Saatnya HATI NURANI bicara


Pembayar Pajak Menuntut Anggota DPR : Bisakah? by ratna ariani
October 23, 2008, 11:29 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Insiden dua anggota DPR yang asbun didepan publik ini (Surat Terbuka dari Jogya dan kasus kiai mengawini anak 12 tahun) harus menjadi perhatian Badan Kehormatan DPR. Apa betul BK ini berfungsi untuk menegur dan mengingatkan para anggota dewan ‘terhormat’ untuk berperilaku juga terhormat? Seluruh pajak yang ditarik dari rakyat salah satunya dipakai menggaji para aleg ini, termasuk yang asbun. Mereka lupa bahwa mereka melangkah ke senayan membawa mandat suara rakyat, kok ya bisa-bisanya keceplosan dengan kata-kata yang menandakan rendahnya isi otak dan hati mereka.

Sudah seharusnya lah para pembayar pajak, baik karyawan dan pengusaha yang setiap kali setor pajak, angkat suara. Gunakan berbagi channel yang ada sebaga tanda kepedulian anda. Kita mau jadi warga negara yang baik, yang taat bayar pajak, tapi juga menuntut akuntabilitas para pejabat negara. Kalau jalur dan sistem yang ada tidak bisa diandalkan, pasti ada cara lain untuk menyuarakannya seperti milis dan media.

Sebagai seorang perempuan (yang kebetulan dilahirkan jadi orang jawa) dan punya anak belasan tahun, perasaan saya tertusuk dan malu melihat perilaku para anggota dewan terhormat ini. Saya tidak bisa membiarkan anak perempuan Indonesia di usia sekolah harus kehilangan kesempatan meraih ilmu.  Harusnya orang tua nya dan para pejabat menonton film Laskar Pelangi biar punya akhlak yang sehat.

Maka saya ingatkan juga bagi semua caleg perempuan ,berjuanglah habis-habisan di pemilu ini, gunakan kesempatan untuk masuk menjadi anggota legislatif agar bisa menjadi anjing penjaga bagi kawanan domba yaitu rakyat yang hidupnya  harus diperjuangkan, tapi juga bisa menjadi serigala betina yang menyerang serigala paedofil model beginian.

Berikut saya sertakan email seorang kawan yang tinggal di New South Wales Australia tentang perilaku anggota legislatif disana juga email mbak Gadis. (RA)

Na, Di NSW sini, baru saja ada kasus, anggota DPR juga, sama istrinya makan di resto Iguana di salah satu suburb, entah karena apa, sang istri marah2 ke pelayan, bahkan mengancam akan menutup resto itu, dan ijinnya dicabut.  Di sini sich orang berani mengadukan kasus itu.. wah istrinya yang juga anggota DPR langsung dicabut lho.. Suaminya juga di suspend, tapi untung premiernya diganti, jadi itu suaminya bisa masuk lagi.
Ternyata kasus anggota DPR yang neko2 bukan cuma di Indonesia saja.. tapi bedanya di sini systemnya jalan, jadi kalau ada orang spt  Balkan Kaplale, langsung bisa diadukan dan kemungkinan bisa dicopot…
Liza yang ikut prihatin.
TUNTUT AKUNTABILITAS UCAPAN ANGGOTA DPR

Sudah kedua kalinya anggota DPR memberikan pernyataan di hadapan publik yang perlu dituntut akuntabilitasnya. Anggota DPR bernama Balkan Kaplale dari Partai Demokrat pada tanggal 13 Oktober 2008 di Jogya, merendahkan suku Papua dengan mengatakan bahwa orang Papua perlu menikah degan orang Jawa agar memperbaiki keturunan. Jelas anggota DPR ini tidak menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia dan mengingkari UUD 45 serta Pancasila.

Kini, Rosyad Shihab, anggota DPR dari PKS, pada tanggal 22 Oktober 2008, mengatakan bahwa menikahi anak umur 12 tahun tidak masalah. (sumber : detikcom) Jelas anggota DPR ini mengingkari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

Bagaimana mungkin kedua anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat Indonesia dengan demikian mengetahui aturan hukum yang berlaku justeru tidak mengerti dan memahami hukum di Indonesia.

Apakah rakyat Indonesia bisa mempercayai anggota-anggota DPR yang tidak kompeten tapi terus dibiayai oleh pajak rakyat? Lalu, mengapa ketua DPR maupun ketua-ketua partai terkait tidak menegur bahkan mengeluarkan anggota-anggota DPR tersebut yang bukan saja tidak kompeten tapi memalukan bangsa Indonesia?

Saatnya rakyat Indonesia menuntut akuntabilitas ucapan-ucapan anggtota DPR. [ gadis arivia ]


5 Comments so far
Leave a comment

Hi Mbak Ratna, nice article.
Coba sistem di Indonesia bisa setegar di NSW. Pasti aleg-2 di DPR sana banyak yg dicopot… hehe…

Comment by Yadi

Butuh introspeksi mendalam sekali dan mengakui sejujurnya bahwa para pemilihlah yang paling ber- tanggung jawab apabila ada karakter2 aneh begini muncul dan bisa menjadi anggota DPR, apalagi wakil
ketua!! Benahilah juga UU Perkawinan [NASIONAL] agar tidak lagi bisa dikalahkan oleh aturan/hukum
perkawinan agama tertentu yang kontradiktif.

Comment by John TS Oei

Mbak Ratna, saya setuju banget pajak lah satu alternatif dasar yang bisa menolong mengsejahterakan bangsa, namun : untuk bertepuk tangan dibutuhkan dua tangan. tentu alasan klise, tapi bagaimana cara bertepuk tangan yang benar itu belum bisa diterapkan di indonesia. mungkinkah seperti Amerika membutuhkan ratusan tahun lagi ? tetapi seberapa lama waktu yang ditempuh Amerika, apakah akan kurang lebih bisa sama dilakukan oleh Indonesia, mengingat bangsa kita lebih banyak kurang terdidik, bahkan tidak terdidik dengan baik, contoh kasus si kiai yang menikahi gadis usia 12 tahun, adalah satu bukti kemunduran suatu bangsa, gini hare mau masuk abad 22, masih ada orang barbar ??? Mbak ga tau deh apa yang bisa dilakukan lagi, saya sejauh ini dalam lingkungan kecil hanya berusaha mendidik karyawan saya untuk mengerti apa arti tanggung jawab saja pada diri sendiri, pada pekerjaan,pada keluarga, pada masyarakat. belum yakin akan berhasil. sepertinya bangsa ini perlu dosis yang cukup tinggi untuk penyakit2 parah yang ada di indonesia. kebanyakan perempuan2 indonesia karena sistem patriarkat, mematuhi suami sesuai dengan ajaran norma agama dan masyarakat. kita belum berani menjadi perempuan yang mengambil keputusan2 karena kita berhak memutuskan. kebanyakan mengambil keputusan2 setelah mendahulukan “menghormati” suami. berunding pun juga akan kalah kalau tidak sesuai dengan keputusan suami. apakah kita memiliki seorang perempuan seperti “Joan D’Arc” yang berani mati membela kaumnya ? hehe tentu tidak seekstrem itu ya Mbak. salam katrin

Comment by katharina

Coba kaya di peraturan peraturan yg ada di indonesia bener bener berlaku. Aparat sama pemerintahnya juga tegas kaya di NSW. Disini sih banyak yg jadi pejabat dikit udah berasa yang paling hebat. Mudah mudahan hukum di NSW bisa berlaku nanti di indonesia..

Comment by Sipp

Itu lah bangsa kita, menurut saya yang ada di bangku wakil rakyat ini , ini mencerminkan bahwa pendidikan tidak penting, lulusan SMA bisa duduk disana, bahkan yang tidak sekolah sama sekali dan kalau perlu bisa beli ijzah. Pertanyaannya kalau yang duduk di wakil rakyat itu segitu aja pendidikannya, kalau gitu tidak ada bangsa ini yang mau berjuang, mengejar ilmu dan mati-matian mendapatkan gelar seperti yang dicontohkan oleh SBY, walaupun saya bukan pendukung SBY. Kemana itu para DOKTOR-DOKTOR ilmu, orang berpendidikan dan walaupun kadang-kadang orang berpendidikan ini bertingkah laku pola seperti orang yang tidak berpendidikan.

Oh ya masalah anggota DPR ini kenapa tidak di-internasionalkan dengan membuat petisinya di http://www.thepetitionsite.com
Sehingga tingkah laku wakil rakyat ini dapat international, dan mendapat dukungan international. BUkan maksud kita menjelekkan bangsa sendiri ke orang lain, kalau memang sudah jelek yah mau apa lagi, tapi setidaknya kalau ada opinion dunia luar, apa tidak malu wakil rakyat ini dengan pikiran RASIS nya, yang notabene saat ini tidak punya kemaluan dan tidak akan pernah punya kemaluan, sehingga terus dan akan terus mempermalukan dirinya sendiri, bahkan keluarganya dan terlebih bangsanya yang adalah bagian dari kita sendiri.

Comment by Spits




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: