Dana aspirasi pemprov Jateng yang sedang digunjingkan dalam beberapa minggu ini di media cetak Radar Semarang seperti puncak gunung es permasalahan kronis bangsa ini. Penyimpangan juga diduga terjadi di tahun 2007 karena ada 7,7 M dana tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 352 M yang telah dikeluarkan Pemprov Jateng untuk bantuan ormas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kesenian. Kekecewaan masyarakat begitu besar disetiap kesempatan sosialisasi ke berbagai pelosok di Dapil Jateng I. Tidak heran kalau tingkat golput sangat tinggi sebagai tanda hilangnya kepercayaan rakyat pada pemeritah. Pengalaman pahit dari pemilu satu ke yang lain membuat sementara konstituen juga bersifat pragmatis, apa yang mereka dapatkan sekarang sebelum kemudian nanti dilupakan untuk 5 tahun.
Selamat bagi Gubernur terpilih yang berani mengangkat isu ini. Semoga tidak hanya menjadi isu hangat menjelang PEMILU, tetapi hal ini berlaku seterusnya sebagai wujud usaha memperbaiki citra pemerintahan yang bersih (Good Corporate Governance). Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh dalam membuat anggaran dan arah pembangunan kedepan, sehingga memiliki landasan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Fungsi DPRD sebagai legislator adalah menentukan perundangan dan kebijakan yang dibutuhkan, penetapan anggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan sampai pengawasan pelaksanaannya.
Dana aspirasi berasal dari berbagai sumber termasuk pemasukan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Seharusnya apa yang telah diambil dari masyarakat berupa pajak dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk riil yang dapat dinikmati publik seperti untuk perbaikan prasarana publik. (more…)
Saya menemukan blog pendidikan politik independen, netral lintas parpol, yang sangat baik digunakan sebagai rekomendasi. Akhirnya saya sempat juga bertemu dengan pemiliknya, bang Indra, anak muda idealis, yang sungguh punya komitmen tinggi bagi pendidikan politik publik. Terus terang sebagai caleg, saya sendiri banyak menerima tawaran pembuatan blog, bahkan EO yang menawarkan jadi campaign manager, tentunya tidak free. Tapi blognya bang Indra ini justru unik, karena tidak bisa di ‘beli’ dan sangat ketat dalam menjaring caleg untuk ditayangkan di blog nya. Sementara itu artikel-artikelnya sungguh bermanfaat, bahkan beberapa artikelnya dibajak website berbayar lainnya yang katanya PROFESIONAL, tapi kenyataannya tidak punya integritas dengan tidak mencantumkan sumbernya. Hiks… (RA)
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran secara langsung. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah ada atau terdapat caleg pro rakyat? Atau hanya sekedar klaim saja; mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
OK&V adalah simbol atau kode terhadap caleg yang baik (OK) dan (&) benar (V). Sebuah upaya pribadi (ijrsh) menghimpun persuasi pemilih untuk memenangkan caleg yang pro rakyat. Siapa caleg pro rakyat dimaksud dalam blog ini ?
Simpel saja!. Personal yang tidak punya track record menyakiti hati rakyat, bahkan bagus bila sudah punya investasi atau sumbangsih diri terhadap rakyat. Kategori yang saya pakai adalah bahwa personal yang jujur, ber-visi, ber-inspirasi pro rakyat serta punya kapasitas diri (kompetensi) mewujudkan visi dan inspirasi dimaksud adalah caleg pro rakyat (OK&V).
Kepada personal/pribadi yang demikianlah maka profilnya dimuat diberbagai blog ijrsh secara gratis. Berangkat dari asas Independen & Kepercayaan, demikian saya percaya saja kiriman data mereka atau teman/tim mereka lewat email untuk dimuat profilnya dalam blog ini. Dan data saya posting permanen sebagai bentuk publikasi kontrak politik ter-ekspos kepada publik.
Seiring banyaknya masukan pembaca lewat kolom komentar, maupun berbagai saran langsung kepada saya. Maka perlu pengujian lebih lanjut benarkah mereka ini pro rakyat? Atau hanya nekat saja mengaku pro rakyat agar menang di pemilu nantinya?
Untuk mengetahui siapa saja caleg pro rakyat, silahkan meneruskannya di blog pendidikan politik independen Gerakan Moral Nasional disini.
Melanjutkan Surat Terbuka tentang acara dengar pendapat RUU Pornografi 13 Oktober lalu di Jogya, berikut ini saya muat naik kan rekamannya dari You Tube. Selanjutnya saya tunggu pendapat anda tentang karakter anggota DPR yang seharusnya mengingat begitu terpilih maka mereka adalah ‘wakil rakyat’ bukan lagi wakil PARPOL.
Insiden dua anggota DPR yang asbun didepan publik ini (Surat Terbuka dari Jogya dan kasus kiai mengawini anak 12 tahun) harus menjadi perhatian Badan Kehormatan DPR. Apa betul BK ini berfungsi untuk menegur dan mengingatkan para anggota dewan ‘terhormat’ untuk berperilaku juga terhormat? Seluruh pajak yang ditarik dari rakyat salah satunya dipakai menggaji para aleg ini, termasuk yang asbun. Mereka lupa bahwa mereka melangkah ke senayan membawa mandat suara rakyat, kok ya bisa-bisanya keceplosan dengan kata-kata yang menandakan rendahnya isi otak dan hati mereka.
Sudah seharusnya lah para pembayar pajak, baik karyawan dan pengusaha yang setiap kali setor pajak, angkat suara. Gunakan berbagi channel yang ada sebaga tanda kepedulian anda. Kita mau jadi warga negara yang baik, yang taat bayar pajak, tapi juga menuntut akuntabilitas para pejabat negara. Kalau jalur dan sistem yang ada tidak bisa diandalkan, pasti ada cara lain untuk menyuarakannya seperti milis dan media.
Sebagai seorang perempuan (yang kebetulan dilahirkan jadi orang jawa) dan punya anak belasan tahun, perasaan saya tertusuk dan malu melihat perilaku para anggota dewan terhormat ini. Saya tidak bisa membiarkan anak perempuan Indonesia di usia sekolah harus kehilangan kesempatan meraih ilmu. Harusnya orang tua nya dan para pejabat menonton film Laskar Pelangi biar punya akhlak yang sehat.
Maka saya ingatkan juga bagi semua caleg perempuan ,berjuanglah habis-habisan di pemilu ini, gunakan kesempatan untuk masuk menjadi anggota legislatif agar bisa menjadi anjing penjaga bagi kawanan domba yaitu rakyat yang hidupnya harus diperjuangkan, tapi juga bisa menjadi serigala betina yang menyerang serigala paedofil model beginian.
Berikut saya sertakan email seorang kawan yang tinggal di New South Wales Australia tentang perilaku anggota legislatif disana juga email mbak Gadis. (RA) (more…)
Filed under: politik | Tags: perempuan, politik, gender, minoritas, rakyat, pers, gubernur
Menjelang PILPRES Amerika, dunia menikmati pertarungan debat berkualitas dari sejarah demokrasi suatu negara. Ada baiknya kita yang sedang merangkak dalam demokrasi dalam 10 tahun ini menyikapinya dengan arif. Masalah isu gender bukan masalah barat dan timur, tapi pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat haruslah pro rakyat, termasuk yang paling lemah, yang paling miskin dan sengsara. Thanks mbak Gadis untuk pencerahannya, saya kesengsem dengan Michelle Obama, tapi juga salut dengan ketegasan Gubernur Alaska yang satu ini. Seharusnya perempuan berkualitas seperti ini juga semakin banyak bisa duduk di parlemen Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ada tempatnya dia bertindak tegas dalam menentukan kebijakan publik tapi juga tetap senang menjadi ratu di dapur. Kasihan Partai Demokrat yang gigit jari karena tidak mengajukan Hillary Clinton sebagai kandidat wapres. Ini baru politik namanya. (RA)
Selama satu minggu ini media Amerika sibuk “membedah” Sarah Palin. Gubernur
dari Alaska sejak tahun 2006 dan sebelumnya walikota dari kota kecil
Wasilla, diangkat oleh John McCain untuk mendampinginya sebagai kandidat
wakil presiden, AS, dari Partai Republik. Sejak pengumuman McCain, pers
merubung bagaikan lalat, sebagian besar mempertanyakan kompetensi Sarah yang
dianggap masih terlalu muda dan belum matang dalam dunia politik Washington
DC. Pasalnya McCain yang berumur 72 tahun sangat riskan menempatkan seorang
yang masih belum berpengalaman bila terjadi apa-apa dengan kesehatan McCain
seandainya McCain terpilih. Dengan demikian McCain dianggap tengah
membahayakan Amerika Serikat.
Belum lagi kontroversi soal pengalaman selesai, Sarah dan Todd mengumumkan bahwa anak perempuan mereka yang berumur 17 tahun hamil di luar nikah dan kini kandungannya berumur 5 bulan. Karena Sarah Palin masuk dalam kelompok “Pro-Life Feminist”, maka, tak ada pilihan lain, anaknya akan melahirkan
bayinya. Platform “pro-life” dan anti “gay-rights” merupakan ciri pandangan konservatif yang diusung Sarah. Pers kembali berteriak-teriak dan mulai mempertanyakan kali ini bukan saja kredibilitas Sarah Palin sebagai gubernur tapi juga sebagai ibu. Selain masalah pribadi yang sedang menimpa Sarah dan
keluarganya, Sarah pun masih dalam investigasi tentang pemecatan yang dilakukan terhadap kepala polisi di Alaska.
Maka tak heran, pidato pertama Sarah Palin dihadapan Konvensi Partai Republik menjadi pidato yang ditunggu-tunggu oleh pers dan jutaan pemirsa AS. Bagaimanakah Sarah akan mejawab semua tuduhan-tuduhan pers? Bagaimanakah ia akan mematahkan argumen Partai Demokrat soal pengalamannya? Bagaimanakah ibu yang baru saja melahirkan ini akan bertahan dalam dunia politik yang
sangat maskulin? Apakah ia akan didukung oleh kelompok perempuan apalagi kini setelah Hillary tidak ada, kelompok ini menjadi medan pertarungan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. (more…)
Filed under: politik | Tags: demokrasi, masyarakat, media, partai, pemilu, politik, publik, rakyat
[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB
Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.
Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.
Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.
Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.
Pelita Harapan (more…)
Tidak membutuhkan waktu lama membacanya, tidaksampai dua hari sudah selesai dibaca. Ringan, menggelitik tapi cukup menohok sanubari juga. Begini bobrok kah hasil reformasi negri ini? Hanya ada dua kesimpulan setelah membacanya : menjadi semakin apatis atau menjadi semakin geregetan dan bertanya ” apa yang bisa saya lakukan?”
Penerbit telah berhasil mencapai visinya untuk menjadikannya sebagai sarana pembelajaran politik. Soal jadi best seller itu bonus lah . Saya rasa akan ada seri kedua bahkan ketiga dari buku ini. Tulisan ini belum semuanya, baru 33 kisah dari lima tahun bermarkas di Semanggi. Nanti pasti ada yang menyusul kisah dari berbagai departemen atau bahkan pemkot sertapara menteri berani juga buka mulut tentang segala sepak terjang pemimpindi negeri Indosiasat ini.Selain dari koleksi sang Abu Semar, pasti ada juga rekan Abu Semar lainnya punya cerita serupa yang tak kalah seru. Seperti layaknya orang Indonesia, gampang ketularan penyakit “Me Too”. Lho ternyata dia bisa nulis, kenapa saya gak ya? Hehe… kita tunggu saja, akan buanyak cerita lain keluar dari belakang pintu Gedung Bundar.
Buku ini memang pas banget, pas isinya pas di rilis timingnya saat nama-nama dalam DCS (Daftar Calon Sementara) sudah masuk KPU. Tidak bisa mundur lagi, kecuali para caleg memeriksa diri mengukur kemampuan dan ketahanan diri sebelum masuk kawah candradimuka dengan berbagai perponcloannya. Siap mental luar dalam, kuat iman diantara seliweran rupiah dan dollar . Ingat KPK juga sedang unjuk gigi. Jangan-jangan di tahun 2009 gedung bundar itu berubah menjadi ’see through’ window dengan kaca tembus pandang dimana-mana disertai “hidden camera” dan microphone. All wired atas permintaan rakyat …. (more…)
Berbagai macam lomba dipersiapkan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan RI di berbagai belahan bumi Indonesia, bahkan dimanapun ada orang Indonesia ngumpul seperti para tentara di Libanon. Dari anak-anak sampai orang dewasa ikut berbagai lomba. Ada lomba kelereng dengan sendok, karnaval dengan sepeda hias, lomba panjat pinang, gebuk bantal sampai lomba bakiak.
Untuk warga sekampung disekitar saya yang padat orang betawi, selain lomba yang biasanya diadakan juga lomba mancing. Sengaja kolam renang dikorbankan untuk diisi dengan 20an kg ikan yang dibeli dari pasar. Hadiah nya ada HP yang diperebutkan, biar rame lah. Jangan salah, gak mahal kok. Sekarang kan ada beli telur dapat ayam eh salah, beli SIM card dapat HP. Gak seberapa harganya dibandingkan kebersamaan warga.
Sejenak kita bersama-sama melupakan kesulitan dan kepenatan hidup di hari ini. Tapi kalau dipikir apa artinya keceriaan sehari ini dibandingkan pergulatan sebagian besar rakyat Indonesia selama menghadapi sisa hari dalam setahun. Satu hari keceriaan dibandingkan 364 hari lainnya? Bolehkah mereka berharap semoga di perayaan Kemerdekaan tahun depan, mereka tidak terlalu miskin dibandingkan hari ini? Semoga perayaan proklamasi kemerdekaan di tahun mendatang benar-benar layak dirayakan manakala hak warganegara yang paling dasar untuk hidup layak bisa terpenuhi.
Berbicara soal jumlah rakyat miskin di Indonesia, ada perbedaan yang mencolok antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Bank Dunia mempublikasikan bahwa terdapat sebanyak 110 juta jumlah rakyat miskin di Indonesia, atau 48,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sekarang ini terhitung 225 juta penduduk. Akan tetapi, data dari BPS yang disampaikan oleh Deputi Statistik Sosial Dr. Rusman Heriawan menyatakan, diperkirakan jumlah orang miskin akan berkurang 2 persen dari angka saat ini, yakni 36 juta orang (Koran Tempo, 19 Agustus 2005). Artinya, jumlah orang miskin di Indonesia hanya 16 persen dari jumlah penduduk.[Sinar Harapan] (more…)
