Saatnya HATI NURANI bicara


DPR Membolos Sidang Di Masa Kampanye by ratna ariani
January 12, 2009, 7:07 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Seingat saya ada satu nyanyian saat masih SD tentang kebiasaan si Amir yang suka membolos. Entah apa masih dinyanyikan anak-anak SD jaman sekarang, karena saya tidak pernah mendengar anak saya menyanyikannya. Rupanya si Amir ini sudah dewasa dan teman-temannya banyak yang jadi anggota DPR, suka sekali membolos, sehingga kalau Amir membolos menyusahkan ibunya, tapi kalau anggota DPR membolos yang susah ya negara dan rakyat yang membayar mereka melalui pajak yang dipotong tiap bulan.

Ada banyak hal yang membuat mereka membolos, ini yang harus diteliti lagi oleh BK (Badan Kehormatan) DPR.  Banyak hal yang bisa dilakukan kalau memang ada itikad baik untuk membuat DPR kembali dipercaya oleh rakyat, beberapa diantaranya antara lain:

1) Tata laksananya

Tata laksana pun harus diperjelas dan konsekwensi harus dijalankan konsisten. Kalau hanya tandatangan hadir satu kali di awal  sidang, tapi selanjutnya tidak hadir, alias hanya tanda tangan, mereka tidak berhak atas uang sidang. BK bisa mengedarkan daftar hadir dua kali kali, tapi tidak ditentukan waktunya. Artinya bisa diedarkan atau dikeluarkan  di awal  untuk menghitung quorum dan sekali lagi di pertengahan atau akhir  sidang. Atau gantilah daftar hadir manual dengan scanner ibu jari, sehingga waktu datang dan pulangnya anggota dewan tercatat otomatis. Hare gene masih manual?

2) Alasan Kesehatan.

Ketentuan mereka yang tidak hadir karena sakit perlu juga ditinjau kembali. Setiap anggota dewan sudah mempersiapkan surat keterangan kesehatan dari RS bahkan dilengkapi dengan test jasmani (check-up) dan rohani lewat test psikologi/kejiwaan. Maka bila berhalangan selama lebih dari 2 minggu karena kondisi kesehatan, harusnya tim kesehatan turun tangan dan menyatakan apakah ybs masih bisa meneruskan sisa tugasnya atau tidak. Kalau setelah 3(tiga) bulan tidak juga ada kemajuan, mengingat tingginya kegiatan di DPR, maka harus dikembalikan kepada Parpol untuk menggantikannya. Inipun harus dibatasi satu kali dalam 1 periode jabatan, bila terjadi dua kali atau lebih maka PAW (Pergantian Antar Waktu) sudah harus dipersiapkan. Konsekwensinya bagi perempuan hanya bisa hamil satu kali selama menjabat karena masa cuti melahirkan hanya akan diberikan 1 (satu) kali. Maka para konstituen harus jeli memilih anggota DPR yang masih fit kesehatannya dan siap kerja keras. Pembatasan usia maksimal caleg menjadi satu pertimbangan dalam hal ini.

3) Masa Reses

Adalah masa dimana para anggota legislatif tidak bersidang, tapi dapat menggunakan waktunya untuk bertemu menggali aspirasi konstituen. Memang ada dana khusus yang disediakan, oleh karenanya harus ada laporan pertanggungan jawab atas penggunaan masa reses ini, tidak hanya dananya tapi juga kegiatan apa yang dilakukan. Hal ini harus menjadi catatan konduite ybs.

4) Konflik kepentingan

Untuk menghindari konflik kepentingan telah dikeluarkan peraturan KPU dimana seluruh pejabat berstatus pegawai negeri harus melepaskan jabatannya bila mendaftarkan diri sebagai caleg. Demikian juga bila seorang kepala daerah akan mencalonkan diri kembali ia harus melepaskan jabatannya untuk sementara. Mengapa hal ini tidak diberlakukan bagi para anggota dewan? Bukankah sudah jelas terjadi ada konflik kepentingan didalamnya, mereka jelas menggunakan waktu yang seharusnya untuk bersidang, tapi digunakan untuk kampanye di daerah pemilihannya. Sejak pendaftaran caleg, harusnya mereka yang memilih untuk maju kembali, harus bersedia di PAW, digantikan sampai Pemilu berakhir dan bahkan sampai pelantikan anggota DPR dilaksanakan. Otomatis para anggota dewan ini hanya bertugas 4 tahun dari 5 tahun yang seharusnya. Pertanyaannya apakah orang no 2 yang menggantikan lewat PAW ini mau bekerja untuk satu tahun dan kehilangan kesempatan untuk maju lagi menjadi caleg di periode berikutnya, bukan pilihan yang mudah.

Di atas semua ini, parpol lah yang paling bertanggung jawab atas prestasi para calegnya. Mereka yang telah memilih dan mengusulkannya dalam Daftar Caleg Sementara yang kemudian menjadi DCT. Sehingga harus ada tindakan tegas selain dari BK untuk mengembalikan anggota legislatif yang ‘raport’nya merah kepada parpol.  Di akhir periode perlu juga ditayangkan prestasi para parpol ini dalam mendampingi kadernya menjadi anggota legislatif, bagaimana prestasi kadernya terutama kualitas dan produktifitasnya selama menjabat serta berapa banyak parpol tersebut melakukan PAW dan apa sebabnya. sehingga di PEMILU selanjutnya rakyat punya gambaran jelas tentang pilihannya kemudian baik tentang pemilihan caleg dan kualitas parpolnya. Pada akhirnya kedaulatan ada ditangan para pembayar pajak ini, maka rakyat juga tidak bisa tinggal diam bila BK DPR tidak juga tegas dalam bersikap. Mungkin rekan-rekan ada usulan lain? (RA)

==================================================================================

Anggota yang Selalu Hadir Hanya 116 Orang

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO/Sabtu, 10 Januari 2009 | 07:37 WIB
JAKARTA, SABTU – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 memprihatinkan. Pada masa sidang II, 24 November-19 Desember 2008, anggota Dewan yang selalu hadir dalam lima kali rapat paripurna hanya 116 orang dari total 550 anggota.

Selebihnya, berdasarkan data yang dihimpun Kompas, 434 orang pernah sekali hingga lima kali tidak menghadiri rapat paripurna dengan alasan izin, sakit, atau tanpa keterangan.

Anggota yang pernah tidak hadir sekali dari lima kali rapat paripurna yang digelar sebanyak 165, tidak hadir dua kali (86), tidak hadir tiga kali (71), tidak hadir empat kali (57), dan tidak hadir lima kali (34). Adapun anggota DPR yang tiga kali berturut-turut atau lebih tidak hadir di rapat paripurna tanpa memberikan keterangan ada 21 orang.

Dibahas

Menyikapi rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan itu, Rabu pekan depan, pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, Badan Kehormatan, dan pimpinan panitia khusus.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Shaleh, rapat akan digelar Rabu siang. “Salah satu agendanya adalah membicarakan persoalan absensi ini tanggung jawab siapa,” ucapnya.

Rapat juga akan membicarakan adanya desakan masyarakat untuk memublikasikan daftar hadir anggota dalam rapat-rapat.

Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro pernah mengusulkan untuk memperberat sanksi bagi anggota Dewan yang mangkir di persidangan. Sanksi itu berupa sanksi keuangan atau pemotongan gaji atau honor.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun sebelumnya juga mengusulkan pengetatan pemberian izin atau sakit. Izin baru bisa diberikan kalau alasannya spesifik dan urgen, sedangkan keterangan sakit harus melampirkan surat dokter.

Disalahgunakan

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengingatkan, ketidakhadiran anggota Dewan dalam sidang sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari fungsi representasi.

Maraknya anggota DPR yang berkunjung ke daerah menjelang pemilu dan meninggalkan sidang sesungguhnya tidak bisa ditoleransi karena semua anggota DPR sudah mendapatkan waktu untuk menemui konstituen pada masa reses dan dibiayai negara. Namun, masa reses juga sering disalahgunakan. “Sering kali masa reses dimanfaatkan hanya untuk bertemu fungsionaris partai,” katanya.

Pada masa mendatang, PSHK mengusulkan harus ada skema rencana pemanfaatan masa reses yang lebih terukur sehingga bisa dievaluasi, termasuk pemberian dana resesnya.

Sulit dihindari

Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (Partai Bulan Bintang) Ali Mochtar Ngabalin berpandangan, ketidakhadiran anggota DPR dalam persidangan menjelang pemilu sulit dihindari. “Tidak bisa dimungkiri kader-kader terbaik partai itu ada di parlemen. Jadi, mau tidak mau, banyak yang harus turun,” ujarnya.

Terlebih lagi dirinya dari PBB yang hanya memiliki 11 anggota Dewan sehingga harus banyak turun ke daerah. Namun, dirinya selalu mengajukan surat izin apabila tidak bisa menghadiri rapat.

Dia juga mendukung usulan pimpinan Badan Kehormatan untuk memberi sanksi keuangan kepada anggota Dewan yang tidak hadir. “Jangan pernah kita itu makan uang yang bukan hak kita. Cuma, harus dibuat sistemnya yang tegas,” ujarnya.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: