Dalam setiap kunjungan yang dilakukan ke berbagai panti laras milik Pemda DKI, panti penampungan para penderita stress, banyak sekali dijumpai warga binaan yang berulang kali keluar masuk panti. Kalau di berbagai Persekutuan Doa selalu ada ujub doa agar minggu depan Tuhan mengirimkan lebih banyak orang datang untuk bersekutu bersama. Maka kami mendoakan yang sebaliknya, agar warga binaan di panti laras berkurang terus. Dalam doa kami selalu berharap bahwa mereka sembuh dan dapat meninggalkan panti laras untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Tapi kenyataannya Tuhan menjawab doa sebaliknya karena jumlah warga binaan semakin hari semakin bertambah melebih kapasitas panti sehingga jatah makan perorang pun semakin mengecil. Jangan bicara soal gizi di panti kalau penghuni bertambah terus sementara anggaran pemda tidak berubah dari tahun ke tahun. Krisis ekonomi dan berbagai tekanan membuat semakin banyak orang tidak tahan dan menderita stress berkepanjangan. Para warga binaan ini rata-rata pernah terlibat dalam berbagai cara usaha untuk membunuh dirinya sendiri karena sudah putus harapan. Ada juga yang bisa sembuh tetapi dari yang sedikit ini hanya pulang sebentar dan beberapa waktu kemudian kembali lagi masuk panti. Bahkan mereka lebih merasa betah tinggal di panti laras daripada dirumahnya sendiri.

Itu kasus yang nyata yang kami hadapi selama lebih dari 20 tahun menjalin hubungan dengan PEMDA DKI untuk pembinaan iman melalui kunjungan rutin. Mengajak mereka menyanyi dan berdoa ditengah kegetiran kehidupan seperti menggarami lautan, tapi itu tetap perlu dilakukan karena mereka perlu tahu bahwa hidup mereka berharga dan mereka layak untuk dicintai. Kasus lain adalah banyaknya anak-anak yang lari dari rumah karena tidak menemukan kedamaian dan ketenangan. Mereka menemukannya diantara teman-temannya dalam dunia dugem dan narkoba serta seks bebas. Lalu dimana kah ada bagian dunia lain yang memberikan kenyamanan kalau bukan dalam keluarga sendiri? Tempat kita merasa aman dan nyaman, diterima dan dilindungi dengan segala keberadaan kita termasuk dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan.

Tantangannya bagi setiap kita pribadi apakah saya sendiri sudah menciptakan ‘rumah’ yang hommy, yang memberikan kedamaian bagi semua penghuninya untuk kembali kerumah setiap saat mereka mengalami ’stress’ diluar? Sudahkah anak-anakku menjadi ‘orang rumah’ yang memilih lebih baik mengajak teman2nya main dan tinggal dirumah daripada keluyuran di mall? Apakah saya sendiri juga merasa ingin cepat pulang kerumah bila menghadapi tekanan ‘diluar’ sana?

Banyak orang merasa tidak ingin hidup berkepanjangan begitu mereka ditolak oleh kaum keluarganya sendiri. Kasus bunuh diri tertinggi adalah di Jepang, dan itu menunjukkan betapa rapuhnya ikatan kekeluargaan yang sebenarnya. Betul sekali kalau ‘orang rumah’ tahu bagaimana kebiasaan dan kelemahan kita sedari kecil. Bisa juga mereka tetap anggap kita sebagai anak bawang, anak kecil gak tahu apa-apa dan bahkan mencap ‘tidak bakal jadi apa-apa’. Cap inilah kadang sering kita lakukan juga pada anak-anak kita. Kalau kamu nakal seperti ini, mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Masuk penjara kah? bikin malu keluarga lah dsb dsb. Padahal orang-orang yang keluar dari penjara tentu punya harapan bisa diterima kembali dan dimaafkan oleh keluarganya. Ada harapan bahwa mereka tetap dicintai walau pernah berbuat salah. Jadi tidak heran kalau warga binaan tidak sembuh-sembuh keluar masuk panti laras, para napi pun berkali-kali keluar masuk penjara, ternyata yang sakit adalah ‘keluarga’nya. Mereka tidak memiliki kasih yang tak berkesudahan, mereka belum memelihara kasih yang menumbuhkan harapan, menerima setiap anggota keluarga apapun kondisinya.

Kalau kita hanya mencintai anggota keluarga yang baik-baik saja, rasanya tidak perlu kita menjadi pemeluk agama yang saleh, orang atheis pun dapat melakukannya. Kalau saja semua keluarga Indonesia mampu menerima setiap anggota nya dengan segala kelemahan dan keberadaannya, saya yakin tidak ada residivis yang hobbynya bolak-balik ke penjara, para mantan pengguna narkoba pun pasti sembuh bahkan panti-panti laras akan kembali sepi penghuni. Semoga kita tetap memohon rahmat Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang luas untuk mengasihi setiap anggota keluarga kita, betapapun buruknya yang ia lakukan, pasti Tuhan pun berharap bahwa suatu hari nanti ia akan kembali menikmati rahmat Tuhan melalui kita para kerabatnya.

Batik memang lagi trend saat ini, tapi dibalik lembaran-lembaran batik baik yang kualitas cetakan murah sampai yang mahal sekalipun, telah menyerap begitu banyak tenaga kerja khususnya perempuan. Menggalakkan sektor home industry, UMKM, setara dengan usaha melibatkan perempuan untuk membangun kemandiriannya. Maka hancurnya industri ber nilai tambah seperti garmen, berakibat paling parah bagi kaum perempuan. Begitu banyak buruh perempuan dirumahkan dan akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarganya. Semoga setiap dari kita juga memiliki cita-cita yang sama, mengajak orang lain keluar dan bangkit dari ketergantungan dan menjadi mandiri. Sekecil apapun usaha kita, walau hanya satu-dua orang yang kita bantu, itu sangat berarti karena kita telah membantu 1-2 keluarga untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki kehidupan mereka. (RA)

Media Indonesia Jumat, 09 Januari 2009 18:06 WIB

BANYUWANGI– MI: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta mengatakan kaum perempuan perlu diberdayakan agar bisa mandiri dan tidak terjebak dalam tindak prostitusi atau perdagangan manusia.

“Seperti di sanggar batik yang telah memperkerjakan sekitar 20 perempuan ini. Mereka dilatih membatik agar tidak terjerumus dalam jerat prostitusi,” katanya saat mengunjungi Sanggar Batik Sayu Wiwit yang berada di Jalan Sekardalu 22, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (9/1).

Menurut putri Bung Hatta ini, perempuan di sekitar lokasi pembuatan batik juga perlu mendapatkan pelatihan ketrampilan membatik.Ia menilai, sebagian perempuan di provinsi Jatim banyak yang menjadi korban trafficking (perdagangan perempuan), karena berbagai sebab.

“Ada yang karena dibohongi hendak dipekerjakan sebagai pelayan di restoran luar negeri, ternyata malah dijadikan wanita pemuas nafsu. Ada juga yang diduga terpaksa menjadi pelacur karena faktor ekonomi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa kaum perempuan yang bekerja di sektor batik ini akan diikutkan program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dari Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan.

Menurutnya, bantuan untuk pekerja batik tepat sasaran, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan membatik dari sanggar batik yang ada di wilayah setempat.

Diharapkan adanya program tersebut, membuat kaum perempuan menjadi lebih mandiri dan mampu berkarya, sehingga tidak ada keinginan menjadi PSK atau menjadi korban pedagangan manusia.

Sementara itu, Soedjojo Dulhadji, pemilik Sanggar Batik Sayu Wiwit mengatakan, setiap tahun banyak siswa SMK di Banyuwangi yang mengikuti pelatihan membatik di sanggarnya.

“Kalau seorang pelajar bisa membatik, kemudian mau mengajarkan ilmunya kepada warga sekitar rumahnya, maka sudah berapa warga masyarakat yang akhirnya bisa membatik. Regenerasi pembatik perlu diajarkan pada anak muda dan maupun wanita-wanita janda,” katanya.

Mengenai regenerasi pembatik, Meuthia sangat setuju. “Biar motif batik Gajah Oling Banyuwangi tidak hilang begitu saja, maka perlu proses regenarasi pada anak muda dengan memberikan pelatihan membatik secara rutin,” ujarnya.

Kegiatan promosi batik Gajah Oling Banyuwangi, menurut Muethia yang alumnus Antopologi Universitas Idonesia itu dinilai kurang maksimal. “Saya baru tahu kalau ada batik Banyuwangi bermotif Gajah Oling,” katanya sambil melihat contoh kain batik milik Sayu Wiwit.

Menurut Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, pelestari batik motif Gajah Oling di Banyuwangi yang masih bertahan, yakni Sanggar Batik Sayu Wiwit, Sritanjung, perjain batik senior Pak Kardi, dan Fordes.

“Sebagian besar pekerja batik di empat perajin besar itu adalah kaum perempuan. Saya berharap program dari Ibu Muethia dapat mengangkatkan kemandirian perempuan
Banyuwangi,” kata Bupati.

Bantuan yang sudah diberikan bagi perajin batik, antara lain mesin setempel, bahan pencunci warna, dan pemeras kain senilai Rp150 juta. Kegiatan promosi sering dilakukan dalam kegiatan pameran batik di tingkat regional dan nasional. (Ant/OL-01)

Marilah kita melakukan pertobatan nasional dengan memanfaatkan kesempatan kebijakan Sunset Policy yang akan berakhir dalam 3 minggu ini – 31 Desember 2008.

Sepengetahuan saya bebas fiskal ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga pemilik NPWP yang berusia dibawah 21 tahun. Tapi pastikan juga anda sudah menyelesaikan kewajiban tahun fiskal sebelumnya, tidak sekedar punya NPWP.
Per 1 Jan 2009 karyawan yang tidak punya NPWP  membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang memiliki NPWP. Selain itu masalah asset pribadi serta hutang (kewajiban pada bank) termasuk atas nama istri juga harus dilaporkan sebelum 31 des 2008.
Bila lalai maka kita akan kesulitan saat melakukan transaksi ataupun hibah asset  tersebut ke anak-anak, juga saham pendiri perusahaan kita di notaris. Jadi jangan sampai menyesal karena ketidaktahuan dalam memanfaatkan peluang yang menarik dari Dirjen Pajak ini.

Untuk jelasnya, silahkan hadir di acara Sosialisasi Kebijakan Sunset Policy  yang akan diadakan pada

Hari/tanggal    : Senin, 15 Desember 2008
Pk                    : 19.00 – selesai
Tempat            : Aula Gereja Santa Perawan Maria Ratu (Blok Q) Jl Suryo 62 (telp 021- 720 8640)
Nara sumber   : Bpk Sayuti Gazali, konsultan pajak dan dosen di Univ. Andalas
Biaya                : Rp 50.000 untuk konsumsi dan makalah
Pendaftaran      0856 91 77 9696 (SMS only – tempat terbatas)
Penyelenggara Seksi Kerawam Paroki SPMR

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tarif Fiskal Udara Akan Jadi Rp 3 Juta, Bawa NPWP Bebas
DJP Siapkan Draf PP, Pemilik NPWP Bebas

JAKARTA – Bagi warga yang biasa bepergian ke luar negeri, sebaiknya jangan menunda lagi membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai 2009 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menaikkan tarif fiskal angkutan udara dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 3 juta. Sesuai UU Pajak Penghasilan (PPh), jika dapat menunjukkan NPWP, mereka yang ke luar negeri akan mendapatkan fasilitas bebas fiskal.

Kenaikan tarif fiskal itu dilakukan agar makin banyak wajib pajak yang membuat NPWP. Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan DJP Robert Pakpahan mengatakan, kenaikan tarif fiskal dilakukan supaya masyarakat tahu bahwa NPWP itu bernilai mahal.

”Makanya, dinaikkan. Drafnya sedang dibuat,” katanya seusai sosialisasi sunset policy bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Kantor Depkeu, Jakarta, kemarin (1/12).

Menurut Robert, untuk mendapat fasilitas bebas fiskal, NPWP harus dimiliki setidaknya satu bulan sebelum berangkat ke luar negeri. Sebab, NPWP tersebut harus masuk dulu ke dalam master data DJP. Batas waktu ini dibuat agar orang tidak semata membuat NPWP untuk dapat fasilitas fiskal gratis.

Untuk mendapatkan fasilitas bebas fiskal, tinggal menunjukkan NPWP di kantor fiskal bandara. Lalu, akan diberikan stiker untuk ditunjukkan kepada petugas imigrasi sebagai bukti bebas fiskal.

Menurut Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution, PP tentang tarif dan mekanisme fiskal yang baru saat ini tengah digodok. Besaran tarif fiskal juga ada dalam draf PP. Tapi, dia masih enggan menyebutkan tarif fiskal yang baru.
”Jangan ditanya dulu. Kalau di saat terakhir berubah, susah saya. Yang meneken PP kan presiden,” katanya.

NPWP harus dimiliki setidaknya sebulan sebelum berangkat ke luar negeri agar NPWP bisa diurus jauh hari sebelumnya. ”Jangan besok ke luar negeri, baru urus NPWP. Ribet nanti di bandara. Sehingga kita atur ya sebulan sebelumnya-lah, ” tutur Darmin.

Di sisi lain, DJP akan memasukkan 1.200 WP OP terkaya di DKI Jakarta dalam LTO (large taxpayer office). Menurut Darmin, DJP menggunakan kriteria besarnya aset sesuai yang tertera di database. “Kalau soal besarnya yang dibayar, banyak yang malah tidak masuk. Jadi, kita pertama lihat harta kekayaannya, ” ujar Darmin.

Dia menyebut DJP sengaja membuat segmentasi WP OP agar penanganannya mudah. Pengelompokan berdasarkan laporan harta sesuai di SPT juga masih belum tepat. Sebab, masih banyak WP yang belum memasukkan datanya secara benar.
Memakai kriteria pembayaran pajak juga tidak tepat. Sebab, banyak WP kaya justru pembayaran pajaknya kurang. ”Jadi, kita short saja dulu yang teratas dan didorong mereka memperbaiki. Nanti bisa berubah itu,” katanya. (sof/dwi)

Untuk membangun dan memelihara keluarga Indonesia yang sejahtera, perlu diciptakan lingkungan yang sehat. Saya setuju sekali dengan gerakan “Stop Merokok” daripada “Kurangi Merokok”. RUU pengendalian dampak tembakau gagal masuk agenda DPR karena banyak anggota DPR perokok, apalagi di DPRD tidak banyak yang berani menerbitkan PERDA anti rokok. Kalaupun ada pelaksanaannya tumpul seperti di Jakarta. Baru sekali diadakan razia terhadap perokok, itupun di sekitar terminal Blok M, bukan di gedung DPR. Mereka kemungkinan besar juga tidak mau meneliti kebenaran data2 yg disampaikan para pengusaha rokok. Lha kalau rapat aja bolos melulu, apalagi baca report dan cek data ke lapangan? Daripada menunggu DPR yang gak jelas, lebih baik mulai dari diri sendiri dan dari para pemimpin. Start from within, start from the top.

Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1) mulailah dengan diri sendiri untuk TIDAK merokok, yang sudah keburu mulai mbok jangan diteruskan. Termasuk saya lihat (maaf) para pemuka agama banyak yang doyan rokok. Maaf, uang rokoknya juga dari umat tha ya? Kalau pada sakit akibat jadi perokok berat, yang ngurusin juga umat. Lebih baik dana yang ada dipakai untuk membantu karya sosial yang lain.
Ehm, tapi kalau masih ada pemuka agama yang ingin merokok, monggo saja asal di kamar sendiri barangkali ya? Tentunya perlu jadi teladan bagi umat terlebih dulu sebelum meminta orang lain untuk berhenti merokok.

