Dalam seminggu ini saya menghadiri dua diskusi politik tentang kiprah caleg perempuan di Semarang. Diskusi perempuan dalam politik 12 Maret 09 di aula gd DPRD Jateng diselenggarakan JPPA, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, sedangkan diskusi 13-14 maret 09 bersama caleg perempuan Jateng diselenggarakan oleh Kemitraan dan Koalisi Perempuan Indonesia.
Keputusan MK tentang mekanisme suara terbanyak sebagai dasar pemenangan Pemilu, laksana air yang memadamkan bara perjuangan perempuan dalam ranah perpolitikan Indonesia. Walaupun demikian dari berbagai diskusi yang menyinggung ‘affirmative action’ keterwakilan perempuan dalam parlemen, justru menunjukkan semakin mengerucutnya koalisi perempuan lintas parpol. Budaya paternalistik yang kuat adalah penghalang utama yang dirasakan kelompok aktivis dan politikus perempuan.
Rasa sepenanggungan seperjuangan yang semakin menekan justru membuat kami para caleg perempuan berbagai tingkat baik DPR sampai DPRD provinsi dan kabupaten semakin beramai-ramai berkoalisi saling membagikan dukungan lintas parpol dan lintas dapil. Apapun kami lakukan asal caleg perempuan bisa mendapat suara terbanyak. Bukan sekedar memilih caleg perempuan tapi perempuan berkualitas yang menyadari semangat perjuangan peran perempuan dalam parlemen. (more…)
Frens lan sedulur, thanks ya untuk doa dan dukungannya dalam perjuangan menuju pesta demokrasi nanti. Acara wawanhati dengan caleg katolik di Wisma Mahasiswa Driyarkara hari minggu kemarin dalam menghadapi pertanyaan para panelis memang menegangkan. Walaupun persiapan dilakukan semaksimal mungkin, isu-isu yang dilontarkan para panelis menjadi bahan pembelajaran para caleg untuk nantinya disikapi setelah terpilih. Hasil poling di akhir acara sungguh membuat hati saya bersyukur pada Tuhan karena separuh dari yang hadir memilih saya sedangkan sisanya dibagi ke 5 caleg lainnya.
Kesimpulan romo Sugihartanto Pr sebagai ketua PK4AS di akhir acara menyatakan bahwa hasil poling ini memang tidak merepresentasikan suara umat KAS, tapi paling tidak bisa menjadi masukan bagi para caleg tentang sejauh mana visi dan misinya dapat ditangkap oleh umat katolik terutama dalam menanggapi isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Dalam waktu yang tersisa para caleg masih bisa mengubah strategi komunikasi dan formulasi visi-misinya agar menjadi lebih efektif. Salut untuk PK4AS dan Pemuda Katolik semoga acara pendidikan politik begini juga diikuti Keuskupan lainnya. [RA]
Caleg Perlu Forum Pemaparan Visi-Misi
Peran Aktif Pendidikan Politik
Selasa, 10 Maret 2009 | 13:11 WIB
Semarang, Kompas – Masyarakat menghadapi banyak pilihan calon anggota legislatif dalam pemilu tahun ini. Caleg tidak cukup mengatasi persoalan tidak dikenal masyarakat hanya dengan memasang spanduk dan baliho di jalan. Mereka sangat memerlukan forum sebagai wadah untuk memaparkan visi dan misinya
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung memilih caleg yang sudah mereka kenal sebelumnya,” kata R Sugihartanto Pr, Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS), Minggu (8/3), di Wisma Driyarkara Semarang. Alasannya, masyarakat buta terhadap visi dan misi para caleg.
Di Wisma Driyarkara Semarang, Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Semarang mengadakan Wawanhati Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jateng untuk Daerah Pemilihan Jateng I. Ada enam caleg dari tiga partai yang hadir memaparkan visi dan misi di hadapan tiga panelis. Mereka adalah Ratna Ariani (Partai Hanura), Yosef Ari Wibowo, Supriyanto, dan Chriswinoto (Partai Damai Sejahtera), Yoris Sindhu Sunarjan dan Katarina Surahmi Pujiastuti (Partai Bintang Reformasi).
Keenam caleg berkesempatan menjelaskan inti kampanye mereka. Publik yang hadir dalam acara itu juga terlibat aktif dengan memberikan suara kepada caleg yang mereka nilai punya visi dan misi yang bagus.
“Acara ini tidak mewakili semua masyarakat karena hanya dihadiri umat Katolik dan caleg yang beragama Katolik,” kata Sugihartanto. Namun, melalui acara itu, para pemimpin kelompok agama Katolik yang hadir dapat mengenalkan sosok keenam caleg tersebut dalam forum lain.
Bahkan, Sugihartanto berencana membawa hasil acara ini dalam pertemuan rutin bersama para pastur di Keuskupan Agung Semarang pekan ini. Jadi, umat Katolik lebih memahami kebijakan-kebijakan sosial yang sedang diperjuangkan para caleg.
Peran aktif (more…)
Saya menemukan blog pendidikan politik independen, netral lintas parpol, yang sangat baik digunakan sebagai rekomendasi. Akhirnya saya sempat juga bertemu dengan pemiliknya, bang Indra, anak muda idealis, yang sungguh punya komitmen tinggi bagi pendidikan politik publik. Terus terang sebagai caleg, saya sendiri banyak menerima tawaran pembuatan blog, bahkan EO yang menawarkan jadi campaign manager, tentunya tidak free. Tapi blognya bang Indra ini justru unik, karena tidak bisa di ‘beli’ dan sangat ketat dalam menjaring caleg untuk ditayangkan di blog nya. Sementara itu artikel-artikelnya sungguh bermanfaat, bahkan beberapa artikelnya dibajak website berbayar lainnya yang katanya PROFESIONAL, tapi kenyataannya tidak punya integritas dengan tidak mencantumkan sumbernya. Hiks… (RA)
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran secara langsung. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah ada atau terdapat caleg pro rakyat? Atau hanya sekedar klaim saja; mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
OK&V adalah simbol atau kode terhadap caleg yang baik (OK) dan (&) benar (V). Sebuah upaya pribadi (ijrsh) menghimpun persuasi pemilih untuk memenangkan caleg yang pro rakyat. Siapa caleg pro rakyat dimaksud dalam blog ini ?
Simpel saja!. Personal yang tidak punya track record menyakiti hati rakyat, bahkan bagus bila sudah punya investasi atau sumbangsih diri terhadap rakyat. Kategori yang saya pakai adalah bahwa personal yang jujur, ber-visi, ber-inspirasi pro rakyat serta punya kapasitas diri (kompetensi) mewujudkan visi dan inspirasi dimaksud adalah caleg pro rakyat (OK&V).
Kepada personal/pribadi yang demikianlah maka profilnya dimuat diberbagai blog ijrsh secara gratis. Berangkat dari asas Independen & Kepercayaan, demikian saya percaya saja kiriman data mereka atau teman/tim mereka lewat email untuk dimuat profilnya dalam blog ini. Dan data saya posting permanen sebagai bentuk publikasi kontrak politik ter-ekspos kepada publik.
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran langsung kepada saya. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah mereka ini pro rakyat? Atau hanya nekat saja mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
Untuk mengetahui siapa saja caleg pro rakyat, silahkan meneruskannya di blog pendidikan politik independen Gerakan Moral Nasional disini.
Moto picek, kuping budeg, pikiran peteng, weteng wareg...(Bahasa Jawa yang artinya: mata buta, telinga tuli, pikiran gelap, perut kenyang) Kalimat inilah yang paling sering saya dengar saat berkunjung ke desa-desa sekitar Ungaran Barat. Sambil menyeruput kopi hangat menjelang tengah malam, maklum kami harus menunggu kaum bapak selesai pengajian sebelum bersilaturahmi, kami ngobrol ringan sambil memperkenalkan diri. Dan begitulah kesan mereka terhadap para wakil rakyat yang sebelumnya mereka percayakan bisa membawa aspirasinya. Sampun kesupen bu ! Sudah pada lupa dengan kami katanya. Nyuwun pangapunten, kulo mboten saget kromo, lha sampun kintir dateng segoro 
Pengalaman masa lalu membangun relasi sungguh sangat membawa arti di kelompok akar rumput. Rupanya para caleg yang gambarnya terpampang sepanjang jalan tidak membawa arti sama sekali dibandingkan mereka yang tidak ada gambarnya di jalanan tapi pernah berjumpa satu-dua kali. Lha yang pernah jumpa saja belum tentu dipilih kembali, apalagi yang cuma melihat gambarnya di jalan ataupun di kaos T shirt yang dibagikan. Sungguh suatu pemborosan yang luar biasa. Apakah begitu mudahnya mendapatkan suara dengan hanya memasang baliho dan spanduk dimana-mana?
Kesempatan berjumpa para tokoh warga dan ulama seperti ini memberi pelajaran berharga bagi saya. Inilah pembelajaran politik yang sebenarnya. Para caleg harus bisa memposisikan dirinya, apakah mewakili pemerintah memahami latar belakang setiap keputusan politik. Memiliki kebiasaan mendengar dan mencoba memahami pola pandang mereka sambil membangun hubungan bukan hal mudah. Beberapa kali saya terpaksa menolak permintaan warga yang belum-belum sudah minta disediakan makan lengkap prasmanan dan uang transport. Inilah hasil ‘pendidikan politik’ yang memanjakan rakyat dengan lembaran puluhan ribu. (more…)
Waktu : Senin, 16 Desember 2008
Tempat : KONTRAS
Peserta yang hadir : Nuraini (SDI), Rena (Kalyanamitra) , Yati (KONTRAS), Yulistini(SDI) , Sinnal (IKOHI)
Agenda : Konsolidasi Gerakan dan Agenda Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2009
==========================================================================
Hasil Kesepakatan :
1. Berkaca pada pengalaman Suara Ibu Peduli 1998, Forum Ibu Menggugat diharapkan akan menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai kalangan untuk bersuara lantang tentang persoalan ekonomi politik yang juga menjadi persoalan rakyat Indonesia saat ini
2. Forum Ibu Menggugat akan terus mengajak dan melibatkan lebih banyak pihak
3. Forum Ibu Menggugat bertujuan untuk mengajukan agenda politik perempuan menjelang Pemilu 2009
4. Fokus isu adalah KEMISKINAN dan dikaitkan/ dikontekstualkan dengan Pemilu 2009
5. Isu Kemiskinan dipilih karena berdasarkan persoalan dan realitas yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kajian Kalyanamitra tentang pandangan konstituen perempuan tentang politik dan pemilu, mereka mengatakan bahwa 10 tahun reformasi 1998, belum ada perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahkan sampai saat ini, kondisinya malah semakin parah.
6. Beberapa isu utama yang terkait dengan KEMISKINAN dan perlu digali lebih jauh tentang fakta persoalannya dari beberapa narasumber, yaitu :
* Kelangkaan gas –> narasumber : Aviliani –> PJ : Nuraini
* Kenaikan BBM –> narasumber : Aviliani –> PJ : Nuraini
* Kenaikan Sembako –> narasumber : Wardah Hafiz (UPC) –> Rena
* Krisis global dan segala dampaknya (seperti PHK) –> narasumber : Nining (KASBI) –> Sinnal
* Buruh Migran (Kekerasan dan PHK) –> SBMI –> Sinnal
* Pendidikan yang mahal –> Perempuan Mahardhika –> Nuraini
* Kesehatan yang mahal –> WRI (Women Research Institute)/ SRMK –> Rena
* Akses perempuan miskin terhadap perumahan –> Palupi (institute Ecosoc) –> Rena
* Pemenuhan hak korban (terutama perempuan) korban pelanggaran HAM –> Mba Suci –> PJ : Yati
* Hukum yang memiskinkan perempuan –> Asfinawati (LBH Jakarta) –> PJ : Yati
Para narasumber diatas akan dikonfirmasi oleh masing-masing penanggungjawab. Fasilitator yang akan coba dikonfirmasi adalah Ruth Indiah Rahayu (Yuyud)-a kan dihubungioleh Sinnal.
7. Akan diadakan SARASEHAN PEREMPUAN :” WAJAH PEREMPUAN INDONESIA MENYONGSONG PEMILU 2009″
* Output :
1. Catatan Akhir Tahun Bersama 2008
2. Komitmen dan penyikapan bersama terhadap persoalan kemiskinan menjelang Pemilu 2009
* Waktu dan tempat : Senin, 22 Desember 2008, pukul 10.00 – selesai, di KONTRAS
* Peserta : minimal 50 orang, yang terdiri dari berbagai kelompok NGO, caleg, media, ormas/komunitas, pemerintah
* Kebutuhan :
- TOR dan undangan –> PJ : Kalmit (Deadline, 18 Desember 2008)
- Notulen –> PJ : Kalmit
- Konsumsi –> PJ : KONTRAS
- Baliho/Spanduk –> PJ : IKOHI
- Press Release –> PJ : Nuraini (SDI)
* Penyebaran undangan (Deadline, 18 Desember 2008)
- NGO –> Kontras, Kalmit
- Caleg –> Kalmit
- Media –> KONTRAS
- Ormas/Komunitas –> SDI
- Pemerintah (KPP, Depkes, dll) –> Kalmit
8. Pertemuan persiapan Sarasehan Perempuan selanjutnya : Jumat, 19 Desember 2008, pukul 15.00, di KONTRAS
Cp : Rena Herdiyani (Kalmit) 0812 9820147, Yati Andriyani (KontraS) 0815 86664599, Nurani (SDI) 0817 6655800
Filed under: artikel, lingkungan hidup, politik, sosial masyarakat | Tags: Bogota, kota, masyarakat, politik, sepeda
Bogota sudah terbukti BISA melakukannya, bagaimana dengan Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya bahkan Jakarta dan Medan? Bukan masalah BISA atau tidak bisa, tapi masalah MAU atau tidak untuk melakukannya. Tergantung yang ‘DIATAS’ aja deh, its always start from the TOP. (RA)
DIMULAI DARI WALIKOTA (gambar: Antanas Mockus bersepeda)
Bogota adalah ibukota Kolombia, yang berada di Amerika Selatan atau lebih dikenal dengan Amerika Latin. Dengan jumlah penduduk sekira tujuh juta jiwa, Bogota bukan hanya terkenal sebagai kota narkoba, tetapi juga terkenal dengan korupsi para pejabatnya, penculikan, dan tindak kejahatan lainnya yang tidak kalah seram. Tapi itu dulu. Kini Bogota sudah berbeda.. Bogota sudah menjadi kota yang lebih baik lagi.
Semuanya berawal pada tahun 1995 saat Bogota dipimpin oleh walikota bernama Antanas Mockus. Ia yang juga merupakan guru besar Matematika Universitas Columbia, berjanji akan mengubah kebiasaan masyarakat Bogota menjadi lebih baik lagi. Janji tersebut kemudian diteruskan dan berusaha diimplementasikan oleh Enrique Penalosa saat terpilih menjadi walikota pada tahun 1998.
Sebelumnya, Bogota memiliki tingkat pengangguran 20%, dan 55% tingkat perekonomian masyarakatnya berada di
bawah garis kemiskinan dengan penurunan nilai eksport dan politik yang tidak stabil. Jika dibandingkan, kota dengan tingkat kerusakan dan polusi yang buruk ini tidak lebih baik dari Jakarta. Bahkan, mungkin jauh lebih buruk lagi kondisinya.
Segalanya memang butuh proses. Saat Enrique terpilih menjadi walikota, ia berkata di depan seluruh anggota dewan bahwa membangun kota tidak melulu harus untuk bisnis dan kendaraan, tetapi juga untuk anak-anak, anak muda, dan orang tua. Jadi membangun kota untuk masyarakat luas. Daripada membangun jalan, lebih baik dibangun sarana pejalan kaki dan sepeda yang baik, membuat sistem transportasi umum yang handal, dan mengganti tiang-tiang iklan dengan pepohonan. Tujuannya cuma satu, yaitu kesejahteraan. (more…)
Suara Pembaruan – Hari-hari ini, Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan gugatan Mohammad Sholeh terhadap Pasal 55 dan 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang mengatur keterwakilan 30 persen perempuan. Inilah kali pertama kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di pemilu ditantang secara terbuka lewat jalur hukum. Sebelumnya, perlawanan muncul di forum-forum politik yang melebar dalam perdebatan publik di media massa.
Pasal 55 UU No 10/2008 menyebutkan, dalam daftar calon anggota legislatif yang disusun partai politik, pada setiap tiga calon, sedikitnya terdapat satu perempuan. Sementara Pasal 214 mengatakan, calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara sedikitnya 30 persen BPP (bilangan pembagi pemilih). Jika tak ada calon yang meraihnya, kursi diberikan berdasar nomor urut. Jadi, meskipun dalam Pemilu 2009 nanti daftar calon bersifat terbuka, namun calon terpilih tidak ditentukan berdasar suara terbanyak.
Dalam gugatannya, Sholeh mendalilkan, pasal-pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak konstitusional dirinya sebagai warga negara. Ia merasa telah didiskriminasi oleh ketentuan pasal tersebut. Menurutnya, pemilu sebagai arena terbuka untuk memperebutkan jabatan publik, semestinya berlaku ketentuan yang sama kepada semua warga negara, tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan.
Dalil Sholeh tersebut mau tidak mau membawa kita pada perbincangan tentang apa itu prinsip persamaan warga negara dalam sistem pemilu. (more…)
Dalam kursus Strategi Memenangkan Pemilu 2009, Bagi Caleg Potensial yang diadakan oleh PUSKAPOL UI 18-20 November, antara lain ditemukan banyaknya hambatan sosial kultural (eksternal individu maupuan keluarga) maupun struktural partai, yang antara lain discourage, fitnah, maupun ‘teror mental’ (ditelpon perempuan ke rumah), tapi hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara seperti Amerika Serikat pun…
Glass ceiling: sepertinya perempuan sudah dapat kesempatan, sudah memperoleh peluang di bidang publik secara setara dengan laki-laki tetapi realita sesungguhnya tidaklah seperti itu seperti dalam tulisan dari Washington Post ini. [Umi Lasminah]
The Glass Ceiling Holds Strong
By Marie Cocco
WASHINGTON — It is time to stop kidding ourselves. This wasn’t a breakthrough year for American women in politics. It was a brutal one.
The glass ceiling remains firmly in place — not cracked, as Hillary Clinton insisted as she tried to claim rhetorical victory after her defeat in the Democratic nominating contest. It wasn’t even scratched with the candidacy of Sarah Palin as the Republican vice presidential nominee — unless you consider becoming an object of national ridicule to be a symbol of advancement. As divergent as these two women are deologically and temperamentally, as different as are their resumes, they both banged their heads — hard — against the ceiling. Both were bruised. So was the goal of advancing women in political leadership.
Even if President-elect Barack Obama chooses Clinton as secretary of state, no ground will be broken. Clinton would be the third woman to hold the post. And there is no longer anything extraordinary in a president naming women to his Cabinet. Franklin D. Roosevelt did it first, when he appointed Frances
Perkins as labor secretary in 1933. Since then, every president but Harry Truman and John F. Kennedy has named women to the Cabinet or to Cabinet-level posts, according to the Center for American Women and Politics at Rutgers University. Bill Clinton holds the record: He appointed 16 women overall, and at one point about half of those serving in Clinton’s Cabinet were female. (more…)
Menarik membaca hasil riset terakhir LSI tentang preferensi pemilih yang mayoritas muslim terhadap partai-partai yang ada. Hal ini penting dipahami agar masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai media atau orasi para caleg di saat kampanye seperti ini. Survey ini menunjukkan bahwa masyarakat yang disebut sebagai ’silent majority’ juga bisa membedakan issue mana yang menarik mereka dalam penentuan pilihan. Tantangan lain nya dalam pembelajaran politik adalah menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan yang bijaksana agar hasil Pemilu nanti tidak menghasilkan iklim politik yang amburadul seperti saat ini. [RA]
[LSI- Lembaga Survey Indonesia] – 25 Sept 08 -Dalam sejarah politik Indonesia, partai Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas di pentas politik nasional. Kecenderungan demikian masih berlanjut hingga tahun ini, dan kemungkinan juga dalam Pemilu 2009 nanti. Menjelang Pemilu 2009, di antara partai Islam yang mengalami kemajuan berarti dilihat dari sikap elektoral pemilih adalah PKS. Tapi kemajuan PKS ini tidak atau belum mengancam partai-partai non-Islam, terutama PDIP, Golkar, dan Demokrat. Tiga partai ini cenderung memimpin dalam sikap elektoral selama empat tahun terakhir.
Meningkatnya dukungan pada PKS di satu pihak, dan di pihak lain partai-partai non-Islam juga cenderung meningkat, mengindikasikan bahwa kenaikan dukungan pada PKS terjadi dengan menggerogoti partai-partai Islam yang lain. Mengapa politik elektoral Islam cenderung di bawah politik elektoral non-Islam?
Muslim Indonesia cukup mampu mengidentifikasi identitas partai, yakni mampu menunjukan mana partai Islam dan mana bukan partai Islam, mana yang paling Islam dan mana yang kurang Islam.
Di antara partai-partai Islam yang ada, PKS dinilai partai yang paling Islam.
Pemilih juga mampu menunjuk mana partai yang paling punya komitmen pada Pancasila dan mana yang kurang. Di antara partai-partai politik yang ada, Partai Golkar dan PDIP dipandang sebagai partai yang paling punya komitmen pada Pancasila.
Ketika pemilih menunjuk PKS, PKB, dan PPP sebagai partai yang paling Islam dan Golkar dan PDI Perjuangan yang paling kurang Islam, di satu pihak, dan di pihak lain menunjuk Golkar dan PDI Perjuangan yang paling Pancasilais dan PKS, PPP, dan PKB yang kurang Pancasilais, maka pemilih Muslim Indonesia membedakan secara jelas antara identitas politik Islam dan identitas politik Pancasila.
Karena itu, tidak bisa membuat klaim bahwa partai yang Islami akan otomatis partai yang Pancasilais, atau sebaliknya.
*Download : * prospek islam politik menjelang 2009.pdf
Jakarta – Pada tahun 1971-an salah seorang aktivis yang bernama Arief Budiman mengkampanyekan agar masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) tidak memilih salah satu partai politik. Gerakan yang lebih dikenal dengan nama golput (golongan putih, red.) itu selanjutnya menjadi gerakan yang ngetrend.
Apa yang dikampanyekan Arief Budiman saat itu tepat sebab pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru penuh dengan rekayasa sehingga dengan banyaknya golput secara signifikan akan mengurangi jumlah kemenangan (Partai) Golkar.
Apakah gerakan golput yang dicetuskan Arief Budiman itu sekarang masih relevan? Sepertinya tidak lagi sebab pemilu yang dilaksanakan pada era reformasi, pemilu 1999, pelaksanaan pemilu menjadi baik. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pun terpenuhi. Sehingga hasil pemilu pun menunjukkan pilihan masyarakat yang sebenarnya.
Meskipun pemilu pada era reformasi keadaannya sudah 180 derajad berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (baca golput). Mereka melakukan golput disebabkan oleh banyak hal. Seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal-hal itulah yang menyebabkan golput muncul.
Partisipasi masyarakat pun dalam pemilihan akhirnya menjadi rendah. Sehingga dikatakan gerakan golput sekarang bukan gerakan politik. Namun, karena disebabkan masalah administratif atau faktor lainnya.
Dari faktor itu maka partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah(pilkada) tidak pernah mencapai 100%. Saat Pilkada Jawa Barat kemarin partisipasi masyarakat sekitar 65% sehingga yang golput 35%.
Jumlah golput yang demikian besar tentu akan mempengaruhi hasil pemilihan. Sehingga taktik memenangi pemilu atau pilkada sekarang bukan lagi hanya pada soal figur dan program. Tetapi, bagaimana partai bisa semaksimal mungkin mendorong anggota atau simpatisannya datang ke TPS pada saat pencoblosan. (more…)
