Media merupakan cerminan apa yang menjadi nilai-nilai yang dipahami dan hidup atau dihidupkan ditengah masyarakat.

Apa yang ditayangkan di satu media dalam satu komunitas dapat dipahami sebagai kultur budaya bangsa tersebut. Hal ini bisa kita lihat di pertelevisian di negara-negara lain. Negara bisa mengatur apa yang ada dan boleh ditayangkan dalam media sebagai sarana pencerdasan bangsa dan juga penanaman nilai-nilai suatu bangsa.

Sayangnya media televisi, cetak dan elektronik di Indonesia belum sampai pada misi mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai luhur belum tampak pada apa yang ditulis dan disampaikan media. Apa yang disajikan di saat ‘prime time’ sungguh jauh panggang dari api. Semua pada dasarnya berakhir pada muara iklan, apapun yang mendatangkan uang terbanyak lah yang dipilih. Bad news is good news : itulah yang menjadi bahasa bisnis media.

Sudah saatnya kita memberi perhatian khusus agar media memiliki paradigma ” Best news is good news” agar setiap media berlomba menyajikan yang terbaik serta menanamkan nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia khususnya bagi anak-anak dan generasi muda yang orang tuanya bernama “televisi dan internet”. Ini semua tergantung keseriusan lembaga terkait termasuk para pimpinan media dan juga kelompok masyarakat yang ingin memberikan perhatian khusus bagi media.

Berikut hanyalah contoh bagaimana nilai poligami akan ditanamkan melalui media pada anak-anak dan generasi muda. Masih kah kita berdiam diri? Tanpa perlu melarang, kita pun bisa bertindak dengan memboikot tidak membeli CD nya dan menonton tayangan televisi yang bertentangan dengan undang-undang bahkan bertentangan dengan nilai moral bangsa.

Diskriminasi terhadap perempuan Musisi Ahmad Dani Suarakan Poligami

Suara Pembaruan [JAKARTA] Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Umi Farida mengecam musisi Ahmad Dhani yang akan segera merilis lagu Madu 3.

Selain lagu tersebut dianggap mengkampanyekan perilaku poligami, juga secara tidak langsung berpotensi melanggar Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

“Lagu tersebut sarat dengan diskriminasi dan kekerasan. Menyuarakan perselingkuhan dan poligami. Memangnya dia tidak menganggap peraturan dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, ya?,” ucap Umi kepada SP, di Jakarta, Jumat (27/02).

Pasal-pasal yang dilanggar dalam UU Perkawinan, di antaranya Pasal 3 Ayat (1) yang menentukan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya.

Kemudian Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki istri lebih dari satu orang dengan syarat dan ketentuan tertentu. “Lha lagunya Dhani kan bukan atas alasan itu, tapi untuk hepi-hepi, ini namanya kampanye untuk berpoligami, ” tukasnya.

Karena itu, dia berharap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono yang berwenang terhadap kasus semacam ini turut mengambil tindakan.

Selain itu pun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat turut mendukung penolakan beredarnya lagu Ahmad Dhani, yang belum lama ini meluncurkan album “Republik Cinta”.

Umi mengutip lirik dalam lagu tersebut yang berbunyi “Mesti pandai pembohong, Mesti pandai temberang” pun tak urung adalah sebuah contoh pelajaran buruk yang disuarakan oleh Dhani.

“Padahal angka kekerasan dan kejahatan dalam perkawinan sejak 2007 hingga 2008 meningkat tajam hingga 500 persen. Yang mengadu ke LBH kami saja untuk kasus perselingkuhan sebanyak 51 kasus dan poligami sebanyak 36 kasus. Ini baru yang berani melapor.Nah yang belum, kan banyak sekali,” tuturnya.

Dia pun mempertanyakan sikap Dhani yang terkesan menggulirkan kampanye yang provokatif melalui lagu itu dengan memicu orang untuk berpoligami.

Menanggapi itu, penasihat hukum Ahmad Dhani, Syamsul Huda mengingatkan LSM APIK tidak sembarangan meminta larangan beredar lagu Madu 3. “Terlalu sempit orang menilai bahwa lagu ini tidak mendidik. Justru sebaliknya. Syair-syair lagu terebut memberikan pendidikan bahwa untuk beristri dua atau

tiga bukanlah hal yang mudah. Lagu ini mengingatkan bahwa tidak semua yang dipikirkan orang mudah, hasilnya akan mudah pula,” katanya.

Menurut dia, pernyataan yang menyerukan agar lagu tersebut dilarang beredara merupakan perbuatan yang gegabah dan melanggar hak asasi seseorang. [DDS/M-7]

[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB

Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.

Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.

Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.

Pelita Harapan

Namun, benarkah demokrasi di Indonesia telah mengalami kejumudan—beku, statis, suram, dan tanpa harapan? Pencermatan dalam perspektif lain tampaknya tidak demikian. Beberapa perkembangan dapat dijadikan pelita untuk menuntun melewati lorong gelap menuju sebuah harapan kehidupan demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

Pertama, upaya membangun konstruksi ketatanegaraan dengan menata lembaga-lembaga negara agar dapat saling kontrol—sehingga tidak ada superbody—sudah mulai berfungsi dan bergerak menuju ke arah bekerjanya mekanisme checks and balances. Pergerakan ke arah itu antara lain dalam bentuk pengajuan revisi oleh masyarakat terhadap berbagai undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi relatif telah berfungsi sebagai institusi dan sarana rakyat mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, ideologi partai politik cenderung semakin inklusif (”ke tengah”). Partai-partai nasionalis mulai membuka akses terhadap kelompok keagamaan, misalnya PDI-P dengan membentuk sayap organisasi bernama Baitul Muslimin Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera mulai mewacanakan kemungkinan menjadi partai terbuka serta menjaring calon pemimpin lintas ikatan-ikatan primordial. Partai Kebangkitan Bangsa bahkan mempunyai pengurus dan calon anggota legislatif non-Muslim.

Dalam perspektif ini, budaya multikultur yang berkembang dalam masyarakat telah secara sehat masuk dalam domain politik. Terpilihnya ”Ahok” Purnama sebagai Bupati Belitung Timur di salah satu basis Partai Bulan Bintang (PBB) membuktikan bahwa tingkat toleransi dan nilai pluralitas telah berkembang dalam masyarakat.

Ketiga, rakyat mulai biasa memilih para pemimpinnya, antara lain lewat pemilihan kepala daerah yang dalam tiga tahun telah ratusan kali dilakukan tanpa gejolak sosial yang berarti. Itu berarti rakyat mulai biasa mengoreksi kesalahan sendiri.

Kalaupun pilihannya keliru, hal itu diperbaiki dengan mekanisme demokratik tanpa harus menggunakan peluru dan kekerasan.

Keempat, betapa pun buruknya persepsi masyarakat terhadap parpol, lembaga perwakilan, dan birokrasi, tetap selalu ada unsur-unsur dalam lembaga tersebut yang masih mau mendengarkan suara hati nuraninya. Kasus pengakuan Agus Condro, anggota DPR dari PDI-P, merupakan salah satu contoh yang pantas dikemukakan.

Kelima, kebebasan media massa telah menjadikan perpolitikan Indonesia dalam gelas kaca yang transparan sehingga selalu dapat diikuti, dicermati, dan dikontrol oleh publik. Ibaratnya, tiada tempat persembunyian bagi mereka yang melakukan ”perselingkuhan politik”. Media massa dengan kelebihan dan kekurangannya dapat mengungkapkan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik serta membangun opini yang menjadi kekuatan penekan.

Beberapa hal yang diutarakan itu barulah tahap sangat awal bekerjanya mesin demokrasi. Dinamika tersebut dapat memberikan sinar terang dalam hiruk-pikuk proses demokrasi dewasa ini.

Namun, membangun peradaban demokrasi berarti memenangi pertarungan abadi antara mereka yang menginginkan kekuasaan untuk kemaslahatan umat dan mereka yang memburu kekuasaan untuk melampiaskan dahaga keangkaramurkaan.

Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat ini, sebaiknya semua komponen bangsa, terutama mereka yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat duduk dalam lembaga terhormat, lebih tafakur dan mempergunakan kesempatan emas ini untuk memperbaiki perilaku.

Pergunakanlah kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat untuk membuat kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan kaum miskin dan marjinal.

Sebuah dunia sunyi bernama blog patutlah dikunjungi oleh mereka yang mengangankan diri menjadi pemimpin. Sebab blog menandakan kehadiran seseorang. Seseorang dengan seluruh masa lalunya hadir dalam tulisannya. Tulisan yang serius penuh ide, atau hanya iseng saja.

Mengapa seorang calon yang mau memimpin harus mengunjungi blog bukan kunjungan ke banyak orang dengan segala macam properti, yang terasa bagi banyak orang hanya gerakan menanggung nama di depan media massa, atau di hotel-hotel bintang lima yang terasa pula seolah mengasingkan dirinya dengan banyak orang yang mau ditangguk suaranya – bukankah orang-orang itu ada atau berada di alun-alun bukan di hotel?

Mengunjungi blog terasa sebagai politik ikhlas yang tanpa pamrih – seolah orang bijak yang menginginkan kebenaran suara dari rakyatnya, bukan semata mendengarkan sumber informasi yang sudah disortir sedemikian rupa dari hulubalangnya atau tim susksesnya. Tapi mengunjungi blog tanda juga empati yang tidak dibuat-buat. Semacam humanis bawaan yang tanpa pamrih apapun kecuali ingin menyelam ke dalam keadaan.

Mungkin keluhan tentang dunia pendidikan oleh anak yang dari jawa tengah dengan kode tieanhere pada blognya ini adalah keluhan dari banyak orang juga. Pada blognya hanya ada dua belas orang yang meresponnya – sebuah blog adalah sebuah dunia yang sunyi tapi intim bagi pembacanya yang telah terbentuk. Pada blog di multiply yang bergambar anak-anak itu, seorang pemimpin bisa mereguk sebuah kenyataan yang dihadapi oleh sang anak, kenyataan yang diungkapnya dengan gaya remaja masa kini: sedikit cuek, sedikit ugalan, dan penuh dengan kata-kata dari bahasa indonesia yang memang tak memerlukan suatu undang-undang apapun itu: bahasa slank dari pergaulan remaja sehari-hari.
Dengarlah kata-katanya sendiri di bawah ini-hudan hidayat

Gag Mutu !!!

Oleh Tieanhere (diambil dari multiply)

tadi pagi pas browsing pake hape
and pengen bales comment dari temen SMA saya,
eh saya liat ada salah seorang temen dia yang bilang kalo kampus saya itu “ah kampus itu apaan!!gag mutu banget”
nah dari itu saya langsung ngerasa n berpikir…. .
bagaimana yah kampus yang bermutu????
okelah saya menyadari kampus saya emang murah SPP na…
sarana dan pra sarana bisa dibilang pas, tapi jangka panjang diperbaiki dan ditambah sebenernya.. ..dan yang pasti kalah ama kampus2 yag bonafit…..
tapi dengan kampus yang sarana dan pra sarana pas apakah bisa dibilang gag MUTU!!!!!
aku tadi sempet mikir yang gag mutu itu orang yang ngomong tadi atau emang kampuz saya???
kalo saya pikir kampus saya tidak se gag mutu kayak gitu….

tadi sempet emosi sih…tapi ngapain juga dipikirin… ..nmbahin beban pikiran ajah….
hahahahah
yang penting saya kuliah di situ…belajar yang bener….jadi orang yang bermutu…
amien…….

please d comment yah saya pengen liat pendapat temen2 semua…
thenggs.

Tags: “gag mutu!!!!”

12 comments share

Perempuan Indonesia dinilai masih belum bisa menikmati kebebasannya. Banyak kasus menunjukan perempuan di bawah ancaman dan sulit untuk mengekpresikan diri secara maksimal.
“Saya contohkan, perempuan masih jauh dibandingkan laki-laki dalam bidang partisipasi ekonomi,” ungkap Gadis pendiri Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) Gadis Arivia. Gadis mengatakan itu saat perayaan ke-13 tahun YJP di Hotel Le Meridien, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Jumat (25/7/2008).

Sementara menurut praktisi film Nia Di Nata yang hadir dalam acara itu mengatakan dalam bidang media khsususnya perfilman, perempuan masih sebatas dijadikan objek. Sampai 24 Juli 2008, imbuh Nia, dari 48 film bioskop yang sudah diproduksi, hanya satu film yang menonjolkan sisi perempuan secara wajar.
Oleh karena itu Nia mengajak perempuan untuk dapat membuat strategi melepaskan persoalan itu. Salah satunya dengan mempengaruhi media publik secara aktif. “Perempuan harus mempunyai pengaruh besar di media. Supaya citra tentang perempuan dapat berubah,” ucap Nia optimis. Selengkapnya baca di detikcom.

Saya setuju sekali dengan pendapat di atas. Oleh karenanya penting sekali perempuan terus menerus belajar menyuarakan keprihatinannya dalam berbagai ekspresi. Yang mampu dan mau bisa belajar mulai dengan tulisan, memberikan wacana publik, dalam bentuk kreasi seni dan juga dituangkan dalam bentuk film, video dan foto.

Perempuan juga harus sampai pada keberanian dalam mengekspresikan keprihatinannya akan nasib perempuan lainnya. Dialam psikologi dikenal Human Motivation teorinya Mashlow , mengekspresikan diri menempati tingkat tertinggi sebagai bagian dari self actualization. Sementara untuk kebanyakan perempuan yang masih bergulat dengan masalah sekitar pusar atau pusat hidup, tidak pernah terfikirkan hal-hal kesetaraan gender yang diseminarkan di hotel berbintang. Mereka masih berkutat untuk mendapatkan minyak tanah, bagaimana bayar hutang ke warung, dan bayar uang buku paket yang ajubilah mahalnya. Karena kemiskinannya, mereka dipaksa menjadi kepala keluarga, akibat suami merantau dan tidak pernah mengirim uang.

Kalau perempuan yang sudah melewati kemapanan hidup, berhenti pada dirinya sendiri, mempercantik diri dan mempermak diri sendiri; rasanya perempuan jenis ini sudah mati rasa kemanusiaannya. Dia bukan lagi perempuan yang hidup dan bernafas ditengah masyarakatnya. Dia termasuk penderita penyakit narsis, bahkan ia bisa ‘membeli’ dunia disekitarnya.

Seharusnya aturan keterwakilan 30 % perempuan bisa menjadi ‘nafas hidup’ dalam masyarakat. Apakah para perusahaan publik berani juga memberi porsi yang sama di jajaran direksinya? Apakah dalam ormas dan organisasi keagamaan berani juga memberi kesempatan 30 % wanita dalam kepengurusan di tingkat pusatnya? Apakah di jajaran media juga nampak keterwakilan perempuan baik para jurnalis, fotografer dsb? Atau hanya ada cukup berhenti di porsi media yang khusus menghidangkan porsi bagi para ‘wanita’ sejauh resep makanan dan cara mempercantik diri? Self actualization harus terus diupayakan dan ditingkatkan sampai ke ruang publik. Sehingga perempuan pun juga harus memacu dirinya agar tidak hanya menjalankan fungsinya di dalam dapur tetapi juga ambil bagian sebagai warga masyarakat dan berani ambil bagian dalam ruang publik.