Saatnya HATI NURANI bicara


Nepotisme, Sejumlah Caleg Perempuan PDI-P Diminta Mundur by ratna ariani
July 28, 2008, 12:02 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

Tidak mudah memenuhi ketentuan UU 10/2008 tentang keterwakilan perempuan, maka tidak heran kalau parpol mengijinkan istri, anak dan menantu ikut dipajang. Tentu dengan harapan agar DCS (Daftar Caleg Sementara) bisa lolos di verifikasi KPU dulu. Soal menang tidaknya nanti aja lah. Tapi disisi lain masyarakat pun bisa menilai bahwa parpol tersebut tidak berhasil menarik kaum perempuan (terutama yang berkualitas) untuk menjadi caleg disitu. Atau memang betul tidak ada perempuan berkualitas dari dapil tersebut? Tidak adakah perempuan yang peduli dengan perempuan di dapil tersebut? Jangan-jangan yang tidak mengijinkan justru para kaum laki-laki para pasangannya, yang khawatir menjadi dinomorduakan. Kemungkinan lain adalah adanya ‘daftar harga’ yang juga harus diikuti para caleg perempuan untuk mendapatkan nomor kecil. Ini sih walahualam… Silahkan cek sendiri. Berikut tindakan salah satu parpol yang menunjukkan komitmen terhadap keterwakilan perempuan; istri mundur sebagai caleg tapi apakah berarti anaknya boleh maju? Serius gak sih?(RA)
Denpasar (Bali Post) – Senin, 28 Juli 2008 | BP
Pernyataan keras Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan I Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa agar tidak ada suami-istri yang muncul dalam tabulasi nama daftar caleg DPRD propinsi dan caleg DPR-RI akhirnya direspons positif utusan DPC dalam pemandangan umum pada Rapat Kerja Daerah Khusus seputar caleg, Minggu (27/7) kemarin di Hotel Nikki Denpasar.

Utusan Gianyar Pande Parwata spontan menyampaikan istrinya, Ratnaningsih, yang semula didaftarkan sebagai caleg sementara DPRD Gianyar menyatakan mundur. ‘Saya tawarkan AA Putra Ratnaningsih sebagai pengganti Ratnaningsih, SKH, istri saya,’ katanya. Hal serupa disampaikan utusan DPC PDI-P Klungkung. Salah seorang istri pengurus partai AA Mayoni yang juga didaftarkan sebagai caleg juga diminta mundur oleh utusan karena instruksi DPP itu. Continue reading

Advertisements


Nomor Urut Caleg Perempuan by ratna ariani
July 22, 2008, 3:46 pm
Filed under: politik | Tags: , , ,

Sudah pantas dan selayaknyalah kalau perempuan Indonesia bersyukur dengan berlakunya UU Pemilu no 10/2008 . Setiap parpol diwajibkan menempatkan perempuan didalam kepengurusan partainya sebanyak minimal 30 %. Jadi untuk KSB (Ketua Sekretaris Bendahara) di semua kepengurusan tingkat pusat sampai daerah, salah satunya harus perempuan. Demikian juga dengan struktur dibawahnya, bila ada didaftarkan 30 orang maka minimal 20 orang harus perempuan.

Selain itu dalam proses pengajuan caleg ke KPU, 30 % nya juga perempuan. Penempatan perempuan pun harus disusun dalam format tiga orang, artinya no 1-2-3 bisa perempuan – laki2 – laki2 atau laki2-laki2-perempuan atau laki2- perempuan-laki2 (Pasal 55). Maka bila parpol akan mengajukan 9 caleg maka 3 diantaranya harus perempuan.

Mungkinkah perempuan bisa mengalahkan caleg lainnya di parpol yang sama? Pasal 214 menjelaskan kemungkinan tersebut bilamana ia mampu mendapatkan 30 % dari nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ditentukan. Misalnya BPP ditetapkan 100.000 suara, maka bila ia mendapatkan 40.000 suara (> 30.000) ia berhak sebagai nomor urut pertama, mengalahkan caleg lain di daftar tersebut. Tapi kalau ada dua orang memiliki nilai > 30 % atau sama besarnya, maka yang nomor kecillah yang mendapatkan kursi. Sehingga kalau semua caleg berlomba memperoleh suara banyak dan ternyata perempuan dan laki2 sama2 lebih dari 30 %, kursi diberikan kepada yang nomor urutnya lebih kecil. Pada akhirnya nomor urut kecil juga yang untung kan?

Maka marilah kita cermati parpol mana saja yang berani menempatkan perempuan di nomor 1di berbagai dapil. Dengan kompetisi semakin ketat karena banyaknya parpol, nomor urut 1 tetap besar kansnya dibanding nomor besar lainnya. Bila mayoritas dapil ditempatkan caleg pria di nomor satu, kemungkinan besar perempuan pun sulit tembus ke parlemen. Bagi para caleg perempuan di nomor 2 dan 3, mereka harus benar-benar yakin bahwa suaranya mampu mengungguli nomor urut yang lebih kecil. Bila¬† tidak, maka ia hanya sebagai ‘pemanis’ vote getter untuk caleg nomor satu.

Kalau mau tahu cara perhitungan perolehan kursi berdasarkan UU Pemilu no 10/2008, yang dibuat bang Indrajaya Direktur Cross Institute Bandung, bisa dilihat disini.