Saatnya HATI NURANI bicara


Sunset Policy: Jangan Sampai Menyesal ! by ratna ariani
December 4, 2008, 6:40 am
Filed under: artikel, sosial masyarakat | Tags: , , ,

Marilah kita melakukan pertobatan nasional dengan memanfaatkan kesempatan kebijakan Sunset Policy yang akan berakhir dalam 3 minggu ini – 31 Desember 2008.

Sepengetahuan saya bebas fiskal ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga pemilik NPWP yang berusia dibawah 21 tahun. Tapi pastikan juga anda sudah menyelesaikan kewajiban tahun fiskal sebelumnya, tidak sekedar punya NPWP.
Per 1 Jan 2009 karyawan yang tidak punya NPWP  membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang memiliki NPWP. Selain itu masalah asset pribadi serta hutang (kewajiban pada bank) termasuk atas nama istri juga harus dilaporkan sebelum 31 des 2008.
Bila lalai maka kita akan kesulitan saat melakukan transaksi ataupun hibah asset  tersebut ke anak-anak, juga saham pendiri perusahaan kita di notaris. Jadi jangan sampai menyesal karena ketidaktahuan dalam memanfaatkan peluang yang menarik dari Dirjen Pajak ini.

Untuk jelasnya, silahkan hadir di acara Sosialisasi Kebijakan Sunset Policy  yang akan diadakan pada

Hari/tanggal    : Senin, 15 Desember 2008
Pk                    : 19.00 – selesai
Tempat            : Aula Gereja Santa Perawan Maria Ratu (Blok Q) Jl Suryo 62 (telp 021- 720 8640)
Nara sumber   : Bpk Sayuti Gazali, konsultan pajak dan dosen di Univ. Andalas
Biaya                : Rp 50.000 untuk konsumsi dan makalah
Pendaftaran      0856 91 77 9696 (SMS only – tempat terbatas)
Penyelenggara Seksi Kerawam Paroki SPMR

Semoga informasi ini bisa membantu teman2 sekalian mengingat gencarnya Dirjen pajak mensosialisasikan Sunset Policy. Percayalah bahwa Pemerintah tidak akan menggorok ayamnya, tapi cuma meminta bagian dari telur-telur  yang dihasilkannya. Silahkan forward kepada para pengusaha dan profesional yang anda kenal.
Salam
Ratna Ariani

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tarif Fiskal Udara Akan Jadi Rp 3 Juta, Bawa NPWP Bebas
DJP Siapkan Draf PP, Pemilik NPWP Bebas

JAKARTA – Bagi warga yang biasa bepergian ke luar negeri, sebaiknya jangan menunda lagi membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai 2009 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menaikkan tarif fiskal angkutan udara dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 3 juta. Sesuai UU Pajak Penghasilan (PPh), jika dapat menunjukkan NPWP, mereka yang ke luar negeri akan mendapatkan fasilitas bebas fiskal.

Kenaikan tarif fiskal itu dilakukan agar makin banyak wajib pajak yang membuat NPWP. Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan DJP Robert Pakpahan mengatakan, kenaikan tarif fiskal dilakukan supaya masyarakat tahu bahwa NPWP itu bernilai mahal.

”Makanya, dinaikkan. Drafnya sedang dibuat,” katanya seusai sosialisasi sunset policy bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Kantor Depkeu, Jakarta, kemarin (1/12).

Menurut Robert, untuk mendapat fasilitas bebas fiskal, NPWP harus dimiliki setidaknya satu bulan sebelum berangkat ke luar negeri. Sebab, NPWP tersebut harus masuk dulu ke dalam master data DJP. Batas waktu ini dibuat agar orang tidak semata membuat NPWP untuk dapat fasilitas fiskal gratis.

Untuk mendapatkan fasilitas bebas fiskal, tinggal menunjukkan NPWP di kantor fiskal bandara. Lalu, akan diberikan stiker untuk ditunjukkan kepada petugas imigrasi sebagai bukti bebas fiskal.

Menurut Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution, PP tentang tarif dan mekanisme fiskal yang baru saat ini tengah digodok. Besaran tarif fiskal juga ada dalam draf PP. Tapi, dia masih enggan menyebutkan tarif fiskal yang baru.
”Jangan ditanya dulu. Kalau di saat terakhir berubah, susah saya. Yang meneken PP kan presiden,” katanya.

NPWP harus dimiliki setidaknya sebulan sebelum berangkat ke luar negeri agar NPWP bisa diurus jauh hari sebelumnya. ”Jangan besok ke luar negeri, baru urus NPWP. Ribet nanti di bandara. Sehingga kita atur ya sebulan sebelumnya-lah, ” tutur Darmin.

Di sisi lain, DJP akan memasukkan 1.200 WP OP terkaya di DKI Jakarta dalam LTO (large taxpayer office). Menurut Darmin, DJP menggunakan kriteria besarnya aset sesuai yang tertera di database. “Kalau soal besarnya yang dibayar, banyak yang malah tidak masuk. Jadi, kita pertama lihat harta kekayaannya, ” ujar Darmin.

Dia menyebut DJP sengaja membuat segmentasi WP OP agar penanganannya mudah. Pengelompokan berdasarkan laporan harta sesuai di SPT juga masih belum tepat. Sebab, masih banyak WP yang belum memasukkan datanya secara benar.
Memakai kriteria pembayaran pajak juga tidak tepat. Sebab, banyak WP kaya justru pembayaran pajaknya kurang. ”Jadi, kita short saja dulu yang teratas dan didorong mereka memperbaiki. Nanti bisa berubah itu,” katanya. (sof/dwi)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: