Saatnya HATI NURANI bicara


FATWA MUI: Golput Haram, Merokok antara Makruh dan Haram by ratna ariani
January 28, 2009, 7:29 am
Filed under: sosial masyarakat | Tags: , , , , ,

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan rambu-rambu berupa perundang-undangan yang menjaga terjaminnya ketertiban dan terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Kalau kita tinggal di satu pulau dengan satu keluarga kita sendiri mungkiin kita hanya perlu membuat aturan yang berlaku bagi kita sendiri. Tapi begitu menyangkut banyak orang, apalagi dari berbagai latar belakang, maka aturannya menjagi sangat kompleks. Yang menjadi tantangan adalah menjaga tidak adanya tumpang tindih peraturan satu dengan lainnya. Untuk itu semua mengacu pada UU yang lebih tinggi. Demikian pula dengan aturan yang berlaku baik di tingkat sekolah, komunitas bahkan di kalangan agama, semua mengacu pada UU yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya, agar tidak terjadi kebingungan antara mana yang harus diikuti terlebih dahulu.

Melarang merokok idealnya memang dilakukan dengan pertimbangan kesehatan. Di beberapa kantor urusan larangan merokok ini menjadi ketat, bahkan dibuat tidak nyaman. Tapi mengharamkan rokok bagi semua orang Indonesia, harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Ada jutaan orang dengan berbagai usia (dan agama) yang hidupnya dari industri rokok. Dampak sosial dan ekonomi nya sangat besar. Adakah solusi yang ditawarkan MUI untuk mengatasi dampak sosial ini ? Mengapa bukan narkoba, sex bebas, pelecehan dan KDRT yang diharamkan?

Demikian halnya melarang golput, bukan hanya MUI, pernyataan PGI dan KWI sudah lebih dulu menghimbau umat kristiani tidak golput. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Lembaga keagamaan memang sebaiknya tidak terjun dalam politik praktis, tetapi justru ada dalam posisi mencerdaskan rakyat untuk menjadi dewasa dalam iman.Jangan golput, tapi tidak diberikan alternatif solusi. Harusnya pemuka agamapun menjelaskan konsekwensi golput bagi demokrasi Indonesia. Kalau perlu dibimbing bagaimana menggunakan hak pilihnya, termasuk bagaimana memilih caleg yang dipercaya tanpa bermaksud menunjuk pada parpol/caleg tertentu.

Akhirnya kembali pada pelarangan tanpa memberikan jalan keluar terbaik hanyalah memperkeruh suasana. Sama halnya menutup jalan dengan tanda dilarang masuk, tapi tidak memberikan jalan keluar alternatif lainnya. Harus ada tahapan sosialisasi pendidikan pengertian mengapa harus dihindari dan apa solusinya sehingga mendidik masyarakat untuk menjadi dewasa dalam mengambil keputusan. Kedewasaan berbangsa harus juga diikuti dengan kedewasaan masyarakatnya untuk memilih keputusannya sendiri, tanpa tekanan para pemuka agamanya. (RA)

============================================================================
PADANG PANJANG (Ant/Dtc): Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) . MUI juga memutuskan merokok hukumnya dilarang antara makruh dan haram.

Hal itu diputuskan Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, Minggu (26-1).  “Wajib bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin. Kalau yang dipilih ada, tapi tidak dipilih, menjadi haram,” kata Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya’qub. Continue reading

Advertisements


Pernikahan dini dan tuntutan Revisi UU Perkawinan by ratna ariani
December 2, 2008, 4:22 pm
Filed under: politik, sosial masyarakat | Tags: , , , ,

Membangun Keluarga Indonesia Sejahtera bisa dimulai dari persiapan perkawinan itu sendiri. Mempersiapkan para calon mempelai agar dewasa fisik dan rohani menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga kedepan, bukan lah hal mudah. Bunga-bunga cinta bisa redup dalam hitungan bulan manakala kegetiran hidup menerpa dan perut melilit. Maka penting untuk disikapi bagaimana pemerintah melihat peraturan yang menyangkut tatanan pembentukan hidup berkeluarga. Perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur sudah banyak dilarang di negara berkembang seperti India (yang mulai maju). Orang dewasa yang melakukan perkawinan dengan anak dibawah umur, apapun alasannya, akan menghadapi tuntutan berat di pengadilan. Beranikah Indonesia mengambil langkah serius demi memperbaiki generasi Indonesia yang lebih berkualitas? (RA)

WASPADA ONLINE Ketika PKPA melakukan sebuah penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini di Kabupaten Nias awal tahun 2008 yang kemudian menginspirasi PKPA untuk membuat sebuah film dokudrama sebagai bentuk media sosialisasi, muncul pertanyaan berkali-kali dari berbagai pihak tentang kebenaran fakta dalam cerita film itu. Sejujurnya fakta itu ada, namun masalahnya kita belum siap dengan keterbukaan terhadap fakta dan berpikir positif menyikapi fakta itu. Sebuah film dokudrama yang mengisahkan seorang anak perempuan bernama Yanti menolak keinginan keluarga untuk menikah di usianya yang masih 15 tahun, usaha Yanti dan kakak Yanti akhirnya membuahkan hasil menolak pernikahan dan Yanti melanjutkan study. Film dokudrama berjudul “Perempuan Nias Meretas Jalan Kesetaraan” (PNMJK) telah di launching pada 25 Oktober 2008 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli Nias.

Secara bersamaan dengan pemutaran film PNMJK, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan dari Semarang-Jawa Tengah, seorang pengusaha sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Syekh Puji menikahi seorang anak yang masih berusia 12 tahun dan baru menyelesaikan sekolah dasar (SD). Peristiwa tersebut membuat banyak orang mengeluarkan statement termasuk Menteri Agama, KOMNAS Perlindungan Anak dan para pemerhati masalah anak. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan hingga Konvensi PBB tentang Hak Anak menghiasi siaran berita dan dialog di media cetak dan elektronik.

Penulis ingin menyampaikan , dua cerita berbeda tentang pernikahan dini di atas seharusnya tidak terlalu mengejutkan kita, andaikan pemimpin-pemimpin negeri ini dan para pengambilan kebijakan tanggap terhadap data-data kasus yang dilansir setiap tahunnya oleh lembaga-lembaga pemerhati masalah anak dan perempuan, serta hasil-hasil penelitian dan survey. Misalnya Laporan Into A New World: Young Women’s Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di b awah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998. Kondisinya saat ini tidak lah jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara 13-18 tahun sekira 9,4persen dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3x lebih besar dibanding dengan anak laki-laki (Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2005). Continue reading



Perlindungan untuk Pembela HAM by ratna ariani
November 30, 2008, 12:02 am
Filed under: politik | Tags: , , , ,

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan yaitu Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Mei 2006. Ratifikasi dua kovenan tersebut, yang merupakan induk dari pernyataan hak asasi manusia internasional merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memperbaiki track record hak asasi manusia yang buruk. Tetapi PR besar masih harus diselesaikan dengan implementasinya. Kalau UU Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan, masih diperlukan adanya jaminan keamanan atau Perlindungan bagi pejuang HAMHuman Rights Defender. Banyaknya kasus orang hilang sering dikaitkan dengan perjuangan HAM, belum lagi tentang lingkungan hidup dan berbagai gerakan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dengan demikian ada fungsi kontrol bagi pemerintah lewat LSM dan juga jaminan kebebasan berpendapat dengan rasa aman bagi para aktivis dan media. Demokrasi yang dewasa tidak membuat kita sulit menerima kritik dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran. [RA]

