Saatnya HATI NURANI bicara


Hari Anak Nasional: Anak Siapa? by ratna ariani
July 25, 2008, 5:56 pm
Filed under: pendidikan, politik | Tags: , , , , , ,

Membaca kisah Amri (foto dari Kompas ) di Hari Anak Nasional, kita seharusnya malu dan harus memeriksa diri sendiri. Di kota Jakarta yang nomor 2 paling tinggi biaya hidupnya di Asean, masih menyimpan ratusan ribu anak-anak terlantar. Sudah sejauh manakah kita ambil bagian dalam memberikan hak dasar kepada anak, terutama kepada anak-anakdisekitar kita, yang bukan anak kita sendiri.

Tidak banyak anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan gizi cukup, apalagi pendidikan yang sejalan dan bermutu bagi usia mereka. Kalau saja setiap keluarga yang mampu mengadopsi atau mengambil bagian dalam program anak asuh yang ada disekitar kita,maka bisa dibayangkan bisa ada ribuan anak yang tertolong. Jangan kita berhenti pada ‘sedih dan marah’ membaca artikel ini, tapi tidakbertindak apa-apa. Besok pasti lupa, karena headline di koran akan berganti lagi. Mungkin dengan liputan pesta pernikahan yang bermilyard-milyard itu. Satu tindakan dan langkah kecil tapi yang dilakukan oleh banyak orang tentu akan membawa efekpelipatgandaan yang luar biasa. Apalagi kalau didukung program CSR (Corporate Social Responsibility) yang terpadu, wah rasanya beban berat terasa ringan dijinjing.

Lalu dimana peran pemerintah ? Bukankah disetiap agama kita harus menyantuni para fakir miskin, para janda dan orang cacad ? Kenapa pengemis banyak sekali di Ibu Kota, tapi di kota lain di ASEAN seperti Manila dan Bangkok gak sebanyak di Jakarta ? Gak usah jauh-jauh deh, di Bali gak ada anak-anak pengemis di jalanan. Kenapa? Karena budaya dan perda dipegang teguh oleh pemerintah setempat. Budaya malu dipegang di negara-negara berkembang tadi. Tidak ada orang yang akan memberikan uang sedekah bagi peminta-minta, budaya kerja ditumbuhkan. Lebih baik memberi imbalan bagi mereka yang mau berusaha untukkeluar dari kemiskinannya daripada sekedar meminta-minta. Perda larangan mengemis pun ditegakkan dan diikuti, ada polisi budaya juga yang memastikan tidak ada warga yang membandel dan nekad mengemis di bali.

Kalau mau bicara fair, seharusnya dalam kontrak politik antara para kandidat pilkada, ditantang untuk membuat komitmen berapa besar mereka bisa menjamin tercapainya kesejahteraan sosial. Membuat kontrak politik pun tidak hanya soal korupsi; kalau gak ketangkap KPK ya mana rakyat tahu ? Kontrak politik bisa dibuat dalam bentuk : jaminan dalam 5 tahun tidak akan ada anak yang putus sekolah karena tidak bisa membayar uang sekolah. Jaminan dalam 5 tahun mampu menekan anak kurang gizi menjadi separuhnya. Jaminan bahwa tidak ada anak akan meninggal karena tidak tertampung/ditolak di rumah sakit. Kalau tidak tercapai, jangan pilih lagi. Media perlu memonitor setiap kontrak politik yang dibuat sehingga rakyat tinggal menagih janji kan?

Komisi Perlindungan Anak bisa membuat banyak parameter demi terjaminnya hak anak oleh para orang tua dan juga menjadi bagian pemerintah dalam penentuan anggarannya. Undang-undang kita tidak kurang banyak kok. Yang kurang kan pelaksanaannya. Banyak orang pandai membuat undang-undang, tapi tidak banyak yang siap melaksankannya. Dengan gerakan bersama antara masyarakat , peranan pemerintah dan pengusaha maka untuk selanjutnya kita dengan bangga bisa merayakan Hari Anak Nasional. Bukan perayaan seremonial tapi sebagai suatu komitmen yang terus menerus dijaga demi terjaminnya generasi masa depan bangsa Indonesia: karena mereka anak-anak yang terlantar dan miskin adalah anak-anak kita juga.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: