Saatnya HATI NURANI bicara


Perlindungan untuk Pembela HAM by ratna ariani
November 30, 2008, 12:02 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan yaitu Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Mei 2006. Ratifikasi dua kovenan tersebut, yang merupakan induk dari pernyataan hak asasi manusia internasional merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memperbaiki track record hak asasi manusia yang buruk. Tetapi PR besar masih harus diselesaikan dengan implementasinya. Kalau UU Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan, masih diperlukan adanya jaminan keamanan atau Perlindungan bagi pejuang HAMHuman Rights Defender. Banyaknya kasus orang hilang sering dikaitkan dengan perjuangan HAM, belum lagi tentang lingkungan hidup dan berbagai gerakan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dengan demikian ada fungsi kontrol bagi pemerintah lewat LSM dan juga jaminan kebebasan berpendapat dengan rasa aman bagi para aktivis dan media. Demokrasi yang dewasa tidak membuat kita sulit menerima kritik dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran. [RA]

Suara Pembaruan – Pembela dan pekerja hak asasi manusia (HAM) sering mengalami ancaman, seperti teror lewat telepon, pelarangan berekspresi, intimidasi dan stigmatisasi, hingga yang mematikan. Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, pada September 2004, merupakan contoh paling nyata betapa penuh risikonya kerja seorang pembela HAM.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM (Special Representative of the UN Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders) Hina Jilani, yang berkunjung di Indonesia pada 12-14 Juni 2007, mengatakan, secara kuantitas terjadi penurunan signifikan kasus pelanggaran terhadap pembela HAM. Namun, Walhi dan Imparsial mencatat selama Juli dan Agustus 2008 terjadi penangkapan dan tindak kekerasan terhadap 86 pembela HAM. Modus yang paling sering digunakan adalah mengkriminalisasi perbuatan dan kegiatan pembela HAM.

Pembela atau pekerja HAM adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah dan lingkungannya. Sesuai Deklarasi Pembela HAM PBB (Resolusi PBB tahun 1998 No. 53/144), istilah pembela HAM hanya diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan kegiatan dengan cara-cara damai. Pasal 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13 dari Deklarasi Pembela HAM jelas memberikan perlindungan bagi para pembela HAM. Continue reading



DCS (Daftar Cerita Suka-duka) dari DCS – 3: Pindah Dapil by ratna ariani
October 11, 2008, 9:05 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Terbukanya reformasi di bidang politik membuka peluang berdirinya parpol-parpol baru. Entah sampai kapanpun hakuntuk berdemokrasi tidak akan bisa dibatasi.Yang bisa dibangun adalah sistem seleksi yang menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas para politis didalamnya. Jumlah parpol yang lolos verifikasi bukannya semakin sedikit justru bertambah banyak. Bukannya karena banyak wajah baru, tapi sebenarnya stock (pemain) lama dengan bungkus (parpol) baru. Beberapa parpol baru merupakan pecahan yang dibentuk dari para mantan fungsionaris parpol besar yang ada. Mantan fungsionaris Demokrat membentuk Barisan Nasional dan PDP. Golkar juga tak kalah digerogoti Hanura karena sang mantan capres Golkar membentuk gerbong sendiri. PDIP pun ditinggalkan kader-kader penting dan mendirikan PDP. PMB mengklaim menguasai massa PAN dan menganggap PKS adalah tandingannya. PKB pun sempat terbelah dua.

Apa yang terjadi disini adalah proses pematangan demokrasi, yang akhirnya menuju seleksi alam untuk mencapai keseimbangan antara parpol satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya; karena satu sama lain bisa saling melakukan introspeksi. Disisi lainĀ  fenomena ini juga tanda kemunduran karena konflik internal partai tidak bisa diselesaikan dan justru memilih untuk memisahkan diri. Untuk mengurus kader saja masih belum sinkron dengan elit partai, apalagi mengurus kabinet untuk menggembalakan rakyat yang 200 juta dan sangat plural. Rasanya di dunia ini tidak ada yang sekompleks Indonesia,baik dari penduduk, letak geografis, serta bahasa dan tingkat pengetahuannya.

Walhasil konflik yang tak terselesaikan seperti api dalam sekam karena pelan tapi pasti muncul barisan sakit hati. Mekanisme penentuan caleg, baik untuk pemilihan dapil dan pemberian no urut yang tidak transparan, membuat kekecewaan besar para kadernya yang telah membuktikan karyanya bertahun-tahun. Kelihatannya dari parpol hasil PEMILU 2004 hanya PKS yang minim internal konflik dalam hal pencalegan. Parpol baru belum terdengar karena masih ‘promosi mencari nama’, masih balita belum habis satu putaran pemilu. Continue reading



Meretas Harapan pada Pemilu 2009 (J Kristiadi) by ratna ariani
September 3, 2008, 10:28 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , , , ,

[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB

Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.

Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.

Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.

Pelita Harapan Continue reading



Cinta Tanah Air: Tidak Apatis, Tidak Apolitis by ratna ariani
August 16, 2008, 3:28 am
Filed under: sosial masyarakat | Tags: , ,

Banyak pertanyaan dilontarkan sepanjang tahun 2008 ini mengenai kadar nasionalisme di generasi yang ada, baik mereka yang berusia 40an tahun sampai yang muda. Apakah semangat reformasi 10 tahun lalu masih relevan dan masih perlu diperjuangakan? Sudah sejauh mana keberhasilannya? Bagaimana juga tingkat nasionalisme yang ada sekarang bila dibandingkan dengan gerakan Kebangkitan Nasional yang lahir seratus tahun lalu? Apakah cukup berhenti sebatas seremonial saja? Kelompok pengamat kebudayaan banyak yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menderita amnesia beberapa tahun ini. Kita mudah sekali lupa dengan berbagai masalah dan tidak pernah selesai sampai tuntas. Bisa juga tidak mau ingat yang susah-sedih, lebih baik lupakan saja. Atau sengaja bikin orang lain lupa dengan mengganti berita2 di ‘head line’ media cetak dan elektronik setiap harinya.

Akhirnya kita melihat kemajuan teknologi dalam seratus tahun ini khususnya peranan media sebagai sarana komunikasi sangat menentukan dalam menanamkan dan mengembalikan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak, audio visual, internet dan telekomunikasi perlu dimanfaatkan dan juga diingatkan peran para praktisi didalamnya agar tidak terjebak pada pola kapitalisme.

Kita bisa saja tidak seuju atau tidak puas dengan kinerja aparat pemerintahan, entah itu di tingkat pusat maupun daerah. Tapi kita harus memisahkannya dengan tetap mencintai tanah air ini. Kalau bukan kita bangsa Indonesia yang peduli, tidak mungkin bangsa lain peduli kecuali memang ada maksud politis atau ekonomi dibelakangnya. Kita harus lebih berani memberi kesempatan mereka yang memang mampu memperbaiki kondisi negara ini. Continue reading



Harga Demokrasi: Semangat Kartini Tidak Murah by ratna ariani
July 22, 2008, 12:46 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , ,

Saya mencoba utak atik iseng menghitung persiapan caleg di pesta demokrasi tahun depan. Kalau ada 560 kursi DPR yang diperebutkan 34 parpol, dan aturan UU Pemilu no 10/2008 mengharuskan setiap parpol memiliki 120 % caleg; maka tiap parpol harus menyerahkan 672 nama dimana 30 % nya atau 224 orang adalah perempuan. Jadi total akan ada 22,848 orang dengan 7,616 perempuan ikut bertarung memperebutkan 560 kursi. Kasarnya perbandingannya adalah satu kursi diperebutkan 40 orang, baik antara sesama caleg satu partai atau partai lainnya. Perbandingan ini bisa lebih besar bila di dapil (daerah pemilihan) nya termasuk yang ‘gemuk’ dan menjanjikan bakal suara dan kursi perolehan.

Sudah pasti para caleg perempuan juga harus mempersiapkan amunisi, baik untuk sosialisasi program, membuat selebaran, kaos dan topi, menyelenggarakan berbagai pertemuan dan seminar. Itu semua butuh uang kan? Oke lah kita serahkan mekanisme penentuan nomor urut di masing-masing parpol, tentunya masing-masing ada aturan mainnya. Yang jelas masa kampanye kali ini gak main-main… 9 bulan bo ! Maka harus dipastikan strategi dan amunisi harus benar2 diperhitungkan. Anggap sejuta rupiah sebulan, bulatkan deh Rp 10 juta total, hhmm… bisa dapat apa ya?

Makin kecil nomor urut maka makin besar usaha untuk ‘mengamankan’ PW (Posisi Wuenak) tersebut. Disisi lain yang tidak dapat nomor kecil juga berusaha untuk mendapatkan suara di atas 30 % BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Nah rasanya hitungan saya 10 juta diatas tadi pasti gak akan dilirik, itu cuma cukup untuk biaya transport bensin para pemasang spanduk dan bagi-bagi brosur. Kalau misalnya 10 juta perbulan, maka terpaksa Rp 100 juta dicadangkan untuk 10 bulan, itu pun cuma cukup untuk beberapa kali tayang masuk majalah. Masuk televisi? wah gaktau deh berapa besar lagi biayanya tuuh… Continue reading