Saatnya HATI NURANI bicara


Perempuan di Pemilu 2009 by ratna ariani
January 16, 2009, 12:23 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , , ,

Suara Merdeka – HARUS diakui Undang-Undang (UU) 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih berpihak kepada perempuan dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya. Keber­pihakan itu menyebar di beberapa pasal, yakni

Pasal 8 Ayat 1 Huruf d yang mengatur ketentuan partai peserta pemilu menyertakan minimal 30 per­sen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.

Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan partai politik (parpol) memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Pasal 55 Ayat 2 mengatur daftar bakal calon disusun, untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Adapun pada UU Pemilu 12/2003, aturan yang melindungi perempuan di pencalonan hanya satu ayat, yakni Pa­sal 65 Ayat 1, yang memuat ketentuan bahwa partai peserta pemilu dapat mengajukan ca­lon untuk setiap daerah pemilihan (dapil) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Sayangnya sama seperti pada Pemilu 2004 tidak ada sanksi keras bagi yang melanggar. Wewenang Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) dalam hal ada partai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 55 UU 10/2008 hanya sebatas mengumumkan partai yang bersangkutan di media massa. Sanksi itu tentu tidak punya efek jera, apalagi dibuktikan pada Pemilu 2004 pemilih belum menjadikan pelanggaran tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengalihkan pilihannya. Belum Berubah KPU pada 31 Oktober 2008 telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Ang­gota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu­pa­ten/Kota sekaligus mengu­mum­kan partai-partai yang ti­dak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Continue reading



Putusan MK: Suara Terbanyak – Wajah Demokrasi Indonesia by ratna ariani
December 27, 2008, 11:26 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , ,

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan anggota legislatif untuk Pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. [DETIKCOM]

Keputusan ini merupakan kado Natal terindah bagi para peserta Pemilu, khususnya para caleg ber nomor 2 dst. Hal ini langsung mematahkan pemeo tentang “Nomor jadi” yaitu nomor urut “1”. Disinyalir tidak terhitung kucuran dana dikeluarkan para caleg untuk mendapatkan no 1, yang tentunya tergantung dari mekanisme parpol setempat. Makin besar parpolnya wajar kalau setorannya juga besar.

Maka dengan keputusan MK ini, para caleg no 1 dalam DCT saat ini merupakan korban pertama yang paling keras menangis dan hanya bisa pasrah. Dengan demikian parpol yang terlanjur pasang harga untuk nomor ‘jadi’ pasti menuai protes para caleg ini. Ditambah lagi KPU pun langsung berjanji menjalankan keputusan MK ini. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk para caleg no 1 tetap harus berjuang sama kerasnya dengan caleg lain untuk mendapatkan suara terbanyak.

Inilah wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya, di tahun 2009 nanti rakyat mendapatkan wakilnya berdasarkan pilihan mereka, apakah mau pilih ‘kucing’ betina atau jantan, karungnya sudah pakai karung plastik tembus pandang. Continue reading



Surat Terbuka dari Jogya (lanjutan) by cgjyyh
November 9, 2008, 8:01 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Melanjutkan Surat Terbuka tentang acara dengar pendapat RUU Pornografi 13 Oktober lalu di Jogya, berikut ini saya muat naik kan rekamannya dari You Tube. Selanjutnya saya tunggu pendapat anda tentang karakter anggota DPR yang seharusnya mengingat begitu terpilih maka mereka adalah ‘wakil rakyat’ bukan lagi wakil PARPOL.



DCS (Daftar Cerita Suka-duka) dari DCS – 3: Pindah Dapil by ratna ariani
October 11, 2008, 9:05 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Terbukanya reformasi di bidang politik membuka peluang berdirinya parpol-parpol baru. Entah sampai kapanpun hakuntuk berdemokrasi tidak akan bisa dibatasi.Yang bisa dibangun adalah sistem seleksi yang menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas para politis didalamnya. Jumlah parpol yang lolos verifikasi bukannya semakin sedikit justru bertambah banyak. Bukannya karena banyak wajah baru, tapi sebenarnya stock (pemain) lama dengan bungkus (parpol) baru. Beberapa parpol baru merupakan pecahan yang dibentuk dari para mantan fungsionaris parpol besar yang ada. Mantan fungsionaris Demokrat membentuk Barisan Nasional dan PDP. Golkar juga tak kalah digerogoti Hanura karena sang mantan capres Golkar membentuk gerbong sendiri. PDIP pun ditinggalkan kader-kader penting dan mendirikan PDP. PMB mengklaim menguasai massa PAN dan menganggap PKS adalah tandingannya. PKB pun sempat terbelah dua.

Apa yang terjadi disini adalah proses pematangan demokrasi, yang akhirnya menuju seleksi alam untuk mencapai keseimbangan antara parpol satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya; karena satu sama lain bisa saling melakukan introspeksi. Disisi lain  fenomena ini juga tanda kemunduran karena konflik internal partai tidak bisa diselesaikan dan justru memilih untuk memisahkan diri. Untuk mengurus kader saja masih belum sinkron dengan elit partai, apalagi mengurus kabinet untuk menggembalakan rakyat yang 200 juta dan sangat plural. Rasanya di dunia ini tidak ada yang sekompleks Indonesia,baik dari penduduk, letak geografis, serta bahasa dan tingkat pengetahuannya.

Walhasil konflik yang tak terselesaikan seperti api dalam sekam karena pelan tapi pasti muncul barisan sakit hati. Mekanisme penentuan caleg, baik untuk pemilihan dapil dan pemberian no urut yang tidak transparan, membuat kekecewaan besar para kadernya yang telah membuktikan karyanya bertahun-tahun. Kelihatannya dari parpol hasil PEMILU 2004 hanya PKS yang minim internal konflik dalam hal pencalegan. Parpol baru belum terdengar karena masih ‘promosi mencari nama’, masih balita belum habis satu putaran pemilu. Continue reading



DCS (Daftar Cerita Suka-duka) dari DCS (1) – PT by ratna ariani
October 10, 2008, 10:38 am
Filed under: politik | Tags: , ,

DCS (Daftar CalonTetap) sudah diterbitkan oleh KPU banyak kisah dibaliknya, bahkan justru timbul cerita, kisah, kejadian yang menunjukkan banyak hal yang perlu disikapi mengingat PEMILU yang tinggal 6 bulan ini. Akankah DCS yang ditayangkan ini  tidak akan berubah banyak dalam waktu 20 hari lagi menjelang ditetapkannya DCT (Daftar Calon Tetap) ? Sekeras apapun kritik yang dibuat, akhirnya mekanisme parpol lah yang menentukan kualitas aleg hasil PEMILU 2009. Mari kita juga belajar dari sejarah PEMILU yang lalu agar tidak membuat kesalahan yang sama.

1)  PT (Parlementary Threshold) 2,5 % : Lonceng Kematian PARPOL

Pendidikan politik  bagi masyarakat tidak hanya diperlukan untuk menghimbau penggunaan hak pilih, tapi juga memilih dengan bijaksana ;selain memperhatikan kualitas caleg yang dipilih  juga perlu diperhatikan  kendaraannya. Dalam UU Pemilu no 10/2008 diatur bahwa parpol yang mendapatkan kursi di DPR hanyalah yang telah mendapatkan 2,5 % perolehan lursi dari total kursi di DPR. Apakah parpol tersebut bisa tembus PT apa tidak? Kalau tidak lolos PT 2,5 %  maka perolehan suara parpol akan hangus dan dibagi rata ke parpol2 yang berada di atas 2,5 %  (14 KURSI NASIONAL); akhirnya parpol besar memang diuntungkan dengan UU Pemilu ini.

PEMILU 2004 menggunakan ET Electoral Threshold 3 %,artinya parpolyang memiliki kursi kurang dari 3% dari jumlah kursi di DPR, tidak dapat membentuk komisi. Konsekwensinya, caleg ini masih bisa dilantik tapi harus bergabung dengan parpol lain untuk membentuk komisi yang mencapai 3 %. Yang masuk disini antara lain PBR, PDS, PBB, PKPB, PKPI, PPDI PNIM, Pelopor.

Pertanyaan besar adalah apakah setiap parpol sudah menggunakan strategi terbaiknya dalam penentuan caleg dan penempatan DAPIL nya. Demokrat, PAN dan PPP mendapatkan perolehan kursi significant karena mendapatkan susa suara terbanyak dari perhitungan suara tahap I. Cukup dengan mendapatkan 60-80 % BPP mereka mampu mendapatkan 1 kursi sisa. Disatu sisi ada parpol yang fokus di Pulau Jawa yang praktis nilai 1 kursi nya mahal sekali, sehingga mereka kehilangan kesempatan cukup banyak. PDS mendapatkan kursi 6 x lebih banyak dari PKPB padahal perolehan suaranya hampir sama sekitar 2,2-2,4 juta (2,2 %). Hal ini terjadi karena PDS mempertimbangkan dapil diluar pulau jawa dimana nilai kursi lebih rendah dan banyak mendapatkan sisa perolehan suara.

Maka PEMILU 2009 nanti juga praktis tidak akan menghasilkan jumlah parpol lebih dari 10 dengan aturan Parlementary Threshold. Kejamnya adalah sisa suara dari parpol yang tidak lolos akan dibagi habis oleh parpol diatasnya berdasarkan suara terbanyak di Dapil tersebut. Maka yang besar semakin besar lah.Betul kah?

Ada hal menarik bahwa ternyata ada korelasi posisit dari perolehan kursi dan jumlah nama dalam DCS. Sebagian parpol yang lolos ET memang memberikan jumlah nama dalam DCS banyak sekali. Untuk PEMILU kedepan bisa diprediksi juga dari jumlah nama dalam DCS dari 38 parpol. Rasanya bisa diperhitungkan parpol yang jumlah caleg nya di atas 500 nama karena mereka mendapatkan kemungkinan perolehan suara dari setiap nama dalam parpol tersebut. Semakin sedikit caleg dalam satu dapil semakin sedikit suara yang dihasilkan parpol tersebut.

[Bersambung]



Kuota 30 % Caleg Perempuan: Faktor Eksternal Menghambat by ratna ariani
August 9, 2008, 6:57 pm
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

SUARA PEMBARUAN [JAKARTA] Perempuan Indonesia sebetulnya memiliki kapabilitas untuk berkiprah ke dunia politik dengan menjadi anggota legislatif. Namun, langkah tersebut dihambat sejumlah faktor eksternal, seperti budaya maskulin dalam partai politik, dana, dan keluarga. Kondisi tersebut menyulitkan parpol memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Demikian rangkuman pendapat caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Dita Indah Sari, caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marrisa Haque, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masruchah, aktivis perempuan Sarah Leri Mboeik, Wakil Direktur Demos Indonesia Anton Pradjasto, dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Suprayogo, yang dihimpun SP, Sabtu (9/8 )

Menurut Dita, secara internal perempuan telah siap terjun ke arena politik. Sayangnya, kesiapan itu dihambat oleh faktor eksternal, yakni minimnya ruang yang diberikan parpol dan keluarga yang menghambat. “Banyak sarjana perempuan yang kapabel di bidang politik. Tetapi, langkah mereka dihambat parpol atau keluarga,” katanya.

Sedangkan, Marissa melihat masalah finansial masih menjadi faktor penghambat. “Sudah saatnya perempuan menjadi agen perubahan. Perempuan harus menunjukkan tidak berpolitik, seperti kaum laki-laki yang melakukan korupsi, manipulasi, dan praktik ijazah palsu, untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan harus membawa masyarakat menjauh dari jurang kehancuran,” katanya.

Senada dengannya, Masruchah menyatakan parpol belum mendorong kader perempuan berkiprah di lembaga legislatif, karena memang tidak ada pengkaderan yang baik dari tingkat desa hingga nasional. Akhirnya, parpol mencari caleg dari luar untuk memenuhi kuota perempuan. Continue reading



Pilih Presiden: Muda? S3? Perempuan? by ratna ariani
August 5, 2008, 1:25 am
Filed under: artikel | Tags: , , ,

Belum juga selesai pendaftaran caleg, bursa calon presiden dipenuhi wajah baru. Ada yang diam-diam sering muncul di media, ada juga yang sudah memproklamirkan diri. Kalau diperhatikan dalam masa pemerintahan 5 tahun, tidak mudah bagi para incumbent mempertahankan posisinya tanpa disertai track record yang baik. Perhatikan saja di berbagai PILKADA, berapa banyak pemimpin yang berhasil mempertahankan posisinya di periode kedua? Kalau bupati bagus kinerjanya, malah bisa ikut bursa gubernur dan menang. Mari berhitung seperti apa profil capres lima tahun kedepan. Syarat pengalaman? bung Karno dan bung Hatta mana ada pengalaman? Pak Harto juga gak punya pengalaman sebelum menjadi Presiden. So … ini gak relevan, kecuali terbukti bila saat menjabat ternyata dinilai gagal; yang ada pengalaman sebagai presiden yang gagal bertahan.

Kita perlu tentukan kualifikasi presiden berdasarkan kondisi saat ini. Gak mudah menghadapi puluhan parpol dalam parlemen, baik di tingkat pusat dan juga di daerah. Para Gubernur dan Bupati juga tidak mudah diatur lagi seperti dulu. Belum lagi harus membangun hubungan dengan Luar Negri agar citra Indonesia bisa membaik. Tantangan kompleks dalam memberantas korupsi dan kasus-kasus HAM apakah bisa selesai dalam 5 tahun ? Mau kerja bareng siapa kalau menteri-menterinya gak bisa bekerja sama? Belum lagi berhadapan dengan parpol yang memposisikan diri akan menjadi oposisi yang sehat sebagai kontrol pemerintah terpilih. Akhirnya kualifikasi pendidikan seperti usulan salah satu parpol (Detikcom) tidak menjamin bahwa seorang presiden akan mampu mengatasi masalah2 ini. Bila bertindak dalam ruang akademis mungkin ya, tapi bukan sebagai negarawan. (RA)

Presiden Kaum Muda

Jum’at, 01 Agustus 2008 – TEMPO– Kini semakin banyak muncul calon presiden di republik ini. Rata-rata berusia di atas 40 tahun. Kalau menurut ukuran Komite Nasional Pemuda Indonesia, usia itu termasuk tua. Pemuda di Indonesia dibatasi hanya 40 tahun, kecuali mungkin di negara-negara Afrika. Di sejumlah negara lain, usianya malah di bawah 40 tahun. Secara sederhana, apabila usia pemuda di KNPI tidak diturunkan, kepemimpinan kaum muda tetap macet di tampuk organisasi kepemudaan sendiri.

Namun, kalau bicara para tokoh di atas 60 tahun, dibandingkan dengan yang berusia 40-50 tahunan, tentulah terasa sekali betapa mereka jauh lebih tua. Terdapat kemacetan dalam peralihan usia kalangan pemimpin kita. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan usia harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan zaman kemerdekaan. Selain itu, tentu terkait dengan terlalu-lamanya Soekarno dan Soeharto menduduki kursi presiden. Continue reading