0000 ratna ariani http://tulisanperempuan.wordpress.com/?p=156 ]]>

Ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang bagaimana ? Ibu yang telah diberdayakan, pasti memberikan segala-galanya bagi anak-anaknya. Termasuk bagi perempuan miskin sekalipun, mereka ingin membahagiakan keluarganya terkadang kalau perlu jalan apapun ditempuh; termasuk menjadi obyek exploitasi dan komoditi luar negeri sebagai TKW. Tetapi bila perempuan miskin di beri kesempatan dan berdayakan, mereka akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi Indonesia yang berkualitas dan tahan banting. Siapa mau mengikuti jejak Muhammad Yunus yang memperlakukan perempuan miskin sebagai subyek? Muhammadx Yunus tidak menunggu semua menjadi sempurna, tidak juga menunggu KUR tersedia di semua desa tempat orang miskin tinggal. Ia mulai dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya justru mendirikan bank yang melayani kebutuhan perempuan miskin.(RA)

Republika - Relevansi Muhammad Yunus untuk Indonesia (Bawono Kumoro)
Analis Sosial Politik pada Laboratorium Politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Untuk kedua kali Indonesia menerima kunjungan Muhammad Yunus, seorang ekonom asal Bangladesh penerima Nobel Perdamaian tahun 2006. Kali ini Muhammad Yunus datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri The Asia-Pacific Regional Microcredit Summit 2008 di Nusa Dua, Bali. Pada kesempatan itu Muhammad Yunus juga melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membicarakan seputar perkembangan kredit mikro di Bangladesh dan Indonesia.

Pada 2006 lalu dia dianugerahi Nobel Perdamaian karena dinilai berhasil dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum miskin di Bangladesh melalui Grameen Bank yang didirikannya. Sejak saat itu nama Muhammad Yunus menjadi pembicaraan luas dunia internasional. Sejatinya bangsa Indonesia dapat menjadikan kunjungan Muhammad Yunus kali ini sebagai momentum untuk mulai merintis jalan bagi pengentasan perempuan dari kemiskinan melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif karena sesungguhnya ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Keterkaitan antara kedua hal itu telah dibuktikan secara empiris oleh Muhammad Yunus.
Sebagaimana telah diungkapkan di atas, Muhammad Yunus dianugerahi Nobel Perdamaian karena dinilai berhasil dalam meningkatkan status ekonomi dan sosial kaum miskin di Bangladesh. Kegelisahannya ketika
melihat derajat hidup rakyat Bangladesh yang sangat memprihatinkan telah memotivasi dirinya untuk mencari cara dalam memberdayakan kaum miskin di negaranya.Akhirnya, ia jatuh pada sebuah pilihan yang
terbilang berani, yakni dengan mendirikan Grameen Bank. Ia membuat model ekonomi yang dapat menyediakan akses yang diperlukan oleh kaum miskin untuk bangkit.

Melalui Grameen Bank, Muhammad Yunus meminjam sejumlah uang ke bank untuk selanjutnya dipinjamkan kepada kaum tidak berpunya sebagai modal usaha. Ia memprioritaskan untuk memberikan pinjaman tersebut kepada mereka yang termiskin dan tidak memiliki lahan. Ada yang berhasil mengembalikan, ada pula yang tidak. Namun, Muhammad Yunus menyadari sepenuhnya bahwa itu merupakan bagian dari resiko perjuangannya. Ketika mendirikan Grameen Bank ia menjadikan kaum perempuan miskin sebagai target utama penerima pinjaman. Dalam pandangan Muhammad Yunus, perempuan miskin adalah kelompok masyarakat paling marginal dan rentan terhadap aksi-aksi kekerasan ( violence).

Kaum perempuan tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin jika ditinjau dari pemenuhan kebutuhan dasar ( basic need), seperti tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan. Minimnya keterampilan yang dimiliki juga turut andil menyebabkan kian terpuruknya posisi kaum perempuan karena tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif secara ekonomi. Dalam kondisi demikian mereka masih tetap dituntut untuk memenuhi kodratnya sebagai perempuan. Mulai dari hamil, menyusui sampai mengurus keluarga.

Dengan menciptakan mekanisme ekonomi yang menyediakan akses kepada perempuan miskin, maka kita turut memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengangkat dirinya menjadi tenaga-tenaga produktif dalam proses pembangunan bangsa. Keberhasilan perempuan dalam mengangkat dirinya menjadi tenaga-tenaga produktif secara tidak langsung akan berdampak pada terciptanya rasa nyaman dalam diri perempuan, terutama menyangkut relasi sosialnya.

Semua itu pada akhirnya akan berujung pada terwujudnya kesetaraan gender di dalam masyarakat. Sebanyak 97 persen peminjam dana Grameen Bank adalah kaum perempuan. Mereka juga tercatat dalam daftar peminjam yang berhasil dan bertanggung jawab mengembalikan uang pinjaman tersebut. Sejarah pun kemudian mencatat nama Muhammad Yunus dengan tinta emas sebagai seorang ekonom yang berhasil menciptakan model Pengentasan kemiskinan yang sensitif gender. Sulit dimungkiri bahwa realitas kaum perempuan Indonesia dewasa ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bangladesh.

Mayoritas kaum perempuan Indonesia masih hidup dalam belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, pengalaman Muhammad Yunus dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum miskin di Bangladesh
sepatutnya dapat menjadi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia lainnya yang jauh lebih beruntung secara ekonomi untuk mulai mengambil peran nyata dalam setiap usaha pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, kesetaraan gender tidak akan lagi menjadi barang yang mahal di negeri ini.

1. Dalam struktur organisasi tidak ditemukan bagian atau seksi yang menangani masalah lingkungan dan energi secara khusus.
2. Tidak menyebutkan salah satu visi atau misinya berkaitan tentang lingkungan.
3. Jika mereka memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan, tidak ada seksi atau bagian yang menangani masalah lingkungan
4. Dalam kampanye, khususnya program yang diajukan kepada pemilih tidak ada menyinggung tentang lingkungan, pemberdayaan hukum lingkungan, dan statement khusus tentang lingkungan.
5. Dalam Dewan Pakar atau pembina, tidak ada seorang pakar lingkungan yang dikenal.

Kalau hanya sekedar aktifitas menanam pohon, anak TK dan SD juga sudah biasa! Partai yang akan kita pilih diharapkan dapat memiliki visi misi dalam sustainable development atau pembangunan berbasis lingkungan dan sejenisnya. Maka visi misi itu harus dijelaskan agar kita dapat meminta pertanggung jawaban mereka pada saat mereka telah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat/ DPD/ DPRD.

Saya baru menelusuri beberapa website partai politik yang akan ikut bertarung dalam pemilu 2009, alhasil beberapa partai yang kini ikut dalam pemilu tidak memiliki visi dan misi tentang lingkungan. Bahkan Partai Demokrat, partainya Bapak Presiden kita (SBY) tidak memiliki visi dan misi tentang lingkungan (huebat kan!).

Lain halnya partai milik almarhum Syahrir (Partai PIB) dimana dalam action plannya menyebutkan seperti ini: “Lingkungan Hidup yang Lestari. Kemakmuran dan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam. Tetapi pemanfaatan sumber daya itu haruslah menghormati dan mengikuti hak- hak sang alam. Sangatlah berbahaya mengejar pertumbuhan ekonomi sambil mengabaikan keseimbangan ekologis. Bencana lingkungan haruslah kita pahami secara menyeluruh dalam rangka pengatuaran politik, beban ekonomi dan daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, Partai PIB sangat menyadari bahwa pendidikan lingkungan hidup harus dimulai sejak dini. Begitu juga pengawasan masyarakat terhadap kebijakan politik pembangunan haruslah terus menerus diteriakkan. Hukum lingkungan haruslah menjadi payung bagi hukum pembangunan ekonomi. Bagi Partai PIB, lingkungan hidup adalah ibu pertiwi yang akan merawat kemanusiaan sepanjang zaman.

Sedangkan Partai Bulan Bintang memiliki program khusus mengenai lingkungan, seperti berikut:

Urutan ke sebelas “Lingkungan Hidup� (dalam Program Partai)

a. Melakukan pengelolaan sumber daya alam yang terbaharukan dengan memegang prinsip kehidupan yang berkelanjutan.

b. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bisa pulih dengan berpegang kepada sikap hemat dan meningkatkan efisiensi pemakaian.

c. Mengkonversikan penyusutan sumber daya alam ke dalam bentuk: 1) modal fisik seperti pembuatan jalan dan pabrik, 2) modal sumber daya manusia melalui pendidikan, keahlian dan pengetahuan, 3) modal kelembagaan melalui sistem pemerintahan yang bersih.

d. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional di bidang lingkungan hidup dengan terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga tersebut.

e. Meningkatkan peranan keberadaan lembaga-lembaga pemerinatah dan LSM, masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan melakukan koordinasi dengan departemen-departem en teknis, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan mengarah kepada kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

f. Penegakkan hukum lingkungan secara konsisten dan konsekuen.

g. Pemberdayaan kelembagaan adat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Setahu saya, dahulu Partai Amanat Nasional (1998 ) memiliki program partai yang cukup bagus tentang lingkungan. Namun saya belum menemukan program kerja atau visi-misi mereka, karena website mereka sedang dalam perbaikan, sehingga saya belum dapat memberikan tanggapan, demikian pula dengan partai kebangkitan bangsa (PKB), dan PDI-Perjuangan.

Beberapa Partai yang berhasil saya tinjau melalui website mereka, dimana dalam websitenya tidak ditemukan berbagai Kebijakan, program kerja, visi dan misi partai yang terkait mengenai lingkungan, antara lain:

1. Partai Demokrat
2. Partai Damai Sejahtera
3. Partai Bela Negara
4. Partai Kongres
5. Partai Golkar
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Jika benar keenam partai yang cukup kita kenal ini tidak memiliki kebijakan atau visi atau misi atau program kerja yang berkaitan dengan dukungan partai terhadap lingkungan, mungkin saya akan bertanya, apakah para wakil atau pemimpin kita kurang memahami peran penting lingkungan terhadap pembangunan nasional, sehingga masalah lingkungan itu termarginalkan. Mungkin mereka merasa tidak penting dengan keberadaan lingkungan karena masalah lingkungan dianggap sebagai penghambat proses pembangunan ekonomi, bisa jadi!

Jika hal demikian, masihkah kita berharap pembangunan berkelanjutan ini dapat diwujudkan, mungkin saja era bisnis berbasis lingkungan hanya tinggal nama dan cukup indah untuk dikenang.

Saya berharap, sangkaan saya terhadap ke enam partai yang saya sebutkan ini salah, jika memang demikian maka saya mohon maaf, dan tolong beritahu saya agar saya dapat meralat informasi itu.

Selanjutnya, saya berharap Anda dapat mencari sendiri partai-partai yang sesuai dengan harapan Anda (mudah-mudahan harapan Anda sama dengan saya). Kita berharap akan banyak partai yang lebih memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik bagi perjuangan lingkungan, sehingga tiang pertama dari era bisnis berbasis lingkungan dapat terwujud yaitu pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lembaga pendidikan yang berbasis lingkungan. (suntingan dari Crisis centre KWI, penyunting : j.sunarka,sj)

Kalau kita mau peduli untuk menolong anak-anak miskin, rasanya memang tidak perlu bertanya tentang prestrasi mereka. Anak bisa berprestrasi kalau suasana mendukung seperti gizi, sarana belajar dan dukungan orang tua. Jangan harapkan mereka berprestrasi kalau masih disuruh ‘bekerja’ dan bahkan masih jadi korban kekerasan dalam RT. Justru dengan bantuan kita,siapa tahu mereka bisa tambah semangat untuk berani bermimpi untuk keluar dari kemiskinan.

{Suara Pembaruan] Anak-anak dari keluarga tidak mampu mengikuti proses belajar-mengajar di halaman Sekolah Rakyat Miskin, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pemberian beasiswa, pada umumnya selalu dikaitkan berprestasi. Artinya, beasiswa biasanya hanya diberikan kepada siswa secara ekonomi, keluarganya kurang mampu, tetapi menunjukkan berprestasi belajar atau akademik. Di sisi lain, sering kali pemberian beasiswa dikaitkan dengan ikatan dinas dari lembaga pemerintah ataupun perusahaan swasta. Biasanya siswa atau pun mahasiswa yang mendapat program beasiswa ikatan dinas ini, wajib mengabdi di lembaga pemberi beasiswa setelah pendidikannya selesai.

Tetapi, yang jelas, beasiswa ikatan dinas seperti itu, pasti untukanak yang berprestasi. Tentu saja, pemerintah daerah atau lembaga lainnya termasuk perusahaan besar, tidak mau mengambil risiko memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak berprestasi. Lalu, bagaimana dengan yang miskin, tak tidak berprestasi?

Suatu ketika, staf Sampoerna Foundation berkunjung ke redaksi SP menjelaskan kerja mereka dalam mengumpulkan beasiswa. Dengan bangga staf lembaga pengumpul beasiswa dari perusahaan-perusaha an itu menceriterakan jumlah dana yang disalurkan bagi penerima beasiswa tersebut. Kriteria penerima beasiswa, tentu saja yang berprestasi. Ketika ditanya soal program beasiswa bagi mereka yang miskin, namun tidak berprestasi, dengan sinis orang itu mengatakan, ”Sementara yang berprestasi. Kalau yang tidak berprestasi, mungkin ada pihak lain yang mengurusnya’ ‘.

Jawaban seperti itu, tentu bisa menyakitkan bagi mereka yang miskin dan tidak berprestasi lagi. Kalau kriterianya harus berprestasi, sulit bahkan mungkin tidak akan pernah mereka mendapat kesempatan menerima beasiswa.

Berdayakan yang Miskin

World Vision Indonesia (WVI) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut memberikan bantuan pendidikan di Tanah Air. Hanya saja, organisasi ini tak mengenal istilah beasiswa pendidikan. Manajer Humas WVI John Nelwan yang sedang berada di Singkawang, Kalimantan Barat ketika dihubungi SP baru-baru ini menuturkan, lembaganya memang memberi bantuan kepada anak-anak miskin untuk keperluan pendidikan, namun namanya bukan beasiswa. Pemberian bantuan itu dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara holistik. Saat ini WVI membantu sekitar 8.000 anak miskin di delapan wilayah pelayanan di antaranya, yakni di Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Jawa Timur, Nias, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.

Bantuan yang diberikan WVI itu kata Nelwan, tidak ada embel-embel prestasi. Sasarannya, adalah bantuan itu diberikan kepada anak yang sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan tanpa melihat latar belakang suku, ras maupun agamanya. ”Kita (WVI-red.) memberikan bantuan secara murni untuk membantu yang miskin agar bisa berubah,” ujarnya.

Terintegrasi

Manager Area Development Programme (ADP), World Vision Indonesia (WVI) Surabaya, Jawa Timur, Joni Sirait yang dihubungi terpisah mengatakan, bantuan pendidikan yang diberikan lembaga ini terintegrasi dalam kegiatan pemberdayaan. Karena itu, memang tidak dikenal istilah beasiswa.

Pola pemberdayaan yang dilakukan WVI sangat komprehensif. Anak yang mendapat bantuan pendidikan, orangtuanya juga diberdayakan secara ekonomi, sesuai potensi yang bisa dikembangkan di daerahnya, sehingga sifatnya tidak karikatif. Diharapkan dengan pemberdayaan ekonomi itu, orangtua anak tidak tergantung, tetapi bisa mandiri, sehingga dapat membiayai kelanjutan pendidikan anak-anaknya. Pemberdayaan itu dilakukan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM), di mana pengawasan bisa dilakukan oleh sesama anggota KSM.

Di Surabaya, WVI membina sekitar 6.000 anak, yang umumnya dari keluarga miskin kota. Bantuan kepada anak-anak itu, bukan atas dasar prestasi, tetapi bagaimana agar mereka terentas kemiskinannya. Filosofinya, adalah bahwa pintu keluar dari kemiskinan itu, tidak lain dengan pendidikan. Diharapkan dengan pendidikan yang mereka terima, suatu saat nasib anak-anak itu lebih baik dari keluarganya yang miskin sekarang.

WVI misalnya menjadi mediator membantu keluarga orangtua murid mendapatkan modal usaha dengan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang dikucurkan Bank Rakyat Indonesia. Di samping itu, WVI membantu anak-anak keluarga miskin dalam pengurusan akta lahir.

Tidak hanya itu, WVI juga terlibat dalam program pelatihan metode belajar yang menyenangkan atau tanpa tekanan. Prinsipnya adalah bagaimana mengajar yang aktif kreatif dan menyenangkan, sehingga anak-anak tertarik terus datang ke sekolah untuk belajar.

Mungkin saja apa yang dilakukan WVI ini juga banyak dilakukan LSM lainnya dan itu sangat bagus. Pola pemberdayaan seperti ini patut diadopsi oleh lembaga lain maupun pemerintah. Dan yang lebih penting adalah kepedulian kepada anak-anak yang miskin dalam hal pendidikan sangatlah perlu. Kalau bantuan beasiswa atau apa pun namanya atas dasar prestasi, boleh jadi anak-anak yang miskin itu tidak akan pernah punya kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Syukur-syukur kalau anak yang miskin dan kebetulan berprestasi dapat perhatian pemberi beasiswa, sehingga suatu saat nasibnya bisa berubah. Tetapi, mereka yang miskin dan tak berprestasi, kalau tidak ada yang peduli, boleh jadi seumur hidupnya tak punya peluang mengeyam pendidikan dan tentu saja akan terus miskin, lebih miskin dari orangtuanya sekarang. Sekarang maukah Anda peduli bagi miskin meskipun tak berprestasi? [SP/Marselius Rombe Baan/ Charles Ulag]

Perempuan Indonesia dinilai masih belum bisa menikmati kebebasannya. Banyak kasus menunjukan perempuan di bawah ancaman dan sulit untuk mengekpresikan diri secara maksimal.
“Saya contohkan, perempuan masih jauh dibandingkan laki-laki dalam bidang partisipasi ekonomi,” ungkap Gadis pendiri Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) Gadis Arivia. Gadis mengatakan itu saat perayaan ke-13 tahun YJP di Hotel Le Meridien, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Jumat (25/7/2008).

Sementara menurut praktisi film Nia Di Nata yang hadir dalam acara itu mengatakan dalam bidang media khsususnya perfilman, perempuan masih sebatas dijadikan objek. Sampai 24 Juli 2008, imbuh Nia, dari 48 film bioskop yang sudah diproduksi, hanya satu film yang menonjolkan sisi perempuan secara wajar.
Oleh karena itu Nia mengajak perempuan untuk dapat membuat strategi melepaskan persoalan itu. Salah satunya dengan mempengaruhi media publik secara aktif. “Perempuan harus mempunyai pengaruh besar di media. Supaya citra tentang perempuan dapat berubah,” ucap Nia optimis. Selengkapnya baca di detikcom.

Saya setuju sekali dengan pendapat di atas. Oleh karenanya penting sekali perempuan terus menerus belajar menyuarakan keprihatinannya dalam berbagai ekspresi. Yang mampu dan mau bisa belajar mulai dengan tulisan, memberikan wacana publik, dalam bentuk kreasi seni dan juga dituangkan dalam bentuk film, video dan foto.

Perempuan juga harus sampai pada keberanian dalam mengekspresikan keprihatinannya akan nasib perempuan lainnya. Dialam psikologi dikenal Human Motivation teorinya Mashlow , mengekspresikan diri menempati tingkat tertinggi sebagai bagian dari self actualization. Sementara untuk kebanyakan perempuan yang masih bergulat dengan masalah sekitar pusar atau pusat hidup, tidak pernah terfikirkan hal-hal kesetaraan gender yang diseminarkan di hotel berbintang. Mereka masih berkutat untuk mendapatkan minyak tanah, bagaimana bayar hutang ke warung, dan bayar uang buku paket yang ajubilah mahalnya. Karena kemiskinannya, mereka dipaksa menjadi kepala keluarga, akibat suami merantau dan tidak pernah mengirim uang.

Kalau perempuan yang sudah melewati kemapanan hidup, berhenti pada dirinya sendiri, mempercantik diri dan mempermak diri sendiri; rasanya perempuan jenis ini sudah mati rasa kemanusiaannya. Dia bukan lagi perempuan yang hidup dan bernafas ditengah masyarakatnya. Dia termasuk penderita penyakit narsis, bahkan ia bisa ‘membeli’ dunia disekitarnya.

Seharusnya aturan keterwakilan 30 % perempuan bisa menjadi ‘nafas hidup’ dalam masyarakat. Apakah para perusahaan publik berani juga memberi porsi yang sama di jajaran direksinya? Apakah dalam ormas dan organisasi keagamaan berani juga memberi kesempatan 30 % wanita dalam kepengurusan di tingkat pusatnya? Apakah di jajaran media juga nampak keterwakilan perempuan baik para jurnalis, fotografer dsb? Atau hanya ada cukup berhenti di porsi media yang khusus menghidangkan porsi bagi para ‘wanita’ sejauh resep makanan dan cara mempercantik diri? Self actualization harus terus diupayakan dan ditingkatkan sampai ke ruang publik. Sehingga perempuan pun juga harus memacu dirinya agar tidak hanya menjalankan fungsinya di dalam dapur tetapi juga ambil bagian sebagai warga masyarakat dan berani ambil bagian dalam ruang publik.