Saatnya HATI NURANI bicara


DCS (Daftar Cerita Suka-duka) dari DCS-2: Keterwakilan Perempuan by ratna ariani
October 11, 2008, 1:58 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Ceritanya panjang kalau ditanya, mengapa perempuan harus diberi ‘previlege’ atau keistimewaan dalam jalur  sistem kepartaian. Memang dari sononya perempuan tidak selalu dapat nomor satu atau setara dengan yang pria. Banyak cerita dan kisah tentang keputusan saat melahirkan, bayi perempuan lebih sering digugurkan kalau tidak dikucilkan karena membuat malu keluarga yang mengharapkan bayi laki-laki. Bila tidak ada biaya maka anak perempuan tidak harus kesekolah, toh nanti ke dapur juga. Perempuan tidak perlu bekerja karena mengurus anak dan dapur, padahal mahal sekali biaya hidup di kota besar kalau hanya mengandalkan single income. Tingginya jumlah kematian bayi terjadi akibat rendahnya gizi ibu hamil. Dari data BKKBN 2004, ada 15,700 ibu meninggal selam proses kehamilan atau kelhiran. Dengan kata lain setiap 35 menit seorang ibu hamil meninggal di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan lemahnya proteksi perempuan untuk tetap survive

Disisi belahan dunia lain, pengalaman demokrasi  menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara keterwakilan perempuan dalam legislatif terhadap jiwa produk undang-undang yang dihasilkannya. Hal ini juga terjadi di pihak eksekutif dan yudikatif: ada sentuhan feminin dan sapaan kepada mereka yang tergolong lemah dan tersingkir; khususnya dalam hal perundangan di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan dunia wirausaha. Banyak negara yang memiliki jaminan sosial tinggi dan GDB (Gross Domestic Bruto) tinggi dan korupsi kecil, ternyata memiliki prosentasi wanita cukup tinggi di jajaran pengambil keputusan seperti di negara-negara skandinavia.

UU Pemilu no 10/2008 menuntut keterwakilan perempuan 30 %, sebagai angka awal yang telah disepakati. Usaha tersebut dibuat untuk mendongkrak perolehan kursi perempuan yang 12 % hasil PEMILU 2004 menjadi paling tidak dua kali nya. Not bad but still not easy. Analisis CETRO justru mencatat bahwa semua parpol tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan sampai tingkat DPRD I/II. Partai Golkar, yang mengajukan caleg di 77 dapil, tidak mampu memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di 40 dapil. Partai Amanat Nasional, yang mengajukan caleg di 77 dapil, tidak mampu memenuhi kuota 30 persen di 39 dapil. Yang dinilai memang bukan hanya keterwakilan tingkat nasional atau caleg DPR saja, tapi harus lah per daerah pemilihan, berarti sampai ke tingkat caleg DPRD provinsi dan kabupaten.

Padahal menurut KPU semua parpol ini sudah lolos verifikasi peserta Pemilu oleh KPU dimana salah satunya mempersyaratkan kepengurusan 30 % wanita. Artinya bila melaporkan struktur KSB – Ketua Sekretaris dan Bendahara di tingkat DPD/DPC , salah satunya harus perempuan. Juga dalam struktur di pusat (DPP) kalau ada 3 perempuan, maksimal 6 orang pengurus pria. Kalau membentuk 60 orang pengurus DPP maka 20 harus perempuan. Nah, sewajarnya parpol bisa mengisi kuota perempuan tersebut kan? Mengapa tidak?

Kemungkinan yang terjadi adalah pertama, para perempuan dalam struktur kepengurusan partai memang tidak siap untuk menjadi caleg. Mereka memilih jadi konco wingking, menjadi seksi sibuk saja- urusan belakang sajalah. Gak PeDe untuk tampil kedepan. Kedua adalah alasan keluarga, kalau suami sudah aktivis partai, istri pengurus, masa dua-duanya mau maju jadi caleg? Siapa yang urus keluarganya? Fakta ini menunjukkan lemahnya proses rekrutmen perempuan dalam internal parpol. Parpol pun tidak cukup menarik perhatian para perempuan aktivis di berbagai LSM, bisa dilihat dalam tulisan berikut. Yang terjadi banyak pengurus parpol yang kerjanya ‘hunting’  cari caleg perempuan sampai hari H penutupan pendaftaran KPU agar bisa memasukkan 2 ‘jago’nya lagi dalam DCS.

