Saatnya HATI NURANI bicara


Argumen Kuota Pencalonan Perempuan by ratna ariani
December 10, 2008, 3:48 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Suara Pembaruan – Hari-hari ini, Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan gugatan Mohammad Sholeh terhadap Pasal 55 dan 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang mengatur keterwakilan 30 persen perempuan. Inilah kali pertama kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di pemilu ditantang secara terbuka lewat jalur hukum. Sebelumnya, perlawanan muncul di forum-forum politik yang melebar dalam perdebatan publik di media massa.

Pasal 55 UU No 10/2008 menyebutkan, dalam daftar calon anggota legislatif yang disusun partai politik, pada setiap tiga calon, sedikitnya terdapat satu perempuan. Sementara Pasal 214 mengatakan, calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara sedikitnya 30 persen BPP (bilangan pembagi pemilih). Jika tak ada calon yang meraihnya, kursi diberikan berdasar nomor urut. Jadi, meskipun dalam Pemilu 2009 nanti daftar calon bersifat terbuka, namun calon terpilih tidak ditentukan berdasar suara terbanyak.

Dalam gugatannya, Sholeh mendalilkan, pasal-pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak konstitusional dirinya sebagai warga negara. Ia merasa telah didiskriminasi oleh ketentuan pasal tersebut. Menurutnya, pemilu sebagai arena terbuka untuk memperebutkan jabatan publik, semestinya berlaku ketentuan yang sama kepada semua warga negara, tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan.

Dalil Sholeh tersebut mau tidak mau membawa kita pada perbincangan tentang apa itu prinsip persamaan warga negara dalam sistem pemilu. Continue reading



Pembayar Pajak Menuntut Anggota DPR : Bisakah? by ratna ariani
October 23, 2008, 11:29 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Insiden dua anggota DPR yang asbun didepan publik ini (Surat Terbuka dari Jogya dan kasus kiai mengawini anak 12 tahun) harus menjadi perhatian Badan Kehormatan DPR. Apa betul BK ini berfungsi untuk menegur dan mengingatkan para anggota dewan ‘terhormat’ untuk berperilaku juga terhormat? Seluruh pajak yang ditarik dari rakyat salah satunya dipakai menggaji para aleg ini, termasuk yang asbun. Mereka lupa bahwa mereka melangkah ke senayan membawa mandat suara rakyat, kok ya bisa-bisanya keceplosan dengan kata-kata yang menandakan rendahnya isi otak dan hati mereka.

Sudah seharusnya lah para pembayar pajak, baik karyawan dan pengusaha yang setiap kali setor pajak, angkat suara. Gunakan berbagi channel yang ada sebaga tanda kepedulian anda. Kita mau jadi warga negara yang baik, yang taat bayar pajak, tapi juga menuntut akuntabilitas para pejabat negara. Kalau jalur dan sistem yang ada tidak bisa diandalkan, pasti ada cara lain untuk menyuarakannya seperti milis dan media.

Sebagai seorang perempuan (yang kebetulan dilahirkan jadi orang jawa) dan punya anak belasan tahun, perasaan saya tertusuk dan malu melihat perilaku para anggota dewan terhormat ini. Saya tidak bisa membiarkan anak perempuan Indonesia di usia sekolah harus kehilangan kesempatan meraih ilmu.  Harusnya orang tua nya dan para pejabat menonton film Laskar Pelangi biar punya akhlak yang sehat.

Maka saya ingatkan juga bagi semua caleg perempuan ,berjuanglah habis-habisan di pemilu ini, gunakan kesempatan untuk masuk menjadi anggota legislatif agar bisa menjadi anjing penjaga bagi kawanan domba yaitu rakyat yang hidupnya  harus diperjuangkan, tapi juga bisa menjadi serigala betina yang menyerang serigala paedofil model beginian.

Berikut saya sertakan email seorang kawan yang tinggal di New South Wales Australia tentang perilaku anggota legislatif disana juga email mbak Gadis. (RA) Continue reading



PERNYATAAN SIKAP KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) TERHADAP RENCANA PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI OLEH DPR RI by ratna ariani
September 18, 2008, 10:29 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , ,

Mencermati perkembangan diskursus tentang Rancangan Undang-undang Pornografi yang dari waktu ke waktu kami pandang kian mengarah kepada KONTROVERSI IDEOLOGIS DAN POLITIS semata, semakin menjauh dari semangat bermusyawarah dalam bingkai negara hukum yang mendasarkan seluruh produk hukumnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melahirkan polarisasi yang tidak sehat dalam masyarakat sehingga sangat berpotensi melahirkan benturan atau bahkan konflik antarwarga masyarakat yang pro dan yang kontra, maka kami menyatakan sikap berikut ini:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

SEBAIKNYA TIDAK MENGESAHKAN RUU TERSEBUT MENJADI UU.

Dasar pertimbangan kami: Continue reading



Meretas Harapan pada Pemilu 2009 (J Kristiadi) by ratna ariani
September 3, 2008, 10:28 pm
Filed under: politik | Tags: , , , , , , ,

[KOMPAS] Selasa, 2 September 2008 | 03:00 WIB

Pemilu sebagai pesta demokrasi tahun 2009 dibayang-bayangi kegamangan masyarakat yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, tetapi hal itu tidak serta-merta diikuti tingkat kesejahteraan.

Kesangsian publik itu dapat dicermati lewat kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin oligarkis, korup, tidak etis, dan oportunistis.

Tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak maksimal dan terkesan kedodoran dalam manajemen semakin membuat masyarakat skeptis bahwa kualitas Pemilu 2009 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kegamangan masyarakat tersebut beralasan karena perilaku elite politik dalam berburu kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melampaui batas-batas toleransi dan imajinasi masyarakat. Sebutlah, misalnya, kasus korupsi politik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dugaan skandal penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI, dan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota lembaga negara.

Pelita Harapan Continue reading



Fotografi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Titiana Adinda) by ratna ariani
September 1, 2008, 6:02 am
Filed under: resensi buku | Tags: , , , ,

Fotografi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Judul Buku: Living With The Enemy
Karya Fotografer: Donna Ferrato
Genre : Kisah Nyata (True Story)
Bahasa : Inggris
Halaman: 175 halaman

Aku dihadiahi buku ini seminggu yang lalu oleh sahabatku yang baik
hati. Dia memesannya lewat http://www.amazon.com. Total harga buku dan biaya pengiriman ke Indonesia sejumlah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Hmm..Bukan harga yang murah ya hanya untuk sebuah buku. Apa sih istimewanya buku ini? Sampai aku ingin sekali memiliki buku ini.

Pertama kali melihat buku ini dari temanku seorang fotografer bernama mas Ahmad `Deny’ Salman. Kami, bersama-sama dgn PKT RSCM dan Jurnal Perempuan serta para fotografer sedang merancang sebuah program tentang fotografi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekarang sedang masa pematangan program dengan diskusi-diskusi yang kami adakan.

Begitu melihat buku ini kesan pertama adalah buku ini amat `lux’ pasti bukan buku biasa. Termasuk tema yang diangkat oleh fotografernya yaitu Donna Ferrato. Ya dia mengambil foto perempuan korban kekerasan. Ada foto korban kekerasan yang berdarah-darah, di rumah sakit, pertemuan para perempuan dalam kegiatan support group, di kepolisian, perempuan latihan self defense for women (latihan pertahanan diri untuk perempuan) hingga perempuan-perempuan yang dihukum dipenjara akibat upayanya bertahan dari kekerasan yang dihadapinya. Semua terlihat dari foto sepanjang buku itu. Misalnya kita bisa melihat bagaimana reaksi seorang anak kepada ayahnya yang telah melakukan kekerasan terhadap ibunya. Terlihat dalam foto itu anak tersebut marah sambil menunjuk ayahnya yang saat itu sudah dipegangi oleh polisi. Semua foto-foto tersebut adalah hitam putih. Continue reading



YJP 13 Tahun: Awal Perjalanan Pendewasaan by ratna ariani
August 2, 2008, 10:45 am
Filed under: artikel | Tags: , , , , ,

Pada tanggal 25 Juli 2008, YJP akan berulang tahun yang ke-13. Bagi beberapa orang angka ke-13 menandakan suatu katastrophe, atau angka sial yang perlu dihindari. Mungkin pendapat itu benar di kalangan perempuan yang hidup di zaman feodal, karena angka tersebut menandakan akhir dari lonceng kehidupan bebas, dipaksa kawin dan dibelenggu oleh mitos-mitos pembodohan.

Akan tetapi, bagi sebagian perempuan lainnya yang berpikiran maju, angka ke-13 adalah justeru angka buang sial, angka yang ditandai penuh gairah karena memasuki usia pendewasaan. Masa usia mengeksplorasi pemikiran, sikap menentukan identitas diri yang dibangun atas fondasi kebebasan berpikir dan berekspresi. Usia ke-13 merupakan usia yang memasuki alam berpikir yang kritis yang menentukan plat form pilihan hidupnya kelak.

Tokoh perempuan seperti Kartini misalnya, menyadari konsekwensi hidup seorang perempuan yang menginjak masa akil balik. Masa dimana perempuan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, berpergian sendiri, menentukan pilihan-pilihan hidupnya sendiri.
Surat Kartini tanggal 25Mei 1899, mengungkapkan kegelisahannya dan sekaligus keiriannya terhadap kakak-kakak laki-lakinya dan saudara-saudara sepupunya yang diberi kesempatan untuk melanjutkan
sekolah tingkat HBS (sekolah lanjutan menengah atas), sedangkan ia menunggu untuk dikawinkan oleh pilihan ayahnya. Continue reading



Islam dan Politik Perempuan: Meretas Kemandirian Politik Perempuan Perspektif Islam by ratna ariani
August 1, 2008, 8:38 am
Filed under: artikel, politik | Tags: , , , , , , ,

Bangka Pos – edisi: Jum’at, 01 Agustus 2008 WIB – Penulis: Oleh: Wulpiah
Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/ animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Sepertinya isu terkait keterlibatan perempuan dalam politik sekarang sudah dimulai, mengingat sudah dibukanya pencalonan anggota legeslatif untuk tahun 2009 dan pencalonan anggota DPD RI daerah pemilihan Bangka Belitung. Namun pada level nasional juga lokal, persoalannya adalah sulitnya mencari sang perempuan untuk dicalonkan. Pertanyaannya sejauh mana keikutsertaan para perempuan dalam kompetisi ini?

Secara khusus, hak politik perempuan dalam DUHAM (Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia) tertuang dalam pasal 2: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.” Hak politik perempuan dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 dan 26. Konvenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005. Continue reading