Saatnya HATI NURANI bicara


Perempuan di Pemilu 2009 by ratna ariani
January 16, 2009, 12:23 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , , ,

Suara Merdeka – HARUS diakui Undang-Undang (UU) 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih berpihak kepada perempuan dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya. Keber­pihakan itu menyebar di beberapa pasal, yakni

Pasal 8 Ayat 1 Huruf d yang mengatur ketentuan partai peserta pemilu menyertakan minimal 30 per­sen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.

Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan partai politik (parpol) memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Pasal 55 Ayat 2 mengatur daftar bakal calon disusun, untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Adapun pada UU Pemilu 12/2003, aturan yang melindungi perempuan di pencalonan hanya satu ayat, yakni Pa­sal 65 Ayat 1, yang memuat ketentuan bahwa partai peserta pemilu dapat mengajukan ca­lon untuk setiap daerah pemilihan (dapil) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Sayangnya sama seperti pada Pemilu 2004 tidak ada sanksi keras bagi yang melanggar. Wewenang Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) dalam hal ada partai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 55 UU 10/2008 hanya sebatas mengumumkan partai yang bersangkutan di media massa. Sanksi itu tentu tidak punya efek jera, apalagi dibuktikan pada Pemilu 2004 pemilih belum menjadikan pelanggaran tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengalihkan pilihannya. Belum Berubah KPU pada 31 Oktober 2008 telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Ang­gota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu­pa­ten/Kota sekaligus mengu­mum­kan partai-partai yang ti­dak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Continue reading



Putusan MK: Suara Terbanyak – Wajah Demokrasi Indonesia by ratna ariani
December 27, 2008, 11:26 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , ,

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan anggota legislatif untuk Pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. [DETIKCOM]

Keputusan ini merupakan kado Natal terindah bagi para peserta Pemilu, khususnya para caleg ber nomor 2 dst. Hal ini langsung mematahkan pemeo tentang “Nomor jadi” yaitu nomor urut “1”. Disinyalir tidak terhitung kucuran dana dikeluarkan para caleg untuk mendapatkan no 1, yang tentunya tergantung dari mekanisme parpol setempat. Makin besar parpolnya wajar kalau setorannya juga besar.

Maka dengan keputusan MK ini, para caleg no 1 dalam DCT saat ini merupakan korban pertama yang paling keras menangis dan hanya bisa pasrah. Dengan demikian parpol yang terlanjur pasang harga untuk nomor ‘jadi’ pasti menuai protes para caleg ini. Ditambah lagi KPU pun langsung berjanji menjalankan keputusan MK ini. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk para caleg no 1 tetap harus berjuang sama kerasnya dengan caleg lain untuk mendapatkan suara terbanyak.

Inilah wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya, di tahun 2009 nanti rakyat mendapatkan wakilnya berdasarkan pilihan mereka, apakah mau pilih ‘kucing’ betina atau jantan, karungnya sudah pakai karung plastik tembus pandang. Continue reading



Argumen Kuota Pencalonan Perempuan by ratna ariani
December 10, 2008, 3:48 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Suara Pembaruan – Hari-hari ini, Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan gugatan Mohammad Sholeh terhadap Pasal 55 dan 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang mengatur keterwakilan 30 persen perempuan. Inilah kali pertama kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di pemilu ditantang secara terbuka lewat jalur hukum. Sebelumnya, perlawanan muncul di forum-forum politik yang melebar dalam perdebatan publik di media massa.

Pasal 55 UU No 10/2008 menyebutkan, dalam daftar calon anggota legislatif yang disusun partai politik, pada setiap tiga calon, sedikitnya terdapat satu perempuan. Sementara Pasal 214 mengatakan, calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara sedikitnya 30 persen BPP (bilangan pembagi pemilih). Jika tak ada calon yang meraihnya, kursi diberikan berdasar nomor urut. Jadi, meskipun dalam Pemilu 2009 nanti daftar calon bersifat terbuka, namun calon terpilih tidak ditentukan berdasar suara terbanyak.

Dalam gugatannya, Sholeh mendalilkan, pasal-pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak konstitusional dirinya sebagai warga negara. Ia merasa telah didiskriminasi oleh ketentuan pasal tersebut. Menurutnya, pemilu sebagai arena terbuka untuk memperebutkan jabatan publik, semestinya berlaku ketentuan yang sama kepada semua warga negara, tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan.

Dalil Sholeh tersebut mau tidak mau membawa kita pada perbincangan tentang apa itu prinsip persamaan warga negara dalam sistem pemilu. Continue reading