Organisasi sayap untuk menjaring perempuan tidak berarti banyak, karena isinya terdiri dari para istri dan anak sang bapak yang menjadi fungsionaris parpol. Walhasil nama mereka hanya dipinjam untuk ‘ganjel’ nomor buntut, sebagai pelengkap penderita, agar para pria bisa maju. Jangan salah, satu perempuan mengundurkan diri maka parpol harus mencari ganti perempuan lagi agar mencapai 30 % kuota perempuan di dapil tsb. Tapi kalau tidak dapat, maka bila ingin JAIM 30 %, dua caleg pria harus mundur juga. Mana ada yang mau laaah?? Walhasil kalau caleg perempuan mundur, pasti ditahan dengan berbagai cara oleh parpol.  Tapi .. ah, gak ada sanksi dari KPU kan?

Setelah memperhatikan Cerita #1 tentang Parlementary Threshold, kita mau melihat kemungkinan caleg perempuan menduduki kursi legislatif di 2009. Dari data yang dimiliki CETRO, rata-rata caleg yang berhasil duduk adalah caleg no 1, tidak memenuhi BPP tapi mendapat limpahan suara dari caleg2 dibawahnya.Data Cetro juga menyebutkan sebagian besar parpol menempatkan caleg perempuan di nomor tiga Nah berarti, kemungkinan caleg perempuan terpilih akan semakin kecil manakala parpol hanya berani menempatkan perempuan dengan nomor urut 3. Yang penting kan tidak menyalahi UU Pemilu …

Paracaleg perempuan bisa saja kampanye sampai berbusa agar para perempuan memilih perempuan juga, tapi mekanisme parpol bisa menciutkan nyali. Kalau parpol menggunakan mekanisme suara terbanyak dalam menentukan nomor urut, maka caleg perempuan pun bisa dirugikan walaupun ia mendapat no 1. Kan lucu, perempuan ditempatkan di nomor satu, tapi memilih mekanisme suara terbanyak. Kalau parpol pakai sistem nomor urut, maka perempuan dipasang di nomor 3. Begitulah pokoknya aturannya dibolak-balik, mana yang enak-enak aja buat sang elit parpol.

So, buat apa dong para perempuan dipasang untuk ganjel dua orang laki-laki agar dapat kursi? Silahkan dipelajari DCS di http://www.kpu.or.id dan http://www.cetro.go.id parpol mana saja yang berani menempatkan perempuan di nomor jadi (1). PKB mengklaim bahwa mereka berani menempatkan 35 % dari 181 caleg perempuan di nomor jadi (1 dan 2). Sedangkan PDP mengklaim bahwa 30 % caleg jadi adalah perempuan.  Mereka mengartikan 30 % keterwakilan perempuan juga harus tercermin dalam komposisi anggota legislatif terpilih dari PDP. PKS mendapat rekor tertinggi dengan keterwakilan perempuan 39 %.

Disatu sisi parpol juga memiliki dilema bila para perempuan berkualitas menuntut posisi nomor jadi sementara para pembina dan pendiri partai umumnya laki-laki. Ada mekanisme internal parpol yang harus dilalui dalam penentuan nomor urut, suka tidak suka, begitulah bunyinya. Kembali lagi ini adalah bukti lemahnya kaderisasi dalam mempersiapkan caleg perempuan. Parpol nya saja gak PeDe, perempuannya apalagi…

Kesimpulannya: keterwakilan perempuan dalam mewarnai kebijakan politik hasil PEMILU 2009, ada kemungkinan meningkat dibandingkan 12 % di tahun 2004, tapi rasanya tidak akan banyak berubah karena parpol-parpol besar umumnya kurang PeDe menempatkan perempuan di nomor jadi. Seperti tulisan di belakang truk pasir : “Sabar Menanti” judulnya bagi kaukus perempuan di parlemen.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: