Saatnya HATI NURANI bicara


Kekuatan Electoral Partai Islam (LSI) by ratna ariani
October 2, 2008, 9:01 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , ,

Menarik membaca hasil riset terakhir LSI tentang preferensi pemilih yang mayoritas muslim terhadap partai-partai yang ada. Hal ini penting dipahami agar masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai media atau orasi para caleg di saat kampanye seperti ini. Survey ini menunjukkan bahwa masyarakat yang disebut sebagai ‘silent majority’ juga bisa membedakan issue mana yang menarik mereka dalam penentuan pilihan. Tantangan lain nya dalam pembelajaran politik adalah menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan yang bijaksana agar hasil Pemilu nanti tidak menghasilkan iklim politik yang amburadul seperti saat ini. [RA]

[LSI- Lembaga Survey Indonesia] – 25 Sept 08 -Dalam sejarah politik Indonesia, partai Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas di pentas politik nasional. Kecenderungan demikian masih berlanjut hingga tahun ini, dan kemungkinan juga dalam Pemilu 2009 nanti. Menjelang Pemilu 2009, di antara partai Islam yang mengalami kemajuan berarti dilihat dari sikap elektoral pemilih adalah PKS. Tapi kemajuan PKS ini tidak atau belum mengancam partai-partai non-Islam, terutama PDIP, Golkar, dan Demokrat. Tiga partai ini cenderung memimpin dalam sikap elektoral selama empat tahun terakhir.

Meningkatnya dukungan pada PKS di satu pihak, dan di pihak lain partai-partai non-Islam juga cenderung meningkat, mengindikasikan bahwa kenaikan dukungan pada PKS terjadi dengan menggerogoti partai-partai Islam yang lain. Mengapa politik elektoral Islam cenderung di bawah politik elektoral non-Islam?
Muslim Indonesia cukup mampu mengidentifikasi identitas partai, yakni mampu menunjukan mana partai Islam dan mana bukan partai Islam, mana yang paling Islam dan mana yang kurang Islam.
Di antara partai-partai Islam yang ada, PKS dinilai partai yang paling Islam.
Pemilih juga mampu menunjuk mana partai yang paling punya komitmen pada Pancasila dan mana yang kurang. Di antara partai-partai politik yang ada, Partai Golkar dan PDIP dipandang sebagai partai yang paling punya komitmen pada Pancasila.

Ketika pemilih menunjuk PKS, PKB, dan PPP sebagai partai yang paling Islam dan Golkar dan PDI Perjuangan yang paling kurang Islam, di satu pihak, dan di pihak lain menunjuk Golkar dan PDI Perjuangan yang paling Pancasilais dan PKS, PPP, dan PKB yang kurang Pancasilais, maka pemilih Muslim Indonesia membedakan secara jelas antara identitas politik Islam dan identitas politik Pancasila.
Karena itu, tidak bisa membuat klaim bahwa partai yang Islami akan otomatis partai yang Pancasilais, atau sebaliknya.

*Download : * prospek islam politik menjelang 2009.pdf

Advertisements


Bahaya GOLPUT by ratna ariani
September 28, 2008, 9:24 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Jakarta – Pada tahun 1971-an salah seorang aktivis yang bernama Arief Budiman mengkampanyekan agar masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) tidak memilih salah satu partai politik. Gerakan yang lebih dikenal dengan nama golput (golongan putih, red.) itu selanjutnya menjadi gerakan yang ngetrend.
Apa yang dikampanyekan Arief Budiman saat itu tepat sebab pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru penuh dengan rekayasa sehingga dengan banyaknya golput secara signifikan akan mengurangi jumlah kemenangan (Partai) Golkar.
Apakah gerakan golput yang dicetuskan Arief Budiman itu sekarang masih relevan? Sepertinya tidak lagi sebab pemilu yang dilaksanakan pada era reformasi, pemilu 1999, pelaksanaan pemilu menjadi baik. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pun terpenuhi. Sehingga hasil pemilu pun menunjukkan pilihan masyarakat yang sebenarnya.

Meskipun pemilu pada era reformasi keadaannya sudah 180 derajad berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (baca golput). Mereka melakukan golput disebabkan oleh banyak hal. Seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal-hal itulah yang menyebabkan golput muncul.
Partisipasi masyarakat pun dalam pemilihan akhirnya menjadi rendah. Sehingga dikatakan gerakan golput sekarang bukan gerakan politik. Namun, karena disebabkan masalah administratif atau faktor lainnya.

Dari faktor itu maka partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah(pilkada) tidak pernah mencapai 100%. Saat Pilkada Jawa Barat kemarin partisipasi masyarakat sekitar 65% sehingga yang golput 35%.
Jumlah golput yang demikian besar tentu akan mempengaruhi hasil pemilihan. Sehingga taktik memenangi pemilu atau pilkada sekarang bukan lagi hanya pada soal figur dan program. Tetapi, bagaimana partai bisa semaksimal mungkin mendorong anggota atau simpatisannya datang ke TPS pada saat pencoblosan. Continue reading



Meretas Harapan pada Pemilu 2009 (J Kristiadi) by ratna ariani
September 3, 2008, 10:28 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , , , ,

[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB

Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.

Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.

Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.

Pelita Harapan Continue reading



Suara Terbanyak, Caleg Perempuan Terancam Berkurang by ratna ariani
September 3, 2008, 10:53 am
Filed under: artikel | Tags: , , ,

Selasa, 02-09-2008 [Tribun Timur]
PENERAPAN suara terbanyak bagi sejumlah partai politik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Ziaurrahman Mustari, dikhawatirkan akan memangkas jumlah perempuan di parlemen. Sebab, dalam kenyataannya, kebanyakan perempuan yang duduk di legislator, entah kabupaten/kota, provinsi, atau pusat, karena diuntungkan oleh nomor urut.

“Coba kita perhatikan anggota DPR atau DPRD dari kalangan perempuan yang ada sekarang, rata-rata suara mereka di bawah suara legislator laki-laki. Kebanyakan mereka terpilih karena diuntungkan oleh nomor urut,” jelas Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Sulsel, Ziaurrachman Mustari.

Sejumlah partai besar, seperti Golkar, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan sebagian beasar partai baru menerapkan sistem proporsional terbuka murni dalam penentuan caleg terpilih. Politisi yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya, akan langsung ditetapkan masuk ke parlemen.
Namun, sejauh ini KPU tetap bersikukuh hanya akan mengakomodir sistem proporsional terbuka terbatas, atau caleg terpilih adalah mereka yang memenuhi 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) dan yang tidak mencapai, selanjutnya ditetapkan sesuai nomor urut.

“Kita menegakkan UU bukan aturan atau kesepakatan setiap partai,” kata Ketua KPU Prof Hafiz Anzari, menegaskan penolakannya atas kebijakan parpol menggunakan sistem suara terbanyak.
Dia mengaku khawatir keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD akan berkurang jika akibat kebijakan sejumlah partai besar menerapkan suara terbanyak.
Pasalnya, lanjut Ziaurrachman, politisi perempuan kebanyakan kalah mobilisasi dari kaum laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih kurang solid memilih sesamanya.
Caleg Partai Kedaulatan untuk DPRD Sulsel nomor urut I di daerah pemilihan (DP) I, Ramzah Thabraman, mengatakan, partainya sepakat tidak ikut-ikutan menerapkan suara terbanyak.
“Kami taat hukum. Kalau ada pimpinan partai yang juga pejabat negara menerapkan suara terbanyak, berarti ia tidak menghormati undang-undang, ” katanya.
Pengusaha tersebut mempertanyakan kebijakan Partai Golkar yang tiba-tiba beralih ke suara terbanyak.
“Semua orang tahu, bahwa undang-undang pemilu gagal menerapkan suara terbanyak akibat penolakan Golkar saat rapat pengesahan undang-undang tersebut. Lha, kenapa sekarang tiba-tiba ikut-ikut menerapkannya, ” ujar Ramzah.