2) Berikan ruang terbatas bagi yang merokok. Kalau bisa waktu yang terbatas.
Di Jakarta setiap gedung wajib menyediakan ruang bagi perokok. Biasanya lantai paling bawah, atau malah di lobby luar. Sehingga bagi perokok yang tinggal di lantai atas malas juga sering2 harus turun ke lantai bawah untuk merokok karena pasti pekerjaan terbengkalai. Halaman tempat ibadahpun harus steril rokok, tidak tergantung jam dan hari ibadah. Dirumah anda bisa jadi daerah bebas rokok, kecuali dekat bak sampah atau pintu pagar (kalau tega).

3) kumpulkan jatah rokok anda harian dan anda akan kaget bahwa jumlahnya cukup banyak untuk bisa membantu yang lain. Di saat sosialisasi CU (Credit Union), pos inilah yang paling terasa bisa menambah jatah tabungan selain pemakaian pulsa yang dirasa tidak perlu.
4) kalau anda kenal buruh rokok, ajaklah bergiat di CU atau koperasi sambil dilatih ketrampilan tambahan. Kalau saja 1 orang yang perduli dengan kesehatan menolong 1 buruh rokok, rasanya menolong 300 orang buruh rokok tidak sulit.

5) berikan fasilitas kartu berobat gratis bagi para buruh rokok dari komunitas anda, sehingga mereka menyadari bahwa kesehatan itu penting. Anak-anaknya bisa diberikan bea siswa sehingga beban mereka bisa sedikit berkurang. Pelan tapi pasti mereka sadar bahwa mereka hidup di industri yg merusak kesehatan manusia. Tentunya mereka juga harus diberikan alternatif. Mungkin diajak menjadi petani organik lebih memberikan nilai tambah.

6) untuk LSM perlu tetap bergiat menggalakkan kampanye anti rokok disertai tuntutan upah buruh rokok sebesar UMR. Biarkan harga rokok melangit, sehingga menjadi barang mewah bagi sementara orang.

Mari mulai dari diri sendiri untuk bertindak dalam membangun bangsa yang sehat. (RA)

============ ========= ========= ========= ========= ========= =====

Tembakau Tidak Menyejahterakan – Nasib Petani Tetap Terpuruk

Kompas – Upaya pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, kemiskinan, dan meningkatnya perokok remaja sering ditentang dengan alasan menghilangkan lapangan kerja dan merugikan petani tembakau. Padahal, kenyataannya, hasil penanaman tembakau tidak menyejahterakan petani.
”Meningkatnya produksi rokok dan keuntungan industri tidak memberi tingkat kesejahteraan setara bagi para petani tembakau,” kata Imam B Prasodjo, Direktur Nurani Dunia yang juga aktivis antitembakau, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Badan Khusus Pengendalian Tembakau, Senin (24/11), di Jakarta.
Abdillah Ahsan, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI) memaparkan, tingkat konsumsi rokok sepanjang 1971- 2004 meningkat 5,7 kali lipat, yakni dari 35 miliar batang (1971) menjadi 202 miliar batang (2004).
Produksi daun tembakau hanya meningkat 2,8 kali lipat dari 57.000 ton (1971) menjadi 165.000 ton (2004). ”Jadi, pemenuhan kebutuhan suplai daun tembakau diperoleh dari impor dengan nilai lebih besar dari nilai ekspor daun tembakau,” ujar Abdillah Ahsan.
Berpendidikan rendah
Hasil penelitian oleh LD FEUI tentang kondisi petani tembakau di tiga wilayah penghasil utama tembakau yaitu Kendal, Bojonegoro, dan Lombok Timur, dengan 451 responden pada tahun 2008, memperlihatkan, 69 persen buruh tani tembakau berpendidikan rendah (SD) atau tidak bersekolah. Sebanyak 58 persen di antaranya masih tinggal di rumah berlantai tanah.
Kondisi petani pengelola tidak jauh berbeda, 64 persen berpendidikan rendah (SD) atau tidak sekolah dan 42 persen menempati rumah berlantai tanah. ”Pendapatan petani pengelola rata-rata Rp 1 juta per bulan. Selama 4 bulan masa tanam tidak seimbang dengan risiko usaha, yaitu kegagalan panen karena iklim, serangan hama, turunnya harga, dan kewajiban membayar utang,” kata Abdillah.
Dibandingkan dengan hasil tanaman lain, upah petani tembakau terendah setelah coklat. Pada penelitian ini, rata-rata upah harian responden buruh tani Rp 15.899 per hari atau Rp 413.374 per bulan atau hanya 47 persen rata- rata upah nasional yang berjumlah Rp 883.693 per bulan.
Anggota DPR, Atte Sugandi, menyatakan, Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan akan segera dibahas DPR. ”Setelah beberapa tahun RUU Pengendalian Dampak Tembakau selalu gagal masuk daftar, kini draf RUU itu sudah disetujui masuk agenda pembahasan. Ada 264 anggota DPR yang telah menyatakan dukungannya,” ujarnya. (EVY)

Urusan yang satu ini memang ribet. Sudah dibikin aturan bahkan perda sekalipun, tidak ada giginya, cuma jadi macan ompong. Para pejabat bahkan anggota DPR pun merokok diruang sidang. Mau dibikin fatwa MUI, apa ya bisa ? lha wong para pemuka agama apapun banyakyang ‘ngudut’ je.. Walhasil cuma berkesan memberi pesan : anak-anak jangan ngerokok dulu, nanti boleh…. Bahkan kalau iklan berbahasa arabdari Saudi ini pun ditempel di tempat ibadah mungkin ‘gak ngepek’ juga. Para perokok selalu punya alasan bahwa yang tidak merokokpun akhirnya mati juga. Ya memang, tapi para perokok lupa bahwa mereka meninggalkan pesan tidak tertulis pada pasangan dan anak-anaknya ” Hei aku sedang mempersiapkan kematian kita“.

Mau dilarang total, wah lebih heboh lagi. Pendapatan negara dari cukai rokok saja di tahun 2006 mencapai 52 trilliun, lebih dari tiga kali lipat royalti PT Freeport. Didalam indutri ini ada 6 juta tenaga kerja didalamnya. Kalau satu orang menanggung 3 mulut maka ada 24 juta perut tergantung di industri ini. Kalaupun industri rokok dalam negeri mengecil tapi import gak dilarang, sama saja lah, justru kita menghidupi tenaga kerja industri rokok dari malaysia, vietnam dsb. Bukan masalah mudah menciptakan lapangan kerja bagi 6 juta orangyang mayoritas minim ketrampilan. Maka kalau cuma melihat dari sisi ini para perokok makin senang dan berkampanye “mari merokok ramai-ramai karena kita menghidupi orang banyak”.

Disatu sisi data pendapatan negara ini juga harus dibandingkan dengan berapa besar akibat yang ditimbulkan dalam belanja negara dari dibakarnya 226milyar batang rokok. Fasilitas pengobatan kanker yang canggih harus diadakan di berbagai Rumah Sakit Daerah. Sekali perawatan kemoterapi di RSCM bisa habis 4 juta rupiah. Bea siswa pendidikan anak atau orang tua asuh keluarga miskin sebagai subsidi pengganti uang rokok; bandingkan nilai sebungkus rokok dengan uang SPP anak SD/SMP. Belum termasuk nyawa beberapa anak yang memilih gantung diri karena malu gak bisa bayar SPP. Belum lagi uangreceh di jalanan yang diberikan para pengemudi mobil mewah,cuma habis dibakar anak-anak. Mereka memilih menggelandang di jalan demi makan dan rokok daripada sekolah.

Disisi lain di sentra kemiskinan dan bahkan ditengah menggilanya harga bahan pokok, semua orang menjerit kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertanyaannya : kebutuhan pokok yang mana? Makan, pakaian, sekolah atau rokok? Coba kita perhatikan kemana uang BLT yang dipegang para ibu. Pasti mereka pakai untuk bayar hutang di warung, beli terigu untuk jualan rempeyek dan kalau ada sisa bayar tunggakan uang sekolah. Dan bagaimana dengan uang BLT di tangan para laki-laki? Apa semuanya diberikan ke sang istri? yang pasti tentunya ada alokasi sendiri untuk kebutuhan ‘udut’nya…. setiap hari. So,it is a matter of priority.