Suara Pembaruan – Pembela dan pekerja hak asasi manusia (HAM) sering mengalami ancaman, seperti teror lewat telepon, pelarangan berekspresi, intimidasi dan stigmatisasi, hingga yang mematikan. Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, pada September 2004, merupakan contoh paling nyata betapa penuh risikonya kerja seorang pembela HAM.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM (Special Representative of the UN Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders) Hina Jilani, yang berkunjung di Indonesia pada 12-14 Juni 2007, mengatakan, secara kuantitas terjadi penurunan signifikan kasus pelanggaran terhadap pembela HAM. Namun, Walhi dan Imparsial mencatat selama Juli dan Agustus 2008 terjadi penangkapan dan tindak kekerasan terhadap 86 pembela HAM. Modus yang paling sering digunakan adalah mengkriminalisasi perbuatan dan kegiatan pembela HAM.

Pembela atau pekerja HAM adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah dan lingkungannya. Sesuai Deklarasi Pembela HAM PBB (Resolusi PBB tahun 1998 No. 53/144), istilah pembela HAM hanya diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan kegiatan dengan cara-cara damai. Pasal 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13 dari Deklarasi Pembela HAM jelas memberikan perlindungan bagi para pembela HAM. Continue reading



Laws Against Torture Needed by ratna ariani
November 25, 2008, 7:47 am
Filed under: politik | Tags: , , ,

Kekerasan demi kekerasan ada disekitar kita, tawuran mahasiswa, kebrutalan para pendukung yang kalah dalam pilkada, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman tetap saja bahasanya “kekerasan”. Kasus ini sudah terjadi lebih dari setahun lalu, dan seperti kasus kekerasan lainnya yang berjuang demi  hak warga negara demi rasa aman layaknya menembus awan. Terbang entah sampai kemana. Berbagai produk UU seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban pun tidak cukup menjamin amannya para aktivis HAM untuk bersuara. Kasus orang hilang bertambah lagi dengan hilangnya Inul, seorang aktivis yang mengadvokasi alih fungsi Babakan Siliwangi. Kita perlu merdeka bukan hanya dari penjajahan, tapi merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kekerasan dan merdeka untuk mendapatkan rasa aman dalam hidup bermasyarakat. [RA]

On Jan. 22, 2007, Hartoyo was at home with his partner, Bobby (not his real name), when two men forcibly entered his house and proceeded to vandalize his property before assaulting the two men. Hartoyo and Bobby were then dragged outside to a place where a crowd of around 15 people had gathered. They were subjected to beatings and verbal abuse. Hartoyo was ordered by the attackers to immediately vacate the boarding house. The attackers then informed the local police authorities.

The two victims were taken by four police officers to the Banda Raya Police Station where they were made to strip down to their underwear and were viciously beaten and verbally abused by the officers. The police officers later sexually abused Hartoyo and then forced his partner to perform oral sex on him. The two were then dragged to the police station courtyard where officers sprayed them with ice-cold water.

The police also forced Bobby to urinate on Hartoyo’s head. Hartoyo and his partner were then taken to a police lockup, where they were held until morning.

This ruthless, inhuman and barbaric torture has been a cavernous trauma for Hartoyo. Furthermore, this abysmal event scars Indonesia’s face of humanity.

More than a year later, in October 2008, the case was finally tried by the Banda Aceh District Court. However, as the court regarded the torture merely as a minor offense, there was only one judge hearing the
case.

During the trial, the judge did not examine the acts of torture but rather focused on Hartoyo’s sexual orientation. The judge advised him to turn away from sin, giving the impression that it was permissible
for the perpetrators to beat and assault the victims because of their different sexual orientation.

In about 30 minutes, the judge had made his decision: The four perpetrators were sentenced to three months’ imprisonment with six months of probation and a fine of Rp 1,000.

Given that the case was tried as a minor offense, the verdict was final and binding — leaving no hope for the victim to appeal.

Hartoyo’s case is only one example of how the Indonesian legal apparatus treats this kind of torture. The court obviously treats the “common enemies of all mankind and all nations” nicely and inadequately
by ruling they only committed a minor offense. Continue reading