Saatnya HATI NURANI bicara


Pernikahan dini dan tuntutan Revisi UU Perkawinan by ratna ariani
December 2, 2008, 4:22 pm
Filed under: politik, sosial masyarakat | Tags: , , , ,

Membangun Keluarga Indonesia Sejahtera bisa dimulai dari persiapan perkawinan itu sendiri. Mempersiapkan para calon mempelai agar dewasa fisik dan rohani menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga kedepan, bukan lah hal mudah. Bunga-bunga cinta bisa redup dalam hitungan bulan manakala kegetiran hidup menerpa dan perut melilit. Maka penting untuk disikapi bagaimana pemerintah melihat peraturan yang menyangkut tatanan pembentukan hidup berkeluarga. Perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur sudah banyak dilarang di negara berkembang seperti India (yang mulai maju). Orang dewasa yang melakukan perkawinan dengan anak dibawah umur, apapun alasannya, akan menghadapi tuntutan berat di pengadilan. Beranikah Indonesia mengambil langkah serius demi memperbaiki generasi Indonesia yang lebih berkualitas? (RA)

WASPADA ONLINE Ketika PKPA melakukan sebuah penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini di Kabupaten Nias awal tahun 2008 yang kemudian menginspirasi PKPA untuk membuat sebuah film dokudrama sebagai bentuk media sosialisasi, muncul pertanyaan berkali-kali dari berbagai pihak tentang kebenaran fakta dalam cerita film itu. Sejujurnya fakta itu ada, namun masalahnya kita belum siap dengan keterbukaan terhadap fakta dan berpikir positif menyikapi fakta itu. Sebuah film dokudrama yang mengisahkan seorang anak perempuan bernama Yanti menolak keinginan keluarga untuk menikah di usianya yang masih 15 tahun, usaha Yanti dan kakak Yanti akhirnya membuahkan hasil menolak pernikahan dan Yanti melanjutkan study. Film dokudrama berjudul “Perempuan Nias Meretas Jalan Kesetaraan” (PNMJK) telah di launching pada 25 Oktober 2008 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli Nias.

Secara bersamaan dengan pemutaran film PNMJK, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan dari Semarang-Jawa Tengah, seorang pengusaha sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Syekh Puji menikahi seorang anak yang masih berusia 12 tahun dan baru menyelesaikan sekolah dasar (SD). Peristiwa tersebut membuat banyak orang mengeluarkan statement termasuk Menteri Agama, KOMNAS Perlindungan Anak dan para pemerhati masalah anak. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan hingga Konvensi PBB tentang Hak Anak menghiasi siaran berita dan dialog di media cetak dan elektronik.

Penulis ingin menyampaikan , dua cerita berbeda tentang pernikahan dini di atas seharusnya tidak terlalu mengejutkan kita, andaikan pemimpin-pemimpin negeri ini dan para pengambilan kebijakan tanggap terhadap data-data kasus yang dilansir setiap tahunnya oleh lembaga-lembaga pemerhati masalah anak dan perempuan, serta hasil-hasil penelitian dan survey. Misalnya Laporan Into A New World: Young Women’s Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di b awah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998. Kondisinya saat ini tidak lah jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara 13-18 tahun sekira 9,4persen dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3x lebih besar dibanding dengan anak laki-laki (Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2005). Continue reading

Advertisements


Hukuman Mati di Indonesia, sampai kapan? by cgjyyh
November 8, 2008, 4:43 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Sekali lagi masalah hukuman mati kembali menjadi pro dan kontra, kali ini menyangkut Amrozi CS. Isu ini menjadi kontroversial karena diperdebatkan di berbagai tingkat dalam masyarakat sampai pejabat tingkat elit. Juga bisa melibatkan negara lain yang mungkin merupakan asal negara sang terpidana mati seperti kasus Bali nine atau seperti korban bom bali, dimana negara ini menganut penghapusan hukuman mati. Sampai kapankah Indonesia masih bersilat lidah menanggapi penghapusan hukuman mati? Disatu sisi Indonesia menerima kesepakatan Internasional yang tertuang dalam Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik, tapi di sisi lain kita punya serentetan alasan untuk tidak menerapkannya.

Indonesia termasuk Singapura, Amerika dan juga negara-negara di timur tengah termasuk 55 negara yang masih melaksanakan hukuman mati selama 10 tahun terakhir ini. Negara-negara di benua Afrika termasuk yang paling banyak memilih untuk tidak lagi menerapkan hukuman mati. Secara bertahap banyak negara merubah hukuman mati menjadi seumur hidup, atau bahkan menunda melaksanakan hukuman mati. Ada juga yang memilih melaksanakan hukuman mati hanya untuk kasus luar biasa seperti keadaan perang atau kejahatan militer seperti Argentina, Brazil dan El Savador.

DUHAM Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yang telah diberlakukan di tingkat internasional sejak 1948 menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup, tidak bisa dicabut hak hidupnya. DUHAM juga menyatakan bahwa tiap individu tidak berhak atas penyiksaan atau hukuman yang merendahkan martabatnya. Hukuman mati melanggar dua hak dasar tersebut. Continue reading



RUU Pornografi Cacad Hukum by ratna ariani
September 23, 2008, 7:29 pm
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

RUU ini hendak mengatur moral dan kesusilaan TAPI ada perkara serius cacad hukum dalam proses legislasi: melanggar “kesusilaan” atau kode etik dan tata tertib DPR RI.

Pelanggaran dan catat tersebut sebagai berikut:

1. Terjadi pemalsuan tanda tangan Bpk Agung Sasongko (anggota Pansus DPR RI), beliau sendiri menyatakan di depan saya dan 8 anggota DPRD Bali serta 4 utusan masyarakat Bali, di Ruang Rapat Fraksi DPR RI tanggal 19 September 2008. Beliau juga menyatakan bahwa dalam proses perancangan dan pembahasan draft UU tersebut banyak anggota Pansus seolah-hadir hadir padahal tanda tangannya dicari di luar persidangan atau setelah rapat pembahasan.

2. Pimpinan Pansus menindaklanjuti proses pembahasan draft RUU ini padahal dari 10 Fraksi: 5 fraksi setuju (F-PGolkar, F-Demokrat, F-PKS, F-PPP, F-BPD), dan 4 fraksi (F-PDIP, F-PKB, F-PAN, F-PBR) tidak setuju diproses lebih lanjut sebelum memiliki arti dan definisi (dalam ketentuan umum). Sementara 1 fraksi (F-PDS) tidak hadir, seharusnya tidak bisa dianggap setuju atau tidaksetuju, dan belum diminta konfirmasi tentang sikapnya terhadap draft RUU ini, tapi diabaikan. Pimpinan Pansus mengambil keputusan untuk ditindaklanjuti dengan perhitungan 5 fraksi setuju, 4 fraksi tidak setuju.

(Catatan: Bersama F-PDI Perjuangan, F-PDS akhirnya keluar/walkout dari perumusan. Di Wahid Institute saya bertemu dengan Jeffrey Massie anggota Pansus dari F-PDS dengan tegas menyatakan menolak draft RUU ini). Continue reading



PERNYATAAN SIKAP KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) TERHADAP RENCANA PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI OLEH DPR RI by ratna ariani
September 18, 2008, 10:29 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , ,

Mencermati perkembangan diskursus tentang Rancangan Undang-undang Pornografi yang dari waktu ke waktu kami pandang kian mengarah kepada KONTROVERSI IDEOLOGIS DAN POLITIS semata, semakin menjauh dari semangat bermusyawarah dalam bingkai negara hukum yang mendasarkan seluruh produk hukumnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melahirkan polarisasi yang tidak sehat dalam masyarakat sehingga sangat berpotensi melahirkan benturan atau bahkan konflik antarwarga masyarakat yang pro dan yang kontra, maka kami menyatakan sikap berikut ini:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

SEBAIKNYA TIDAK MENGESAHKAN RUU TERSEBUT MENJADI UU.

Dasar pertimbangan kami: Continue reading



Apa Kabar Kasus 27 Juli, Bu Mega? by ratna ariani
July 27, 2008, 12:49 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

Penyakit orang Indonesia adalah mudah lupa, maka saya angkat kembali kisah memilukan ini agar para perempuan pun juga tidak melupakannya. Masih banyak korban pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di bumi ini.

Jakarta – 12 Tahun lalu, tepatnya 27 Juli 1996 terjadi peristiwa yang menggemparkan khalayak. Waktu itu, terjadi peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berlokasi di Jl Diponegoro, 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.
Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.
Dari situlah, nama Mega mulai berkibar. Sebagai orang yang terdzalimi, Mega mampu mengambil simpati masyarakat luas yang akhirnya lahirlah PDI Perjuangan yang saat ini telah menjelma menjadi partai besar. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, Korban pun tak sedikit yang berjatuhan.

Seperti dihimpun detikcom dari berbagai sumber, Minggu (27/7/2008), hasil penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, 5 orang tewas, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga terungkap.

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru pimpinan almarhum Soeharto lalu memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko sebagai Ketua PRD mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara. Tapi Budiman saat ini justru menjadi kader PDIP. Ia saat ini aktif dalam organisasi kepemudaan di bawah naungan PDIP.

Para korban kerusuhan 27 Juli hingga kini juga belum mendapatkan kepastian akan penyelesain hukum yang jelas. Megawati pun juga tak lagi banyak berkomentar soal kasus 27 Juli ini. Apa kabar kasus 27 Juli, Bu Mega?( Anwar Khumaini – detikNews)