Saatnya HATI NURANI bicara


RUU Pornografi Cacad Hukum by ratna ariani
September 23, 2008, 7:29 pm
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

RUU ini hendak mengatur moral dan kesusilaan TAPI ada perkara serius cacad hukum dalam proses legislasi: melanggar “kesusilaan” atau kode etik dan tata tertib DPR RI.

Pelanggaran dan catat tersebut sebagai berikut:

1. Terjadi pemalsuan tanda tangan Bpk Agung Sasongko (anggota Pansus DPR RI), beliau sendiri menyatakan di depan saya dan 8 anggota DPRD Bali serta 4 utusan masyarakat Bali, di Ruang Rapat Fraksi DPR RI tanggal 19 September 2008. Beliau juga menyatakan bahwa dalam proses perancangan dan pembahasan draft UU tersebut banyak anggota Pansus seolah-hadir hadir padahal tanda tangannya dicari di luar persidangan atau setelah rapat pembahasan.

2. Pimpinan Pansus menindaklanjuti proses pembahasan draft RUU ini padahal dari 10 Fraksi: 5 fraksi setuju (F-PGolkar, F-Demokrat, F-PKS, F-PPP, F-BPD), dan 4 fraksi (F-PDIP, F-PKB, F-PAN, F-PBR) tidak setuju diproses lebih lanjut sebelum memiliki arti dan definisi (dalam ketentuan umum). Sementara 1 fraksi (F-PDS) tidak hadir, seharusnya tidak bisa dianggap setuju atau tidaksetuju, dan belum diminta konfirmasi tentang sikapnya terhadap draft RUU ini, tapi diabaikan. Pimpinan Pansus mengambil keputusan untuk ditindaklanjuti dengan perhitungan 5 fraksi setuju, 4 fraksi tidak setuju.

(Catatan: Bersama F-PDI Perjuangan, F-PDS akhirnya keluar/walkout dari perumusan. Di Wahid Institute saya bertemu dengan Jeffrey Massie anggota Pansus dari F-PDS dengan tegas menyatakan menolak draft RUU ini).

3. Terjadi pelanggaran Tatib DPR RI oleh Ketua DPR Agung Laksono yang telah mengirim Draft RUU Pornografi ke Presiden RI tanpa konsultasi dengan Wakil Pimpinan Dewan yang lain (Informasi ini dari salah seorang anggota DPR RI dan salah seorang anggota DPD RI, bisa dikonfirmasi) . Menyerahkan draft RUU kepada Presiden RI tanpa konsultasi dengan wakil pimpinan dewan yang lain adalah cacat hukum: Melanggar Tatib DPR RI pasal 19, 20 ayat 1, pasal 24 ayat 2 tentang kepemimpinan kolektif.

4. Terjadi kesalahan prosedur terjadi dilakukan oleh team drafter yang langsung ke Pansus; karena materi draft RUU berubah total dari yang dilaporkan ke Paripurna DPR RI, maka seharusnya terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi, sesuai dengan ketentuan Legislasi dalam memenuhi persyaratan pembuatan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2004.

5. Karena kesalahan prosedural, pemalsuan tandatangan, dan cacat hukum lainnya, maka Presiden RI seharusnya membatalkan/ mencabut AMPRES No R-54/Pres/09/ 2007 terkait RUU tersebut.

Mengingat isu moral dan kesusilaan dan ingin diutur oleh RUU Pornografi, maka 5 point di atas yang menyangkut pelanggaran etika dan Tatib perlu disikapi secara tegas.

Sangat aneh RUU yang mengatur moral bangsa dibuat dengan melanggar “moral” dan prosedur.

Salam Indonesia Jaya,
Posted by: “Sugi Lanús” sugilanus@gmail. com
Sat Sep 20, 2008 7:17 pm (PDT)
WNI bermukim di Bali.


2 Comments so far
Leave a comment

waaahhh ada tanda tangan palsu, ini mestinya diusut dan tidak diberi ampun.

Comment by limpo50

porno menurut saya keinginan jorok, kalau tanpa busana itu telanjang saja.
heheee

Comment by limpo50




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: