Saatnya HATI NURANI bicara


Saatnya Hati Nurani Rakyat Bicara, Ijinkan Kami Bekerja by ratna ariani
January 15, 2010, 5:49 pm
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Menengok tahun 2009 saat bangsa ini untuk kedua kalinya menghadapi pekerjaan besar memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui Pemilu.
Pemilu di Indonesia bisa dikatakan paling kompleks dan rumit di dunia. Dari banyaknya daerah pemilihan, jumlah partai dan calon legislatif, belum lagi kondisi geografis yang berat dari puncak gunung sampai antar pulau yang jauh ditambah beragam kultur dan strata masyarakat menimbulkan tingginya kemungkinan kegagalan. Terlepas masih adanya kasus yang menggantung di MK, toh akhirnya sekali lagi bangsa ini mampu melaluinya dengan selamat.

Untuk pertama kalinya Hanura sebagai parpol baru dengan motto “Saatnya hati nurani bicara” berhasil mengusung 907 orang kadernya menduduki posisi legislatif sebagai wakil rakyat; 17 orang di DPR RI, 104 orang di provinsi dan 786 di kabupaten dan kota. Walaupun posisi peringkat nasional ada pada urutan ke 9, tetapi dalam perolehan kursi secara total menduduki peringkat ke 5 setelah Demokrat, GOLKAR, PDI Perjuangan dan PKS. Berarti Hanura berhasil mengalahkan partai-partai lainnya termasuk parpol lama.

Prestasi ini merupakan hal sangat baik yang perlu disadari dan dipelihara sebagai modal partai untuk bergerak maju. Bandingkan dengan partai baru yang maju pada tahun 2004 sulit mencapai prestasi serupa, apalagi mempertahankannya pada periode selanjutnya.

Hal yang menarik adalah perolehan kursi yang cukup banyak di tingkat propinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa mesin parpol cukup ada serta membuktikan Hanura adalah partai organik.

Walaupun demikian prestasi yang diukir oleh para wakil rakyat kader Hanura ini akan dipertaruhkan pada periode ini. Pembekalan yang adapun pasti dirasa kurang, sehingga memang harus mengandalkan kualitas dari masing-masing kader dan didukung oleh mesin partai.
Ketum Hanura pada saat pembekalan para aleg, mengingatkan para anggota legislatif akan masih banyaknya pejabat publik saat ini yang belum memiliki tiga prinsip dasar. Prinsip itu adalah prinsip mandat yang membuat pejabat melaksanakan apa yang dimandatkan rakyat, keterwakilan politik rakyat yang membuat pejabat melaksanakan aspirasi rakyat dan akuntabilitas di mana pejabat memberikan pertanggungjawaban publik. Ketiga hal inilah yang perlu dipelajari dan aplikasi ketika duduk sebagai wakil rakyat dan insan politik untuk mencapai cita-cita hanura berdasarkan hati nurani rakyat. Continue reading

Advertisements


H-9: Golput dan Suara Hangus by ratna ariani
March 31, 2009, 1:01 pm
Filed under: politik | Tags: , ,

Tinggal 9 hari lagi PEMILU digelar, ditengah masih semrawutnya DPT (data pemilih tetap), kebingungan masyarakat juga semakin dirasakan. Itulah paradoks demokrasi, semakin dibuka alam demokrasi, semakin banyak yang memilih golput. Terlalu banyak parpol, terlalu banyak pilihan.

Yang  sudah dipastikan 9 April adalah Hari Libur Nasional berdasarkan KEPPRES no 7/2009. Artinya tidak ada alasan untuk tidak  datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan alasan harus bekerja. Masyarakat dihimbau kembali ketempat dimana mereka didaftarkan.  Kalaupun tidak yakin terdaftar, sebaiknya bawa KTP anda dan tanyakan pada KPPS di kelurahan setempat.

Memilih Golput sama dengan memilih pihak lain, bahkan yang berseberangan dengan kita, untuk menang. Inilah kesempatan kontituen menentukan caleg yang bisa dipercaya mampu mengalirkan aspirasinya. Parpol akan berheti bercuap-cuap dan beriklan begitu hari pemilihan berlangsung, tapi caleg yang terpilih akan terus terlibat kontrak selama 5 tahun dengan konstituen. Bahkan parpol sulit untuk semena-mena dengan PAW (Pergantian Antar Waktu) menggantikan caleg dengan suara terbanyak kalau tidak ingin kredibilitas parpol turun dimata konstituen.

Disisi lain, menggunakan hak pilih khususnya bagi penentuan anggota DPR, bisa menjadi ’suara hangus’ bila caleg pilihan anda berada pada parpol yang  tidak lolos Parlementary Threshold. UU Pemilu 10/2008 mensyaratkan hanya parpol yang mendapatkan perolehan suara  nasional diatas 2,5 % yang berhak atas kursi DPR RI yang ada di dapilnya. Dengan peraturan ini diperkirakan akan ada puluhan parpol yang ‘terbantai’ dan tidak dapat berlaga lagi di tahun 2014.  Suara yang hangus karenanya bisa mencapai 20 juta suara. Lalu dikemanakan suara ini? Continue reading



Kontrak Politik Caleg Perempuan jateng by ratna ariani
March 16, 2009, 10:40 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Dalam seminggu ini saya menghadiri dua diskusi politik tentang kiprah caleg perempuan di Semarang.  Diskusi perempuan dalam politik 12 Maret 09 di aula gd DPRD Jateng  diselenggarakan JPPA, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, sedangkan diskusi 13-14 maret 09 bersama caleg perempuan Jateng diselenggarakan oleh Kemitraan dan Koalisi Perempuan Indonesia.

pegang-janji-yaKeputusan MK tentang mekanisme suara terbanyak sebagai dasar pemenangan Pemilu, laksana air yang memadamkan bara perjuangan perempuan dalam ranah perpolitikan Indonesia. Walaupun demikian dari berbagai diskusi yang menyinggung ‘affirmative action’ keterwakilan perempuan dalam parlemen, justru menunjukkan semakin mengerucutnya koalisi perempuan lintas parpol. Budaya paternalistik yang kuat adalah penghalang utama yang dirasakan kelompok aktivis dan politikus perempuan.

Rasa sepenanggungan seperjuangan yang semakin menekan justru membuat kami para caleg perempuan berbagai tingkat baik DPR sampai DPRD provinsi dan kabupaten semakin beramai-ramai berkoalisi saling membagikan dukungan lintas parpol dan lintas dapil. Apapun kami lakukan asal caleg perempuan bisa mendapat suara terbanyak. Bukan sekedar memilih caleg perempuan tapi perempuan berkualitas yang menyadari semangat perjuangan peran perempuan dalam parlemen. Continue reading



Percepatan Pembangunan di Jateng 5 tahun kedepan : mungkinkah? by ratna ariani
February 27, 2009, 4:47 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Saat ini pemerataan pembangunan masih belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi di Jateng 4,1 % (Juli 2008 BPS)untuk sektor pertanian tidak diikuti dengan naiknya NTP (Nilai Tukar Petani) yang hanya 94,24 dibawah 100; artinya petani masih nombok di satu masa tanam. Dengan kata lain harga beras yang tinggi belum membuat petani menjadi sejahtera. Demikian juga hasil jajak pendapat yang sering diadakan Kompas Jateng dari segi kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, penanganan buruh dan PKL, pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta perlindungan alam dan lingkungan. Puncak rendahnya kepercayaan rakyat terhadap hasil pembangunan juga terlihat dengan tingginya persentase golput, bahkan di Kudus mencapai 69 % saat Pilgub Jateng (www.inilah.com 22/06).

Untuk dapat melakukan percepatan pembangunan dalam waktu 5 tahun (2009-2014) ada tiga tugas besar yang harus dilakukan bagi Jawa Tengah. Tugas terpenting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terutama kepada pemerintah dan parlemen melalui PEMILU. Kebijakan yang diambil kepala daerah dan anggota legislatif terpilih dalam 100 hari pertama sangat menentukan karena krisis global adalah tantangan pertama yang dihadapi semua orang termasuk penduduk Jawa Tengah.

Continue reading



Dana Aspirasi: milik DPRD, Pemprov atau Rakyat? by ratna ariani
February 17, 2009, 1:26 pm
Filed under: politik | Tags: , , ,

Dana aspirasi pemprov Jateng yang sedang digunjingkan dalam beberapa minggu ini di media cetak Radar Semarang seperti puncak gunung es permasalahan kronis bangsa ini. Penyimpangan juga diduga terjadi di tahun 2007 karena ada 7,7 M dana tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 352 M yang telah dikeluarkan Pemprov Jateng untuk bantuan ormas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kesenian. Kekecewaan masyarakat begitu besar disetiap kesempatan sosialisasi ke berbagai pelosok di Dapil Jateng I. Tidak heran kalau tingkat golput sangat tinggi sebagai tanda hilangnya kepercayaan rakyat pada pemeritah. Pengalaman pahit dari pemilu satu ke yang lain membuat sementara konstituen juga bersifat pragmatis, apa yang mereka dapatkan sekarang sebelum kemudian nanti dilupakan untuk 5 tahun.

Selamat bagi Gubernur terpilih yang berani mengangkat isu ini. Semoga tidak hanya menjadi isu hangat menjelang PEMILU, tetapi hal ini berlaku seterusnya sebagai wujud usaha memperbaiki citra pemerintahan yang bersih (Good Corporate Governance).  Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh dalam membuat anggaran dan arah pembangunan kedepan, sehingga memiliki landasan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Fungsi DPRD sebagai legislator adalah menentukan perundangan dan kebijakan yang dibutuhkan, penetapan anggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan sampai pengawasan pelaksanaannya.

Dana aspirasi berasal dari berbagai sumber termasuk pemasukan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Seharusnya apa yang telah diambil dari masyarakat berupa pajak dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk riil yang dapat dinikmati publik seperti untuk perbaikan prasarana publik. Continue reading



Penggalangan Dana Palestina TV ONE Cenderung Sektarian by ratna ariani
January 17, 2009, 11:50 pm
Filed under: politik | Tags: , ,

Saya menerima email ini dari seorang teman. Prihatin juga dalam kondisi menegangkan begini, sikap masyarakat Indonesia dituntut untuk menunjukkan kualitasnya di mata Internasional. Sayangnya media yang seharusnya menjadi pencerah dan menggiring pemirsa pada porsi sebenarnya, justru membalikkan issue kemanusiaan menjadi issue agama. Perlu diketahui Palestina bukan 100 % berpenduduk muslim, masih ada kelompok Palestina Kristen dan agama lain yang merupakan minoritas disana. Foto disebelah adalah seorang Palestina pengikut kristiani dimana nenek moyangnya sudah tinggal terlebih dulu di jalur Gaza sebelum kelompok muslim mendudukinya. Mereka pun sebagai minoritas sangat tertekan dengan praktek PA (Palestine Authority). Marilah dengan bijak kita menyikapi issue kemanusiaan yang terjadi di Palestina dengan keprihatinan mendalam, keprihatinan sesama manusia yang menderita dan direnggut kebebasannya dan digantikan selimut ketakutan. (RA)

Baru saja TV One melakukan penggalangan dana dengan membuat satu acara secara live pada tanggal 16 Januari 09 malam hari. Nama acara nya adalah :  SATU UNTUK PALESTINA.

Bukan cuma para selebritis yang mengisi acara tetapi beberapa pejabat juga hadir seperti Menteri Sosial, Menpora dan beberapa anggota DPR dari satu parpol (itu yang aku lihat). Konsep dan maksud acara nya sangat baik saya pikir.
Dengan mengundang artis untuk menyanyi kemudian ada beberap artis yang menerima telpon dari pemirsa. Jadi selama acara berlangsung para selebritis menjadi operator telpon dan ada juga yang menhibur pemirsa. Dan memang berhasil menghimpun dana yang besar dari pemirsa dari dirumah.

Tapi sayang nya acara tersebut dari mulai musik, para artis dan tamu – tamu yang datang. Pada umumnya ( itu yang aku lihat) muslim semua. Bahkan lagu – lagu nya juga bernuansa muslim dan bernuasa Arab. Walau ada lagu bernuansa cinta secara universal (seperti yang dibawahkan oleh Krisdayanti dan Anang). Continue reading



Perempuan di Pemilu 2009 by ratna ariani
January 16, 2009, 12:23 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , , ,

Suara Merdeka – HARUS diakui Undang-Undang (UU) 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih berpihak kepada perempuan dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya. Keber­pihakan itu menyebar di beberapa pasal, yakni

Pasal 8 Ayat 1 Huruf d yang mengatur ketentuan partai peserta pemilu menyertakan minimal 30 per­sen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.

Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan partai politik (parpol) memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Pasal 55 Ayat 2 mengatur daftar bakal calon disusun, untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Adapun pada UU Pemilu 12/2003, aturan yang melindungi perempuan di pencalonan hanya satu ayat, yakni Pa­sal 65 Ayat 1, yang memuat ketentuan bahwa partai peserta pemilu dapat mengajukan ca­lon untuk setiap daerah pemilihan (dapil) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Sayangnya sama seperti pada Pemilu 2004 tidak ada sanksi keras bagi yang melanggar. Wewenang Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) dalam hal ada partai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 55 UU 10/2008 hanya sebatas mengumumkan partai yang bersangkutan di media massa. Sanksi itu tentu tidak punya efek jera, apalagi dibuktikan pada Pemilu 2004 pemilih belum menjadikan pelanggaran tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengalihkan pilihannya. Belum Berubah KPU pada 31 Oktober 2008 telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Ang­gota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu­pa­ten/Kota sekaligus mengu­mum­kan partai-partai yang ti­dak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Continue reading