Saatnya HATI NURANI bicara


Percepatan Pembangunan di Jateng 5 tahun kedepan : mungkinkah? by ratna ariani
February 27, 2009, 4:47 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Saat ini pemerataan pembangunan masih belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi di Jateng 4,1 % (Juli 2008 BPS)untuk sektor pertanian tidak diikuti dengan naiknya NTP (Nilai Tukar Petani) yang hanya 94,24 dibawah 100; artinya petani masih nombok di satu masa tanam. Dengan kata lain harga beras yang tinggi belum membuat petani menjadi sejahtera. Demikian juga hasil jajak pendapat yang sering diadakan Kompas Jateng dari segi kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, penanganan buruh dan PKL, pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta perlindungan alam dan lingkungan. Puncak rendahnya kepercayaan rakyat terhadap hasil pembangunan juga terlihat dengan tingginya persentase golput, bahkan di Kudus mencapai 69 % saat Pilgub Jateng (www.inilah.com 22/06).

Untuk dapat melakukan percepatan pembangunan dalam waktu 5 tahun (2009-2014) ada tiga tugas besar yang harus dilakukan bagi Jawa Tengah. Tugas terpenting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terutama kepada pemerintah dan parlemen melalui PEMILU. Kebijakan yang diambil kepala daerah dan anggota legislatif terpilih dalam 100 hari pertama sangat menentukan karena krisis global adalah tantangan pertama yang dihadapi semua orang termasuk penduduk Jawa Tengah.

Langkah pertama, para anggota legislatif dan yudikatif perlu menuntaskan berbagai kasus korupsi yang tidak tebang pilih bagi pemulihan kepercayaan rakyat. RUU Tipikor salah satu parameter keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ketegangan yang terjadi antara Gubernur dan DPRD dalam kasus dana aspirasi (bantuan sosial) perlu dituntaskan secara hukum. Pemerintah daerah dituntut untuk profesional dan terbuka, melakukan transformasi birokrasi dengan menerapkan Good Corporate Governance, misalnya dengan merampingkan proses birokrasi dengan menerapkan e-Government.

Langkah kedua, fungsi pengawasan perlu ditingkatkan dengan transparan dan akuntabel oleh legislatif yang bermitra dengan pemerintah pusat sampai daerah. Sebagai anggota PBB, Indonesia perlu menunjukkan keseriusannya di mata dunia dalam pengentasan kemiskinan. Program Millenium Development Goal (MDG) yang dicanangkan di tahun 1990 akan berakhir di tahun 2015 dimana salah satu dari 8 parameter adalah menekan angka kemiskinan di dunia sebesar 50 %. Indonesia menargetkan angka kemiskinan nasional 7,5 % di tahun 2015 dalam waktu tersisa 6 tahun lagi. Sementara laporan yang disampaikan Presiden RI di tahun 2007 Indonesia masih bertengger di angka kemiskinan nasional 16,6 % lebih tinggi dari tahun 1990 sebesar 15,1 %. Sementara untuk Jateng dilaporkan tingkat kemiskinan provinsi 20,43% dimana terdapat 3,17 juta RTM Rumah Tangga Miskin, sangat jauh dari target nasional 7,5 %. Kalau saja seluruh parameter dalam MDG ini diturunkan sampai ke 29 kabupaten di Jawa Tengah menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan, maka fungsi pengawasan dapat diflokuskan pada kabupaten yang masih jauh dari target MDG. Dengan memahami parameter MDG, pemda juga dapat mengajak keterlibatan entitas lintas provinsi melalui pemanfaatan dana CSR Corporate Social Responsibility. Keberhasilan langkah-langkah ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor menarik investor asing, sebagai bonus bagi kepala daerah tingkat kabupaten dalam menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Tugas kedua adalah prioritas sektor pertanian dimana Jateng merupakan tiga besar di Indonesia dengan panen per tahun bisa mencapai 8,5 juta ton gabah kering giling, Tapi ironisnya sebagian besar keluarga pra sejahtera di pedesaan Jawa Tengah masih menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani dan petani gurem. Mereka perlu diperlakukan sebagai subyek yang harus diberdayakan. Memberi kepercayaan kepada kaum miskin untuk bangkit melawan kemiskinannya, seperti apa yang dilakukan Grameen Bank, justru berdampak pada ketahanan nasional. Sektor yang perlu diperhatikan juga adalah UMKM yang terbukti lebih tahan terhadap krisis global dan resesi bahkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan modal yang lebih sedikit. Kebijakan tentang Pembaruan Agraria Nasional untuk meminjamkan tanah negara kepada petani buruh dan petani gurem sangat diharapkan karena berdampak besar bagi kemandirian petani. Petani mandiri adalah petani yang hidupnya sejahtera, mampu menghasilkan lebih banyak di setiap masa tanam. Mereka hidup tidak hanya dari satu macam produk pertanian, tapi juga peternakan bahkan bila meningkat pada pertanian organik yang ramah lingkungan justru merambah potensi ekspor. Maka perhatian bagi UMKM di sektor pertanian akan memberikan multiplier efek karena dekat dengan SDA dan SDM di kawasan pedesaan.

Tugas ketiga adalah menumbuhkan kebersamaan antara 4 pilar demokrasi : legislatif, eksekutif, yudikatif dan peran media dalam menyampaikan informasi timbal balik antara semua stakeholder yang terlibat. Bukan ‘bad news is good news’ tapi konsep ‘best news is good news’. Melalui berbagai media bisa disampaikan pencapaian pembangunan serta berbagai ‘lesson learned’ ataupun ‘benchmark’ antar kabupaten di Jawa Tengah agar berpacu memberikan yang terbaik bagi rakyat. Nilai gotong royong dalam kebersamaan untuk membangun bangsa yang mandiri dan sejahtera merupakan dasar kebangkitan nasional yang kedua, bukan hanya tugas para pemimpin tapi juga melibatkan kelompok masyarakat yang sudah mampu dan mapan untuk ikut perduli akan nasib bangsa ini. Maka menumbuhkan kepedulian sosial di tingkat entitas melalui Corporate Social Responsibility dan juga di tingkat komunitas : Community Social Responsibility perlu disosialisasikan dan diapresiasi tanpa bermaksud menggantikan tugas utama pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Dengan melakukan tiga tugas utama tadi diharapkan dalam 5 tahun kedepan, Jawa Tengah mampu melakukan percepatan pemerataan pembangunan di berbagai kabupaten. Konsekwensi lainnya menuntut keterlibatan rakyat Jateng dalam PEMILU dalam menentukan kualitas para pembuat kebijakan pembangunan. Rakyat harus benar-benar menggunakan hak pilihnya lebih baik daripada saat PilGub. Karakter dan pribadi seseorang tidak mudah berubah dalam waktu satu tahun, sehingga kalau rakyat ingin memilih caleg yang incumbent, pastikan mereka tidak masuk daftar politikus busuk. Kalau ingin memilih caleg yang belum pernah menjabat, perhatikan riwayat hidupnya 5 tahun terakhir. Semoga semua pemimpin yang terpilih disetiap pilkada dan pemilu, berani menunjukkan komitmen dengan menggunakan hati nuraninya agar dapat mengubah jeritan rakyat menjadi senyuman.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: