Saatnya HATI NURANI bicara


Islam dan Politik Perempuan: Meretas Kemandirian Politik Perempuan Perspektif Islam by ratna ariani
August 1, 2008, 8:38 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , , , , ,

Bangka Pos – edisi: Jum’at, 01 Agustus 2008 WIB – Penulis: Oleh: Wulpiah
Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/ animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Sepertinya isu terkait keterlibatan perempuan dalam politik sekarang sudah dimulai, mengingat sudah dibukanya pencalonan anggota legeslatif untuk tahun 2009 dan pencalonan anggota DPD RI daerah pemilihan Bangka Belitung. Namun pada level nasional juga lokal, persoalannya adalah sulitnya mencari sang perempuan untuk dicalonkan. Pertanyaannya sejauh mana keikutsertaan para perempuan dalam kompetisi ini?

Secara khusus, hak politik perempuan dalam DUHAM (Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia) tertuang dalam pasal 2: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.” Hak politik perempuan dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 dan 26. Konvenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005.Pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia, di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM juga harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi (khususnya UUD 1945 hasil amandemen kedua, pada pasal-pasal 28 A sampai J tentang Hak Asasi Manusia), dan sejumlah undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Data menunjukan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50, 2 persen. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yang dinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik pada ketiga lembaga formal negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Khusus di legislatif, pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30% namun terpilih hanya 11%, sementara calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Provinsi rata-rata hanya 8% dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu rata-rata hanya 5%. Bahkan, dijumpai sejumlah DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada anggota legislatif perempuan.

Selanjutnya dalam benak kita muncul pertanyaan yang substansial adalah mengapa keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan adalah hasil kajian hukum, dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2006 menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktural dan sosiokultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat (keluarga).
Di samping itu, secara internal rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak banyak perempuan tertarik pada dunia politik disebabkan masyarakat masih menganut pemilihan yang tegas antara ruang publik dan ruang domestik.

Konsekuensi logisnya adalah tidak banyak perempuan berminat atau tertarik memasuki partai politik atau berkiprah di dunia politik. Apalagi berambisi merebut posisi sebagai pemimpin atau penentu kedijakan dan pengambilan keptusan yang memerlukan ketegasan dan sikap rasional. Selanjutnya yang terjadi adalah semua kepentingan, aspirasi dan kebutuhan perempuan yang memang beda dengan laki-laki, tidak terangkat, tidak diakui, tidak dihargai, bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dalam sejumlah kasus).

Perempuan ternyata kurang menginginkan kekuasaan manakala yang dilanggengkan di masyarakat adalah gagasan kekuasaan versi laki-laki yang sarat dengan ciri-ciri keperkasaan, kejantanan, dan kekerasan. Karena itu,sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan. Yakni, kekuasaan yang mencakup kemampuan memberdayakan, kemampuan memelihat dan menciptakan masyarakat yang lebih harmoni dan bermartabat. Dengan demikian definisi baru kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminin yang dapat dicapai oleh keduanya: laki-laki dan perempuan.

Dengan mengembangkan definisi kekuasaan yang berbasis pengalaman perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang handal. Politisi yang tidak akan menyakiti lawan politiknya, apa pun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya.

Meretas Kemandirian Perempuan

Persoalan ini perlu diutarakan mengingat masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa Islam sebagai agama kelompok mayoritas di Indonesia, membatasi hak-hak politik perempuan. Akibatnya, atas nama Islam perempuan dipinggirkan dari dunia politik atau dibatasi akses dan kesempatannya meraih jabatan strategis dalam politik. Persoalan agama juga menjadi sangat penting dibahas karena justifikasi agama sering membuat politisi perempuan tidak berkutik.

Sebagai perempuan muslim diyakini sepenuhnya bahwa Islam adalah agama ideal dan sangat sempurna. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang.

Secara normatif Al Quran melukiskan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, terutama kemandirian dalam bidan politik (al-istiqlal al-siyasah), seperti figur Ratu Bulqis. Bahkan, Al Quran menghimbau perempuan agar berani menyampaikan kebenaran (QS al-Taubah, 9:71), sekalipun harus menentang pendapat publik (QS al-Tahrim, 66:12) dan berani melakukan gerakan “oposisi” terhadap pemerintah yang tiranik. Perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihan pribadi (al-istiqlal al-syakhshi) yang diyakini kebenarannya sekalipun berbeda dengan pandangan suami (QS a;-Tahrim, 66:11). Ringkasnya, dalam jaminan Al Quran, perempuan dapat dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di masyarakat: politik, ekonomi, dan sektor publik lainnya tanpa pembatasan sedikitpun.

Perjuangan perempuan Indonesia umumnya dan lokal khususnya menuju kemandirian politik masih sangat panjang, tetapi perempuan tidak boleh apatis dan bersikap skeptis. Selanjutnya apa yang mesti dilakukan menjelang pemilu legislatif, ada beberapa solusi yang mungkin dianggap efektif untuk menjawab persoalan ini, yaitu:

Pertama, menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen, tentu perjuangan menuju sukses selalu membutuhkan strategi yang handal dan solidaritas yang kuat. Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin (komprehensif) , ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk. Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.

Berangkat dari realita di atas, maka seyogyanya saat ini sudah waktunya para perempuan berbenah, terus kreatif dan melakukan eksplorasi potensi kita sehingga dapat berkompetisi secara sehat dan harmonis dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai serta norma/ajaran agama yang terajut dalam sanubari kita. Selamat berjuang para perempuan, ditunggu kiprah dan kepeduliannya dalam politik.


2 Comments so far
Leave a comment

its good,i like your opinion

Comment by wening

silahkan berpolitik bagi kaum perempuan,,,
selagi moral individunya tidak berimbas dalam proses negara…dalam mencapai tujuan negara.

Comment by kajianrakyat




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: