Saatnya HATI NURANI bicara


Pernyataan Pers Institut Perempuan: Hari PRT 15 Feb by ratna ariani
February 19, 2009, 3:12 am
Filed under: artikel, sosial masyarakat

Sebelum membicarakan Hak Azasi Manusia (HAM), marilah kita tengok bagaimana kita sendiri berperilaku sejalan dengan HAM dalam ruang lingkup domestik, rumah kita sendiri. Terutama bagaimana kita bersikap kepada orang-orang upahan yang paling dekat, yaitu para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Mereka yang sebagian besar perempuan tidak punya pilihan lain, karena kesulitan ekonomi   lebih baik pergi ke kota dan bekerja sebagai PRT, daripada dinikahkan di kampung. Sedihnya lagi kalau mereka harus menikah, maka kenikmatan memegang sedikit uang itu akan hilang dengan berakhirnya masa lajang. Maka banyak yg menghadapi dilema antara bekerja sebagai PRT atau menikah.

Usulan memberikan libur satu hari hanyalah salah satu cara bagaimana kita memperlakukan para PRT secara manusiawi. Mereka juga perlu libur dan sejenak mengendurkan syaraf,  seperti kita juga yang sudah stress bekerja sepanjang minggu ingin juga punya waktu santai sejenak.  Tetapi yang lebih penting saya rasa, bagaimana bukan hanya memberikan libur sehari dalam seminggu, tapi juga memberikan solusi apa yang akan dilakukan saat mereka libur. Apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif?Apa usaha kita untuk membantu satu orang, PRT di rumah kita, agar nanti setelah tidak lagi menjadi PRT ia tetap mampu memiliki penghasilan dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan dan menikah.

Memberikan wawasan pola pikir manajemen keuangan keluarga, melatih menabung dan membelanjakan gajinya dengan bijak, misalnya menyicil beli kambing di kampung daripada beli HP, serta memberi ketrampilan khusus selagi masih tinggal bersama kita, adalah salah satu cara menghargai PRT untuk menjadi manusia yang mandiri nantinya. Bukan cita-citanyalah untuk menjadi PRT, tapi semoga ia berani punya cita-cita menjadi manusia yang juga bisa berguna bagi orang lain. Mari berdayakan para PRT kita untuk menjadi manusia mandiri (RA)

=====================================================

Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dalam rangka Peringatan
Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 15 Februari:
”Wujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
yang berbasiskan HAM”

Berdasarkan survei ILO IPEC(2003), jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia mencapai 2,5 juta, dengan sebaran kerja meliputi: DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566; Jawa Timur: 402.762; Jawa Tengah: 399.159; Jawa Barat: 276.939; Banten: 100.352; Bali: 99.277; Sulawesi Selatan: 62.237; Lampung: 60.461; DIY: 39.914, serta propinsi lain seperti: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dengan jumlahnya tidak terpaut jauh. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dan menunjukan PRT merupakan salah satu pilihan pekerjaan – terutama perempuan – di tengah situasi perekonomian dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit.

UUD 1945 Amandemen 1-4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Pasal 28D ayat (1)) dan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” (Pasal 28 D ayat (2)). Namun demikian, dalam realitasnya, PRT rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM: kekerasan ekonomi seperti upah yang ditunda, upah yang dipotong dan upah yang tak dibayarkan; kekerasan fisik diantaranya eksploitasi jam kerja, beban kerja yang berat, peristiwa pemukulan, penganiyaan; kekerasan psikis: perendahan, pelecehan, pembatasan ruang gerak, sosialisasi; serta pelecehan seksual. Sementara di sisi lain perlindungan hukum tidak mengakui dan mengakomodasinya dan budaya yang ada menganggap rendah pekerjaan PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak yang dialami oleh PRT.
Melihat kondisi kerentanan yang dialami oleh PRT, sangat penting untuk membangun sistem perlindungan bagi PRT. Hal ini dapat ditempuh dengan merumuskan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan PRT yang berbasis HAM, khususnya hak-hak pekerja dan hak perempuan, serta mengembangkan kultur yang mengakui dan menghargai jenis pekerjaan dan keberadaan PRT.

Dalam kaitan membangun sistem perlindungan PRT, baik secara kultural dengan mengembangkan dukungan masyarakat dan secara struktural dengan melahirkan kebijakan perlindungan PRT, maka INSTITUT PEREMPUAN, tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi untuk Perlindungan PRT (JALA PRT) mengkampanyekan tanggal 15 Februari sebagai Hari PRT Nasional. Penetapan Hari PRT Nasional 15 Februari dilatarbelakangi peristiwa penganiayaan PRT anak bernama Sunarsih (15 tahun) pada 15 Februari 2001 dan bangkitnya advokasi terhadap PRT di Indonesia karena peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan:
1. Pemerintah untuk menetapkan 15 Februari sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional
2. DPR dan Pemerintah segera membahas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan 1 hari libur mingguan bagi PRT
4. Segenap komponen masyarakat dan media membangun dan mengembangkan kultur yang memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap PRT

Demi keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan,
INSTITUT PEREMPUAN

R. Valentina Sagala, SE, SH, MH
Chairperson of Executive Board


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: