Saatnya HATI NURANI bicara


Corporate Social Responsibility dan Labor Standard, dalam perspektif pekerja/buruh by ratna ariani
January 22, 2009, 12:15 am
Filed under: artikel, sosial masyarakat | Tags: , , , ,

Barang baru digulirkan kembali kehadapan masyarakat Indonesia, khususnya buruh. Undang-undang N0. 40/2007 tentang Perseroan terbatas Bab V Pasal 74 berisi tanggung Jawab Sosial dan lingkungan lebih familiar disebut CSR – Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan). Kita lihat ayat satu dan dua.

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Merupakan kewajiban sosial bagi perusahaan di dalam peran sertanya mewujudkan pembangunan sosial di Indonesia. CSR pada dasarnya adalah kewajiban/tanggungj awab negara, yang selama ini diperankan oleh Depsos. Karena memang amanat undang-undang untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya adalah tanggungjawab negara, yaitu bahwa “setiap warga negara berhak atas : penghidupan dan kehidupan yang layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi permasalahan sosial yang muncul pada saat ini di negeri kaya raya tercinta ini merupakan tanggungjawab negara. Continue reading



Indonesia Bebas Asap (Rokok) by ratna ariani
December 3, 2008, 7:01 am
Filed under: keluarga, sosial masyarakat | Tags: , , , ,

Untuk membangun dan memelihara keluarga Indonesia yang sejahtera, perlu diciptakan lingkungan yang sehat. Saya setuju sekali dengan gerakan “Stop Merokok” daripada “Kurangi Merokok”. RUU pengendalian dampak tembakau gagal masuk agenda DPR karena banyak anggota DPR perokok, apalagi di DPRD tidak banyak yang berani menerbitkan PERDA anti rokok. Kalaupun ada pelaksanaannya tumpul seperti di Jakarta. Baru sekali diadakan razia terhadap perokok, itupun di sekitar terminal Blok M, bukan di gedung DPR. Mereka kemungkinan besar juga tidak mau meneliti kebenaran data2 yg disampaikan para pengusaha rokok. Lha kalau rapat aja bolos melulu, apalagi baca report dan cek data ke lapangan? Daripada menunggu DPR yang gak jelas, lebih baik mulai dari diri sendiri dan dari para pemimpin. Start from within, start from the top.

Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1) mulailah dengan diri sendiri untuk TIDAK merokok, yang sudah keburu mulai mbok jangan diteruskan. Termasuk saya lihat (maaf) para pemuka agama banyak yang doyan rokok. Maaf, uang rokoknya juga dari umat tha ya? Kalau pada sakit akibat jadi perokok berat, yang ngurusin juga umat. Lebih baik dana yang ada dipakai untuk membantu karya sosial yang lain.
Ehm, tapi kalau masih ada pemuka agama yang ingin merokok, monggo saja asal di kamar sendiri barangkali ya? Tentunya perlu jadi teladan bagi umat terlebih dulu sebelum meminta orang lain untuk berhenti merokok.

2) Berikan ruang terbatas bagi yang merokok. Kalau bisa waktu yang terbatas.
Di Jakarta setiap gedung wajib menyediakan ruang bagi perokok. Biasanya lantai paling bawah, atau malah di lobby luar. Sehingga bagi perokok yang tinggal di lantai atas malas juga sering2 harus turun ke lantai bawah untuk merokok karena pasti pekerjaan terbengkalai. Halaman tempat ibadahpun harus steril rokok, tidak tergantung jam dan hari ibadah. Dirumah anda bisa jadi daerah bebas rokok, kecuali dekat bak sampah atau pintu pagar (kalau tega).

3) kumpulkan jatah rokok anda harian dan anda akan kaget bahwa jumlahnya cukup banyak untuk bisa membantu yang lain. Di saat sosialisasi CU (Credit Union), pos inilah yang paling terasa bisa menambah jatah tabungan selain pemakaian pulsa yang dirasa tidak perlu. Continue reading



Pertambangan Renggut Sisi Kemanusiaan by ratna ariani
November 21, 2008, 2:16 pm
Filed under: artikel | Tags: , , , ,

Luas kabupaten Manggarai hanya 7.136,4 km2. Kendati begitu sejak tahun 1980, tanah yang menjadi rumah mereka telah tersentuh pengusaha tambang. Menurut Mikael Peruhe dari Justice, Peace of Creation Ordo Fratum Minorum (JPIC-OFM), hingga tahun 2007 terdapat 20 Kuasa Pertambangan (KP) di kabupaten itu.

Dalam diskusi media yang difasilitasi Jatam (Jaringan Pertambangan), Rabu (19/11) Mikael menjelaskan dampak kerusakan pertambangan, yaitu terancamnya satu-satunya sumber mata air masyarakat Jengkalang oleh longsoran galian lokasi penambangan Mangaan, punahnya perkampungan, rusaknya kawasan hutan lindung, eksploitasi terhadap buruh yang sebagian besar adalah masyarakat lokal, dan terhentinya kunjungan wistawan asing di pantai Katebe.

Lebih jauh Mikael mengatakan, pertambangan juga mengancam kesehatan masyarakat. “Ibu-ibu yang bekerja di tempat processing tanpa menggunakan masker karena masker yang dibagikan dari perusahaan hanya bisa bertahan 4-5 hari. Tahun lalu terdapat 19 ibu-ibu diperiksa di rumah sakit yang terkena penyakit aneh, seperti mulai merasa ada benjol-benjol dan pembengkakan di alat kelaminnya,” ungkap Mikael. Ia menambahkan, lokasi pertambangan yang sangat dekat dengan perkampungan menyebabkan kotornya semua peralatan masyarakat. “(Dari) hasil pemeriksaan darah telah terkontaminasi dengan debu Mangaan sehingga berwarna hitam dan juga mengakibatkan munculnya ISPA,” imbuh Mikael.

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atas kerusakan lingkungan yang kerap diabaikan? Chalid Muhammad, aktivis lingkungan yang juga penggerak massa mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sudah saatnya mengevaluasi seluruh kebijakan di era otonomi daerah yang kerap mengancam kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. “UU Pertambangan yang menimbulkan beda intepretasi antara pemda dan pemerintah pusat harus segera merumuskan policy nasional tentang penghematan aneka tambang. Sehingga jelas wilayah mana yang bisa ditambang dan mana yang tidak,” tegas Chalid.

Kekerasan terhadap lingkungan selalu menyisakan penderitaan berkepanjangan bagi siapapun, perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Kerusakan ini juga menjadi indikator terputusnya mata rantai kehidupan selanjutya. Atas kondisi ini perempuan seringkali menjadi korban terdepan bila pemerintah lalai akan keberadaan mereka (perempuan-red).Jurnalperempuan.com [ Jurnalis : Nur Azizah]



SKB 4 Menteri: Negara Mengorbankan Hak Buruh by ratna ariani
November 13, 2008, 12:57 pm
Filed under: artikel | Tags: , , , ,

Satu lagi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan buruh/pekerja dikeluarkan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Meskipun SKB empat menteri itu berjudul “Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global”, isi utamanya sebenarnya mengatur masalah penetapan upah minimum. SKB empat menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan.

Dalam pasal tiga SKB tersebut dijelaskan bahwa gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal itu bertentangan dengan pasal 88 a(4) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasar kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pengaturan upah minimum sudah secara tegas diatur dalam Permenaker No 1/1999 jo Kepmenakertrans No 226/2000 tentang Upah Minimum. Penghitungan kebutuhan hidup layak juga sudah diatur secara terperinci di dalam Permenakertrans No 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dengan demikian, pasal 3 SKB ini bertentangan pula dengan Permenakertrans yang mengatur upah minimum tersebut. Bagaimana mungkin kenaikan upah minimum tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi nasional saat ini jauh di bawah angka inflasi, apalagi angka kebutuhan hidup layak.

Bandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 2008 yang kemungkinan hanya sekitar enam persen. Sedangkan angka inflasi 2008 berkisar 12 persen. Itu berarti upah buruh akan senantiasa digerogoti oleh angka inflasi tersebut.

Upah buruh yang naik di bawah angka inflasi itu berarti upah riil buruh turun. Bisa dibayangkan betapa semakin menderitanya kehidupan buruh, di mana upah riilnya semakin lama semakin berkurang. Upah buruh saat ini saja masih jauh dari kehidupan yang layak, apalagi jika dilegalkan untuk berkurang nilai riilnya. Continue reading

Comments Off on SKB 4 Menteri: Negara Mengorbankan Hak Buruh


SKB 4 Menteri: Pro Siapa? by ratna ariani
October 30, 2008, 2:18 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , ,

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai upah minimum buruh. Penetapan upah tidak lagi melibatkan pemerintah tapi negosiasi langsung antara pengusaha dan buruh (bipartit).

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menetri itu ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Putusan 4 SKB itu berdasarkan aturan PER.16/MEN/X/ 2008, 49/2008, 922.1/M-IND/ 10/2008 dan 39/M-DAG/PER/ 10/2008 per tanggal 22 Oktober 2008. Nama SKB itu adalah ‘Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global’.

Berikut poin-poin dalam SKB 4 menteri itu yang akan menentukan upah buruh:

Pasal 1
Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.

Pasal 2
Upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut: Continue reading



TAHUNAN, DUA TKI/W MADIUN HILANG KONTAK * Keluarga Bingung, PJTKI dan Disnakertrans ‘Lepas Tangan’ by ratna ariani
September 21, 2008, 8:33 pm
Filed under: artikel | Tags: , , , ,

MADIUN—-Persoalan dialami Tenaga Kerja Indonesia / Wanita (TKI/W) dari hari ke hari tak pernah kunjung tuntas dan perlindungan terhadap pahlawan devisa ini nyaris diabaikan oleh pemerintah. Kali ini, dua TKI/W asal Kabupaten Madiun, yang sudah bekerja diluar negeri bertahun-tahun kehilangan kontak dengan keluarganya. Akibatnya, pihak keluargapun kini bingung harus mengadu dan mencari keberadaan anaknya kemana.

Sementara itu, pihak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sendiri hingga kini terkesan tutup mata atas masalah dialami TKI/W tersebut. Alasan yang dicetuskan selalu klasik, menyalahkan TKI/W yang dianggap tidak pernah koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah.
Informasi dihimpun Memo, kedua TKI/W yang kehilangan kontak dengan keluarga ini diketahui bernama Sumilah (32) anak pasangan Sunari dan Parmi buruh tani, warga Dusun Selosari, Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Peristiwa serupa juga dialami keluarga Ahmad Hani (36) di Prambon juga putus komunikasi dengan Ahmad sejak dua tahun yang lalu pamit bekerja sebagai sopir di Mekkah.
Keterangan keluarga Sumilah, sejak bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di ke Jeddah, Arab Saudi selama 15 tahun ini tidak bisa komunikasi dengan anaknya. Sebelum berangkat ke Jeddah, selama dua tahun Sumilah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Namun karena upah yang kecil, Sumilah kembali pulang ke rumah. Continue reading



Potret Kemiskinan Indramayu: Suami Penunggu Uang Kiriman Istri by ratna ariani
September 13, 2008, 12:01 am
Filed under: artikel | Tags: , , , ,

SUARA PEMBARUAN [Oleh Wartawan “SP” Yuliantino Situmorang]
Wajah Suta bin Darim (42) terlihat suram. Bicaranya pelan saat menerima tamu yang tiba-tiba berkunjung. Dia kebanyakan menunduk menatapi tanah liat keras menghitam yang menjadi lantai rumahnya. Beberapa kali dia menggosok-gosok balai bambu yang dia duduki. Balai bambu itu perabot satu-satunya di ruang tamu berukuran enam meter persegi itu. Sesekali Suta membereskan sarung yang dipakainya dan dengan kaku menatap tamunya.

Raut wajah buruh nelayan Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat itu terus menunjukkan kesusahan. Sore itu, ayah tiga anak ini cukup terkejut dikunjungi dua kawannya, aktivis buruh migran Indramayu yang selama ini mendampingi dia mencari istrinya yang sudah 12 tahun hilang. Namun, Suta belum mendapat kabar gembira dari dua kawannya itu.

Hidup Suta tak menentu. Perasaan rindu ke istrinya, Darsi (37) sudah tak terbendung. Istrinya meninggalkan dia dan tiga anaknya mengadu nasib ke Timur Tengah men-jadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Tak jelas negara mana yang dituju dan tak jelas kerja sebagai apa istrinya di sana. Sepeninggal Darsi, dia sendirian menghidupi dan membesarkan tiga anaknya yang masih kecil, Karniti (8), Daniri (5), dan Tayo (2). Penghasilannya sebagai buruh nelayan tak menentu. Walaupun masih ada yang bisa dia bawa untuk makan dan uang sekolah anak-anaknya.

Beruntung dia dan anak-anaknya masih bisa menumpang tinggal di rumah orangtua Suta yang juga nelayan. Sementara istrinya yang diharapkan bisa ikut menopang kebutuhan keluarga, tak ada kabar. Kabar terakhir, 12 tahun lalu, dia hanya menerima sebuah surat dari Siti Komil, rekan istrinya sesama TKI, bahwa Darsi sudah bekerja di Riyadh. Setelah itu, tak ada lagi kabar.  Jangankan kiriman uang bulanan, surat pun tidak ada. Suta juga kehilangan kontak dengan Siti Komil. Continue reading