Urusan pendapatan negara biarlah itu menjadi PeeR antar para pejabat; kalau visi dan arah tujuan negara ini jelas pasti ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap membuat rakyat sehat dan sejahtera walau konsumsi rokok dikurangi. Maka pendampingan perlu dilakukan di tingkat akar rumput untuk menentukan skala prioritas dalam kehidupan masyarakat terkecil : keluarga. Kalau para bapak tahu berapa tunggakan sekolah, besar hutang di warung, dan memang peduli untuk itu, masa sih gak bisa mengurangi jatah rokoknya untuk anak-anak? Kalau mereka menganggap tuhannya 9 cm itu jauh lebih penting daripada keluarganya.. wah ya repot, memang akhirnya wanita dan anak-anaknya lah yang harus berkorban agar sang kepala keluarga bisa tetap merokok dan harus merawat bapaknya yang sakit-sakitan di masa tuanya. Sudah miskin ditambah penyakitan…. salah siapa ya?

Di saat semua partai politik memasang iklan perlunya perempuan untuk dijadikan caleg (calon legislatif) di berbagai dapil, berbagai upaya pun dilakukan. Mereka memasang slogan untuk menarik perhatian para perempuan bahkan mereka juga menggunakan teknik jemput bola. Berbagai aktivis perempuan di LSM ditawari dan diajak untuk bergabung. Kalau sudah kepepet, terpaksa istri, anak dan menantu dipasang sebagai caleg demi memenuhi aturan KPU. So, bola nya memang ada di tangan perempuan, terutama memang perempuan yang memiliki kualitas dan dinilai mampu berkiprah di masyarakat.

Menjadi perempuan aktivis baik di LSM atau di badan sosial sangat berbeda dengan menjadi bagian di partai politik. Ada banyak hal yang memang menjadi pertimbangan perempuan sebelum mereka memutuskan terjun untuk masuk ke dunia politik. Beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Dukungan keluarga terutama pasangan dan anak.

Rasanya ini menjadi pertimbangan utama para perempuan maju ke dunia politik. Kegiatan sosial bisa diatur sesuai jadual perempuan; sangat flexibel karena bisa disesuaikan dengan kegiatan perempuan. Tidak dilakukan malam hari, tidak keluar kota sering-sering, tidak direncanakan saat week end. Dunia politik sangat berbeda, rapat bisa kapan saja dan bisa sampai malam bahkan dini hari. Full asap rokok lagi. Maka berat bagi perempuan maju sebagai caleg tanpa dukungan keluarga. Apalagi kalau tidak ada latar belakang politik didalam keluarganya,makagakheran kalau nepotis masih kental disini. Kalau masih single, gak masalah lah. Malah siapa tahu bisa dapat gebetan kan?

2. Ritme kerja yang panjang

Menjadi perempuan legislatif atau aktivis parpol tidak etis untuk menjadi kan urusan domestik menjadi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan parpol atau komisi. Maka perempuan dan laki-laki dituntut memiliki kemampuan dan ketahanan untuk bekerja dengan ritme tinggi. Sidang-sidang rapat yang berkepanjangan dan perjalanan dinas yang jauh dan berat (sampai ke pelosok kampung) menuntut stamina tinggi juga. Belum lagi tidak seimbangnya kerja , istirahat bahkan makanan biasanya berlemak tinggi. Maka kalau memiliki catatan kesehatan yang tidak begitu baik, lebih baik jangan maju kalau tidak mau memperpendek umur.

3. Kompetisi dan compassion

Sebagai aktivis di LSM maupun lembaga sosial, perempuan bisa habis-habisan meluangkan waktu perhatian bahkan dana pribadi yang ada untuk berbagai kegiatannya. Mereka terlibat dalam pendampingan buruh wanita, aktif dalam peningkatan kemampuan ketrampilan wanita, mengunjungi penjara dan panti asuhan, tidak lupa membantu berbagai sekolah kejuruan dan panti rehabilitasi anak cacad. Mereka bisa dengan mudah mengajak para donatur , mengetuk hati mereka untuk ikut membantu berbagai kegiatan sosial. Semua bisa dengan mudah diajak kerja sama, baik sebagai tim kerja dan tim relawan karena dikerjakan dengan compassion – welas asih.

Tapi tidak demikian didalam partai politik. Kelihatannya semua memang bisa dan memang harus bekerja sama sesuai dengan aturan main dalam AD/ART: baik secara vertikal antara DPP dan DPD/DPC, dan secara horisontal antara DPD/DPC bahkan dengan organisasi sayapnya. Tetapi saat penentuan koordinator wilayah/daerah terutama saat penentuan nomor urut dan dapil saat pencalegan tidak bisa dilakukan kolaborasi atau kerja tim. Semuanya akhirnya kembali ke kinerja kualifikasi setiap individu kader termasuk menilai kemampuan intelektual dan kemampuan diplomasi. Tim yang biasanya dibentuk seperti BAPILU Badan Pemenangan Pemilu akan menggodok penentuan pencalegan tersebut. Dengan adanya UU no 10/2008, maka kompetisi berubah menjadi semakin runcing. Yang dulu terjadi antara perempuan dan laki-laki dan biasanya perempuan amat jarang menang. Sekarang terjadi antara perempuan dengan perempuan, dan antara sesama lelaki. Kejam? Gak lah, fair enough. Thats what they call competition.

4. Sumber dana

Pastikanlah bahwa anda memiliki sumber dana yang cukup, karena tidak semua parpol cukup memiliki sumber dana untuk mendukung anda. Donatur tidak bisa didapat semudah saatmengadakan kegiatan charity karena mereka juga berpikir untung rugi layaknya ‘investasi’, apalagi denganjumlah parpolyang ajubilah banyaknya; umumnya mengambil sikap  wait and see. Sebagai caleg anda akan diminta mengambil bagian untuk mendanai setiap kampanye di dapil anda, baik untuk penyelenggaraan seminar, brosur, spanduk, alat-alat kampanye sampai konsumsi peserta dan biaya operasional para relawan. Ini diluar setoran ‘wajib’. Nah, kalau betul generasi muda diberi tempat oleh parpol maka perlu dipertanyakan berapa jauh parpol berani menempatkan tokoh orang muda yang belum mapan secara finansiil dinomor urut 1. Apakah mereka bisa mendapat nomor kecil tanpa dukungan finansial orang tuanya? Lagi-lagi gejala nepotisme bisa timbul karenanya.

Belum lagi kalau anda berprofesi sebagai akuntan, pengacara dan notaris serta pemasok pemerintah ; maka anda harus bersedia melepaskan profesi tersebut bila terpilih sebagai anggota legislatif. Padahal kita tahu latar belakang pendidikan hukum juga penting bagi praktisi parpol. Jadi bisa dibayangkan tidak banyak ahli hukum perempuan bahkan mereka yang selama ini terlibat di bidang akademis dan pengamat politik mau terjun ke politik praktis. Bila sudah terpilih sebagai aleg, anda juga tidak bisa menikmati sepenuhnya penghasilan anggota parlemen seluruhnya. Peraturan parpol mengharuskan para aleg menyetorkan sebagian gajinya kepada parpol dan juga pendanaan bagi kegiatan untuk konstituennya. Bila ini dilanggar, siap-siap untuk di recall atau di PAW – Pergantian Antar Waktu

Tapi itulah harga yang harus dibayar perempuan bila memang terpanggil untuk berbakti bagi masyarakat dan bangsa. Jangan mau dianggap perempuan lembek yang butuh fasilitas dan minta kemudahan, tetapi jadilah perempuan berkualitas yang siap berkompetisi, dan siap kerja keras untuk kebaikan bagi bangsa. Berkarya bagi bangsa memang tidak harus lewat parpol, tapi kalau semakin banyak perempuan terlibat dalam proses perundangan dan kebijakan politik maka keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih sempurna lebih ramah akan kesetaraan gender; layaknya pasangan suami istri yang saling bekerja sama dalam mengelola rumah tangga tentu menjadi lebih baik.